SuaraJabar.id - Ratusan warga rela berdesakan di Kantor PT Pos di Jalan Asia Afrika, Jumat (22/5/2020). Mereka tampak tak mentaati protokol kesehatan demi mendapatkan bantuan sosial tunai (BST).
Salah seorang warga yang mengantre, Lilis (39) mengaku sudah antre sejak pagi hari. Uang bantuan itu dibutuhkannya untuk menyambung hidup di tengah pandemi meski ia tahu bahwa berkerumun sangat berpotensi menyebarkan virus corona.
"Saya pasrah saja. Soalnya butuh banget uang, sudah habis. Jadi, enggak apa-apa lah berdesakan juga," kata Lilis.
Warga yang mengantre di Kantor Pos itu terdiri dari mulai anak muda hingga lansia, dan ada anak-anak yang ikut. Warga tersebut mengantre untuk mendapat bantuan Rp 600 ribu dari pemerintah.
Meski terpaksa mengantre berdesakan, ia berharap ke depannya ada petugas yang mengatur untuk bisa menerapkan protokol kesehatan. Karena ia tahu bantuan tersebut bakal diberikan dalam dua tahap.
"Saya berharap bulan depan tidak antre seperti ini," kata Lilis.
Seorang warga lainnya, Atik (50) menyayangkan tidak adanya petugas yang mengatur protokol kesehatan dalam proses pembagian BST. Ia mengaku khawatir dapat tertular COVID-19 karena kerumunan itu dapat berisiko.
"Mudah-mudahan setelah antrian ini orang-orang masih pada sehat. Bulan depan antrinya jangan begini kalau bisa," kata Atik.
Senada dengan Atik, warga lainnya Dadang Kurnia (46) meminta pemerintah dan petugas lebih tegas dalam menerapkan protokol kesehatan. Ia berharap jangan sampai ada klaster baru di tempat pembagian BST, karena tempat pembagian BST bukan hanya di Kantor Pos Asia Afrika.
Baca Juga: 41 Ribu Warga Bantul Akan Terima Bantuan Sosial APBD Provinsi Hingga Juni
"Pemerintah harusnya tegas. Ini ga ada yang ngatur. Jadi desak desakan. Kami juga ga mau kayak gini, jangan sampai ada klaster PT Pos," kata Dadang. (Antara)
Berita Terkait
-
Mensos : Proses Distribusi Bantuan Sosial Tunai Terus Disempurnakan
-
Bupati Kulon Progo Apresiasi Warganya yang Kembalikan Bantuan Tunai
-
Dinsos P3A Bantul: Bantuan Secara Bersamaan Berpotensi Menimbulkan Konflik
-
Ambil Bantuan Sosial Tunai, Warga Desak-desakan, Acuhkan Protokol Covid-19
-
Pakai Surat Pernyataan, 4 PNS Mamasa Diminta Kembalikan Dana BST Rp 600.000
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Awal Mula Kasus Dugaan Korupsi Perumda Tirtawening Bandung
-
Detik-detik Mencekam di Cianjur, Niat Melerai Justru Jadi Petaka
-
Kontroversi Makanan Bergizi Gratis: Tanggung Jawab Siapa Jika Ada Korban?
-
Kenapa Banyak Korban PHK di Jawa Barat? Ini Jawaban Dedi Mulyadi
-
4 Poin Tamparan Dedi Mulyadi: Lupakan Luar Negeri, Ini PR Kepala Daerah di Jabar!