SuaraJabar.id - Pengamat Politik dan Komunikasi dari Universitas Airlangga atau Unair Surabaya, Suko Widodo mengatakan peran partai politik dalam Kabinet Indonesia Maju dipertanyakan. Menyusul penangkapan dua menteri Jokowi dari lingkungan partai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
"Jika merujuk banyaknya OTT (operasi tangkap tangan) yang melibatkan menteri dari parpol, maka perlu dipertanyakan eksistensi lembaga parpol," kata Suko saat dihubungi di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (6/12/2020).
KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh Penyelenggara Negara atau yang mewakilinya di Kementerian Sosial RI terkait bantuan sosial atau bansos untuk wilayah Jabodetabek 2020.
Sebelumnya, KPK juga melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap seorang Menteri lainnya, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo pada 25 November lalu.
Sukowi, sapaan akrabnya, mengatakan salah satu fungsi parpol adalah rekrutmen pemimpin sehingga jika menteri dari lingkungan parpol korupsi berarti fungsi parpol tak berjalan dengan baik.
"Maka tidak salah jika publik kurang percaya atas keberadaan parpol," ujarnya.
Dengan ditetapkan-nya dua menteri menjadi tersangka korupsi oleh KPK hanya dalam rentang waktu 12 hari, Suko menyebut bahwa kualitas politisi saat ini belum menunjukkan sebagai pemimpin yang benar.
"Banyaknya menteri dari kalangan politisi menunjukkan bahwa kualitas politikus kita belum memperlihatkan sebagai pemimpin yang benar," tuturnya.
Selain itu, ia meminta Presiden Joko Widodo melepaskan diri dari perangkap politik partai pengusung setelah dua menterinya terjerat korupsi.
Baca Juga: Fakta-fakta Penangkapan Mensos Juliari yang Terjerat Korupsi Bansos Corona
"Pak Jokowi harus melepaskan diri dari perangkap politik dari parpol pengusung. Dengan demikian akan leluasa dalam menetapkan menterinya," jelasnya.
Sementara mengenai dugaan tindak pidana terkait bansos untuk wilayah Jabodetabek 2020 yang menyeret Mensos, kata dia, karena proses pengelolaannya yang mudah sehingga mudah diselewengkan. Antara
Berita Terkait
-
Sempat Absen Karena Naik Haji, Bos Maktour Bakal Diperiksa KPK Terkait Kasus Haji Pekan Depan
-
Rumah Mewah Eks Hakim Agung Gazalba Saleh Segera Dilelang KPK
-
Ustaz Khalid Basalamah Ngaku Sudah Kembalikan Rp8,4 M ke KPK, Klaim Jadi Korban Kasus Haji
-
KPK Limpahkan Suap Impor Bea Cukai ke Pengadilan Tipikor, Nilai Lebih Rp40 Miliar
-
Geledah Rumah Bupati Tulungagung dan Ajudannya, KPK Temukan Dokumen Alat Tekan
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Farhan Tegaskan Penghuni Kos Bandung Tak Boleh Tertutup: Bukan KTP Sini Pun Wajib Terdata RW
-
Tertibkan 63 Bangunan Liar di Dipatiukur, Walikota Bandung: Sesuai Perda, Tak Ada Ganti Rugi
-
Buntut Kasus Penganiayaan di Bandung, Dedi Mulyadi: Seluruh Kontrakan Wajib Terdaftar Online
-
Bukan Hanya Disiksa, Korban YTR Diduga Dipaksa Bertato 'Yuvita Love Taufik' dan Wajah Pelaku
-
Penganiaya Wanita di Bandung Diciduk Polisi, Kapolda Jabar: Pelaku Negatif Narkoba