SuaraJabar.id - Bangunan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Cirebon, Jawa Barat dilaporkan ambruk. Di mana kantor itu dalam tahap renovasi.
Berdasarkan informasi, kejadian itu berlangsung pada Selasa (5/11/2019) dini hari. Meski hanya sebagian bangunan yang ambruk sedikitnya tiga orang menjadi korban luka.
Selain menimpa tiga pekerja, atap yang ambruk itu menimpa pula Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Cirebon yang berada di samping Kantor Disdukcapil.
"Kejadian Selasa sekitar pukul 00.30 WIB. Informasinya ada tiga korban luka-luka," ujar Kepala Disdukcapil Kota Cirebon, Atang Hasan Dahlan, sebagaimana dilansir Ayobandung.com, Selasa (5/11/2019).
Menurut dia, ketiga korban merupakan para pekerja proyek renovasi kantornya. Saat kejadian, mereka tengah bekerja lembur demi mengejar target rampung pada akhir Desember 2019.
Pihaknya menduga rangka bangunan ambruk akibat angin kencang yang berembus. Namun begitu, pihaknya menyerahkan penyelidikan atas kejadian itu kepada pihak berwenang.
Dia menyebutkan, polisi telah mendatangi lokasi dan mengeceknya. Kantor Disdukcapil, tengah direnovasi dan hendak dijadikan bangunan dua lantai.
Lantai pertama rencananya dijadikan sebagai areal perkantoran, sedangkan lantai dua sebagai tempat pelayanan masyarakat.
Atang menilai, kondisi rangka bangunan tak kuat menahan kencangnya angin, mengingat fondasinya yang masih baru. Perancah atau steger diduga tak kuat menahan beban sehingga bangunan roboh. Saat itu, ketiga pekerja tengah berada di atas. Akibatnya, mereka terjatuh dan terluka akibat tertimpa material bangunan.
Baca Juga: TPPU Bupati Cirebon, Nico Siahaan Ungkap Ada Aliran Duit ke PDIP
Proyek itu sendiri diketahui berada di bawah pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cirebon.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kota Cirebon, Iing Daiman mengungkapkan, peristiwa itu membuat sebagian dinding kantornya rusak. Kabel optik internet pada DSPPPA Kota Cirebon terputus pula akibat tertimpa material bangunan.
"Beberapa hal yang bersifat pelayanan tak bisa kami lakukan karena tak ada koneksi internet," ujar Iing Daiman.
Pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak terkait agar kerusakan itu segera ditangani, terutama putusnya kabel optik internet.
Sejauh ini, untuk mengatasi kondisi itu, pihaknya menggunakan kabel LAN untuk jaringan internet. Untuk operasional kantor, pihaknya sementara ini menggunakan jaringan seluler atau tethering.
Pihaknya berharap kerusakan itu bisa segera diperbaiki agar pelayanan masyarakat kembali berjalan normal secepatnya. Iing mengaku sudah berbicara dengan pihak kontraktor mengenai kerusakan kabel dan pagar yang terkena reruntuhan. Menurutnya, mereka siap mengganti kerugian.
Berita Terkait
-
Terbuat dari Batu Karang, Begini Uniknya Gua Sunyaragi di Cirebon
-
Kasus TPPU Sunjaya, KPK Periksa Ketua DPP PDIP Rokhmin Dahuri
-
Sosialisasi PKBR: Keluarga Terencana Ciptakan Keturunan yang Berkualitas
-
Kasus TPPU Eks Bupati Cirebon Sunjaya, 3 Saksi Ini Kembali Dilarang ke LN
-
Nico Siahaan Diperiksa KPK Terkait Kasus Pencucian Uang
Terpopuler
- Ole Romeny Menolak Absen di Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
- Tanpa Naturalisasi, Jebolan Ajax Amsterdam Bisa Gantikan Ole Romeny di Timnas Indonesia
- Makna Satir Pengibaran Bendera One Piece di HUT RI ke-80, Ini Arti Sebenarnya Jolly Roger Luffy
- Ditemani Kader PSI, Mulyono Teman Kuliah Jokowi Akhirnya Muncul, Akui Bernama Asli Wakidi?
- Jelajah Rasa Nusantara dengan Promo Spesial BRImo di Signature Partner BRI
Pilihan
-
6 Smartwatch Murah untuk Gaji UMR, Pilihan Terbaik Para Perintis 2025
-
3 Film Jadi Simbol Perlawanan Terhadap Negara: Lebih dari Sekadar Hiburan
-
OJK Beberkan Fintech Penyumbang Terbanyak Pengaduan Debt Collector Galak
-
Tarif Trump 19% Berlaku 7 Agustus, RI & Thailand Kena 'Diskon' Sama, Singapura Paling Murah!
-
Pemerintah Dunia dan Tenryuubito: Antagonis One Piece yang Pungut Pajak Seenaknya
Terkini
-
Ambisi Besar Cianjur 2025: Targetkan 30 Persen Turis Bule Hingga Janji Ramzi Bereskan 'Jalur Neraka'
-
5 Fakta Skandal Rp2,1 M di Garut: Dari Ultimatum DPRD Hingga Daftar 13 Kecamatan Wajib Setor Uang
-
Terjerat Temuan BPK, Ini Daftar 13 Kecamatan di Garut yang Wajib Kembalikan Uang Negara Rp2,1 M
-
Siapa Bertanggung Jawab? BPK Temukan Rp2,1 M Harus Kembali ke Kas Negara dari 13 Kecamatan Garut
-
5 Fakta Penting Anjloknya KA Argo Bromo Anggrek di Subang, Puluhan Jadwal Kacau