SuaraJabar.id - Pengamat Politik dan Komunikasi dari Universitas Airlangga atau Unair Surabaya, Suko Widodo mengatakan peran partai politik dalam Kabinet Indonesia Maju dipertanyakan. Menyusul penangkapan dua menteri Jokowi dari lingkungan partai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
"Jika merujuk banyaknya OTT (operasi tangkap tangan) yang melibatkan menteri dari parpol, maka perlu dipertanyakan eksistensi lembaga parpol," kata Suko saat dihubungi di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (6/12/2020).
KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh Penyelenggara Negara atau yang mewakilinya di Kementerian Sosial RI terkait bantuan sosial atau bansos untuk wilayah Jabodetabek 2020.
Sebelumnya, KPK juga melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap seorang Menteri lainnya, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo pada 25 November lalu.
Sukowi, sapaan akrabnya, mengatakan salah satu fungsi parpol adalah rekrutmen pemimpin sehingga jika menteri dari lingkungan parpol korupsi berarti fungsi parpol tak berjalan dengan baik.
"Maka tidak salah jika publik kurang percaya atas keberadaan parpol," ujarnya.
Dengan ditetapkan-nya dua menteri menjadi tersangka korupsi oleh KPK hanya dalam rentang waktu 12 hari, Suko menyebut bahwa kualitas politisi saat ini belum menunjukkan sebagai pemimpin yang benar.
"Banyaknya menteri dari kalangan politisi menunjukkan bahwa kualitas politikus kita belum memperlihatkan sebagai pemimpin yang benar," tuturnya.
Selain itu, ia meminta Presiden Joko Widodo melepaskan diri dari perangkap politik partai pengusung setelah dua menterinya terjerat korupsi.
Baca Juga: Fakta-fakta Penangkapan Mensos Juliari yang Terjerat Korupsi Bansos Corona
"Pak Jokowi harus melepaskan diri dari perangkap politik dari parpol pengusung. Dengan demikian akan leluasa dalam menetapkan menterinya," jelasnya.
Sementara mengenai dugaan tindak pidana terkait bansos untuk wilayah Jabodetabek 2020 yang menyeret Mensos, kata dia, karena proses pengelolaannya yang mudah sehingga mudah diselewengkan. Antara
Berita Terkait
-
Sestama BNPB Rustian Diperiksa KPK
-
Istri Bupati Pemalang Diduga Kumpulkan dan Nikmati Uang Hasil Pemerasan
-
Sudah Bayar Rp650 Juta, Uang Orang Tua Mahasiswa Unsoed Malah Buat Biaya Cat Gedung
-
KPK Tegaskan Kantongi Bukti Kerugian Negara Rp622 Miliar dalam Kasus Kuota Haji
-
Bukan 2 Jam, Keluarga Tahanan KPK Dapat 'Bonus' Waktu Kunjungan di Hari Kemerdekaan
Terpopuler
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
Pilihan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
Terkini
-
Hampir 80 Persen Wilayah Garut Rawan Tanah Longsor, BPBD Antisipasi Evakuasi
-
BNN Depok Lakukan Tes Urine Pegawai PPPK Dishub, Ini Hasilnya!
-
Marc Klok Bidik Enam Poin di Shopee Cup, Shan United Jadi Target Berikutnya
-
Dedi Mulyadi Siapkan Pengamanan Terpadu di Kawasan BYD Subang
-
Siap-siap, Pemprov Jabar Gabungkan 7 Kelompok OPD Mulai 2027 demi Efisiensi Anggaran