SuaraJabar.id - Kementerian Sosial (Kemensos) RI mencatat ada 711.126 keluarga penerima manfaat yang mundur dari Program Keluarga Harapan (PKH).
Menteri Sosial Juliari P Batubara, mengatakan ada beberapa alasan dari mundurnya keluarga penerima manfaat dari PKH. Salah satunya, perekonomian PKM yang membaik setelah menerima manfaat PKH.
"Dari laporan yang saya terima hingga Agustus kemarin sebanyak 711.126 atau 71,1% dari target 1 juta KPM telah mengembalikan kartu KKS karena sudah mampu secara ekonomi," ujar Menteri Sosial saat menghadiri acara Graduasi KPM dan Rekonsiliasi Nasional PKH di Hotel Aston Cirebon, Kamis (17/09/2020).
Dikatakan Juliari, hal itu berkat kerja keras pendamping sosial PKH. Untuk itu, Ia optimis target graduasi sebanyak 1 juta KPM pada tahun ini dapat terlampaui.
Baca Juga: Geram! Kades Buang Daging Bantuan Jokowi ke Jalanan karena Busuk dan Biru
“Ini tak lepas dari kerjasama semua pihak terutama pendamping sosial PKH yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada KPM. Mereka sebagai ujung tombak dari keberhasilan program ini,” katanya.
Lanjut Juliari, mereka yang telah mengundurkan diri slotnya akan digantikan oleh keluarga miskin lainnya yang belum mendapatkan bansos PKH. Oleh karena itu, PKH menjadi program prioritas pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia.
“Sebagai ujung tombak program pengentasan kemiskinan pemerintah terus mempertahankan jumlah penerimanya yaitu sebanyak 10 juta keluarga,” lanjutnya.
Sementara itu, di wilayah Kabupaten Cirebon Jawa Barat, ada sebanyak 6.194 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Cirebon, mengundurkan diri dari kepersertaan bansos PKH.
Bupati Cirebon Drs H Imron mengatakan, perubahan mekanisme pencairan bansos PKH dari tunai menjadi nontunai juga sebagai penyebab perubahan pola pikir KPM PKH. Karena dengan menggunakan mekanisme tersebut, masyarakat menjadi faham mengenai perbankan.
Baca Juga: Mendadak Kaya, 40 Warga Sampang Madura Tolak Bantuan Pemerintah
“Karena menggunakan system perbankan, masyarakat jadinya bisa menabung,” ujar Imron, saat menghadiri acara Graduasi KPM dan Rekonsiliasi Nasional PKH di Hotel Aston Cirebon.
Di kabupaten Cirebon sendiri, lanjut Imron, keberadaan PKH dimulai sejak tahun 2007 dengan jumlah KPM sebanyak 8224. Pada perkembangan jumlah KPM PKH hingga saat ini telah mencapai 102.465 penerima.
"Banyaknya penerima PKH yang mengundurkan, mungkin juga karena adanya peningkatan kemampuan keluarga dan pola pikir dari masyarakat yang sudah berubah, "katanya.
Kontributor : Abdul Rohman
Berita Terkait
-
Kapan Bansos BNPT dan PKH Cair? Cek Jadwal dan Nominalnya
-
Cara Cek Bansos PKH Bulan November 2024, Kapan Cair?
-
10 Tahun Jokowi, PKH Sukses Keluarkan 100 Juta Keluarga dari Jurang Kemiskinan
-
10 Tahun Jokowi, Bansos BLT Hingga PKH Tekan Angka Kemiskinan Ekstrem
-
Salurkan Bansos PKH dan Sembako di Boyolali, Pelayanan Pos Indonesia Dinilai KPM Semakin Baik
Terpopuler
- Ragnar Oratmangoen Akui Lebih Nyaman di Belanda Ketimbang Indonesia: Saya Tidak Menonjol saat...
- Meutya Hafid Copot Prabu Revolusi, Tunjuk Molly Prabawaty Jadi Plt Dirjen Kementerian Komdigi
- Ragnar Oratmangoen ke Media Belanda: Mimpi ke Piala Dunia itu...
- Segini Kekayaan Prabu Revolusi: Dicopot Meutya Hafid dari Komdigi, Ternyata Komisaris Kilang Pertamina
- dr. Oky Pratama Dituding Berkhianat, Nikita Mirzani: Lepasin Aja...
Pilihan
-
Bagaimana Jika Bumi Tidak Memiliki Atmosfer?
-
Dirut Baru Garuda Langsung Manut Prabowo! Harga Tiket Pesawat Resmi Turun
-
Pandji Pragiwaksono Sindir Sembako 'Bantuan Wapres Gibran' Pencitraan: Malah Branding Sendirian
-
Bansos Beras Berlanjut Hingga 2025, Siapa Saja yang Dapat?
-
Review Jelly Master, Game Mukbang Gratis yang Menggemaskan
Terkini
-
Disambangi Bos Persib, Begini Komentar Dedi Mulyadi
-
KPU Kota Bandung Pastikan Santunan Puluhan Juta Bagi Keluarga Petugas KPPS yang Meninggal Dunia
-
Pj Gubernur Jabar Minta Semua Pihak Tenang Sikapi Hasil Quick Count
-
Pilgub Jabar: Menang Versi Hitung Cepat, Dedi Mulyadi Turun ke Sawah
-
Bawaslu Kota Tasikmalaya Telusuri Dugaan Praktik Politik Uang