Menhub Minta Polisi Waspada Ancaman Teroris di Kawasan Wisata

SuaraJabar.id - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumardi meminta kepolisian mengantisipasi gangguan keamanan seperti teroris di kawasan wisata khususnya di Puncak, Kabupaten Bogor.

"Kami apresiasi apa yang dilakukan Korlantas untuk membuat car free night tapi kita harus pastikan selain sosialisasi bagus tapi masalah keamanan seperti teroris dan lainnya juga harus diamankan," kata Budi di Simpang Gadog, Bogor pada Senin (30/12/2019).

Selain itu, Budi juga meminta kepada Polres Bogor untuk mengantisipasi lonjakan arus kendaraan pada jalur alternatif menuju Cianjur melalui Jonggol.

"Hal lainnya perlu diperhatikan adalah memang Pak Kapolres menyediakan akses di jalan-jalan tiga alternatif tadi juga harus menjadi perhatian, supaya tidak jadi kemacetan. Pada dasarnya kami apresiasi yang dilakukan semua pihak."

Baca Juga: Gelar Car Free Night, Jalur Puncak Ditutup saat Malam Tahun Baru

Semetra itu, sejauh ini kondisi arus lalu lintas di Jalur Puncak masih cukup kondusif karena diperkirakan masyarakat yang hendak berlibur di kawasan Puncak sudah berada tempat tujuan masing-masing.

"Saya pikir itu akan well minutes karena memang satu kegiatan puncak di satu tempat hiburan seperti puncak kalau dibiarkan lalin itu tetap ada akan krodit karena pergerakan manusia dengan mobil. Biasanya mereka sudah merencanakannya sejak sebelumnya jadi hari ini sudah ada di Puncak," katanya.

Budi Karya pun masih menggodok rencana pembangunan jalur alternatif poros timur untuk mengatasi kemacetan di Jalur Puncak, Bogor, Jawa Barat.

"Kami akan melakukan pembahasan yang lebih detail soal itu (jalur poros timur)," kata Budi.

Budi mengatakan, pembangunan jalur alternatif tersebut tidak bisa dilakukan hanya oleh Kemeterian Perhubungan tetapi juga dengan pihak lainnya seperti KemenPUPR, Beppenas dan ATR/BPN.

Baca Juga: Malam Pergantian Tahun, Cuaca Ekstrim Diprediksi Terjadi di Puncak Bogor

"Oleh karenaya kami akan lakukan pembahasan lebih detail dengan melibatkan Bappenas, Kementerian PUPR dan ATR/BPN," ungkap Budi.