Dua Menteri Jokowi Kena OTT, Pengamat: Wajar Publik Tak Percaya Parpol

SuaraJabar.id - Pengamat Politik dan Komunikasi dari Universitas Airlangga atau Unair Surabaya, Suko Widodo mengatakan peran partai politik dalam Kabinet Indonesia Maju dipertanyakan. Menyusul penangkapan dua menteri Jokowi dari lingkungan partai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.  

"Jika merujuk banyaknya OTT (operasi tangkap tangan) yang melibatkan menteri dari parpol, maka perlu dipertanyakan eksistensi lembaga parpol," kata Suko saat dihubungi di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (6/12/2020).

KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh Penyelenggara Negara atau yang mewakilinya di Kementerian Sosial RI terkait bantuan sosial atau bansos untuk wilayah Jabodetabek 2020.

Sebelumnya, KPK juga melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap seorang Menteri lainnya, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo pada 25 November lalu.

Baca Juga: Fakta-fakta Penangkapan Mensos Juliari yang Terjerat Korupsi Bansos Corona

Sukowi, sapaan akrabnya, mengatakan salah satu fungsi parpol adalah rekrutmen pemimpin sehingga jika menteri dari lingkungan parpol korupsi berarti fungsi parpol tak berjalan dengan baik.

"Maka tidak salah jika publik kurang percaya atas keberadaan parpol," ujarnya.

Dengan ditetapkan-nya dua menteri menjadi tersangka korupsi oleh KPK hanya dalam rentang waktu 12 hari, Suko menyebut bahwa kualitas politisi saat ini belum menunjukkan sebagai pemimpin yang benar.

"Banyaknya menteri dari kalangan politisi menunjukkan bahwa kualitas politikus kita belum memperlihatkan sebagai pemimpin yang benar," tuturnya.

Selain itu, ia meminta Presiden Joko Widodo melepaskan diri dari perangkap politik partai pengusung setelah dua menterinya terjerat korupsi.

Baca Juga: Jadi Tersangka Korupsi Bansos Covid, Mensos Menyerahkan diri Ke KPK

"Pak Jokowi harus melepaskan diri dari perangkap politik dari parpol pengusung. Dengan demikian akan leluasa dalam menetapkan menterinya," jelasnya.