Vaksin Corona Gratis, Komisi IX DPR: Mutu Produk Harus Terbaik

SuaraJabar.id - Setalah melakukan kalkulasi ulang, pemerintah akhirnya gratiskan vaksin Covid-19 untuk masyarakat. Namun meski gratis, Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan mengingatkan kualitas vaksin harus yang terbaik.

Anggota Komisi IX Kurniasih Mufidayati mengatakan pemerintah perlu memastikan vaksin yang cocok disuntikan kepada masyarakat. Tentunya kecocokan itu didasarkan kepada hasil uji klinis.

"Artinya walau biaya vaksin ini dicover oleh pemerintah, tapi efikasi dan mutu vaksin harus yang terbaik untuk rakyat. Jadi seharusnya bisa diperbandingkan yang terbaik efikasinya dan paling tepat atau sesuai spesimennya dengan masyarakat Indonesia," kata Mufida kepada wartawan, Rabu (16/12/2020).

Menurut Mufida, pemberian vaksin gratis bagi masyarakat merupakan tugas dan kewajiban pemerintah di tengah situasi pandemi.

"Namun sebelum bicara gratis, kami menekankan pada efikasi. Kualitas dan mutu vaksin yang akan digunakan harus memenuhi ketentuan WHO, harus selesai semua tahapan uji klinis dan mendapatkan ijin EUA dari BPOM dan sertifikat halal MUI," kata Mufida.

Sementara itu, Anggota Komisi IX Rahmat Handoyo mengingatkan pemerintah untuk mempersiapkan diri menjelang proses vaksinasi kepada masyarakat. Senada dengan Mufida, Handoyo meminta pemerintah dapat memastikan keamanan vaksin yang nantinya disuntikan kepada masyarakat.

"Kami menunggu data keamanan, keselamatan dan data efektivitas sesuai harapan bersama. Sehingga segera bisa melakukan vaksinasi kepada masyarakat," ujar Handoyo.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa vaksin Covid-19 akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat.

“Setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis,” kata Jokowi dalam keterangan pers yang disiarkan Sekretariat Presiden, Rabu (16/12).

Baca Juga: Jokowi Sebut Target Pemberian Vaksin Gratis Capai Satu Juta per Bulan

Jokowi memerintahkan jajaran Kabinet Indonesia Maju, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.

Ia juga menginstruksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memrioritaskan dan merealokasikan dana dari anggaran lain untuk ketersediaan program vaksinasi gratis tersebut.

“Sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin,” ujar dia.

Jokowi sekaligus menegaskan akan menjadi penerima pertama vaksinasi Covid-19 saat masa pemberian vaksin sudah siap dilakukan.

"Saya ingin menegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama, divaksin pertamakali," ujar Presiden saat memberikan keterangan pers secara virtual yang disaksikan melalui tayangan video Youtube Sekretariat Presiden di Jakarta, Rabu (16/12/2020).

Jokowi menuturkan, keputusannya menjadi penerima pertama vaksinasi Covud-19 masyarakat percaya bahwa vaksin yang akan digunakan benar-benar aman.