"Padahal gak ada KPM yang mengeluarkan statement apel dan ayam busuk. Kualitas beras jelek ayam busuk. Kemudian nama saya dicatut," bebernya.
Dikatakannya, jika memang ada yang tidak beres degan penyaluran bantuan seperti ini, biasanya para KPM di Ciburuy pasti komplain terhadapnya.
"Ini kan tidak ada. KPM kan justru malah senang dapat bantuan," ujarnya.
Terpisah, supplier bantuan sosial BPNT Bandung Barat, yakni CV TKJ pun membantah kabar terkait adanya dugaan pemalsuan kualitas beras. Perusahaan itu memastikan bahwa beras yang didistribusikan telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Umum (Pedum) BPNT.
Pemilik CV TKJ, Iim mengatakan dirinya telah menyalurkan sembako dan beras sesuai prinsip 6T, yaitu tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi.
Baca Juga: Terima Donasi 10 Ton Beras Haji Halim, Kapolda Sumsel: Asli, Bukan Hoaks
"Saya selama ini selalu menjaga kualitas beras serta komoditi yang akan di kirim ke agen-agen yang bermitra dengan CV kami kalaupun ada barang yang tidak sesuai pesanan ataupun rusak akan selalu di ganti apalagi ini kualitas jelek," jelas Iim.
Iim menjelaskan pihaknya telah membuka secara luas agar BPNT diawasi oleh semua pihak. Hal tersebut agar tidak ada yang berani bermain dalam program itu.
"Karena ini program yang berkaitan dengan kesenjangan sosial dan ekonomi masayarakat yang kurang mampu dan harus mendapat perhatian dari semua unsur dan lapisan masyarakat. Masa saya akan main-main dengan program ini," tambahnya.
Iim juga menjelaskan kualitas sembako dan beras yang dipasok telah ditinjau oleh Tim Tindak Sapu Bersih Pungut Liar (Saber Pungli) Polda Jabar.
"Tim Saber Pungli pernah menyambangi gudang saya di daerah Margaasih untuk mengontrol prodak yang ada di CV kami seperti beras dan ayam. Saat itu Tim Saber Pungli bahkan mengacungkan jempol dengan kualitas prodak kami, serta ketersediaan sarana prasarana perusahan kami. Tapi kenapa kok jadi begini," pungkasnya.
Baca Juga: Bupati Bandung Barat Aa Umbara Segera Diseret ke Meja Hijau
Kepala Dinas Sosial KBB, Sri Dustirawati, mengatakan, pihaknya sudah memanggil para Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk melakukan klarifikasi dan menindaklanjuti hasil temuan tim Saber Pungli Jabar terkait adanya dugaan pemalsuan kualitas beras dari program BPNT.
Berita Terkait
-
Zakat Fitrah dengan Uang: Boleh atau Tidak? Kupas Tuntas Perbedaan Pendapat Ulama
-
Cek Status Pencairan BPNT 2025 Tahap 1 Sekarang, Pastikan Datanya Valid
-
Syahnaz Sadiqah Jadi Ketua PKK, Publik Malah Ributkan Gelar Hajah
-
Apakah Ketua PKK Digaji? Jabatan Baru Syahnaz Sadiqah setelah Resmi Jadi Istri Bupati
-
Zakat Fitrah 2025: Berapa KG Beras yang Wajib Dibayar? Panduan Lengkap
Terpopuler
- Dukung Penyidik Tahan Nikita Mirzani, Pakar Justru Heran dengan Dokter Reza Gladys: Kok Bisa...
- Full Ngakak, Bio One Komentari Pengangkatan Ifan Seventeen Jadi Dirut PT Produksi Film Negara
- Ifan Seventeen Tiba-Tiba Jadi Dirut PFN, Pandji Pragiwaksono Respons dengan Dua Kata Menohok
- 3 Alasan yang Bikin Ustaz Derry Sulaiman Yakin Denny Sumargo, Hotman Paris dan Willie Salim Bakal Mualaf
- Hotman Paris Skakmat Fidaus Oiwobo, Ketahuan Bohong Soal Keturunan Sultan Bima
Pilihan
-
Saham BJBR Anjlok, Aksi Jual Marak Usai Dirut dan Corsec Terjerat Korupsi Dana Iklan Bank BJB
-
Owner Wong Solo Grup Laporkan Pengusaha Asal Bekasi dalam Kasus Penipuan Investasi
-
Sosok Widi Hartoto Corsec Bank BJB Tersangka Kasus Korupsi Iklan, Punya Harta Miliaran Rupiah
-
Kembali Difitnah Soal Kirim Utusan ke PDIP, Jokowi: Diam dan Senyumin Aja
-
Driver Ojol Dapat 'Tunjangan Hari Raya (THR)' 2025, Ini Kriteria dan Syaratnya
Terkini
-
Pemkab Bandung Salurkan Rp25,5 Miliar untuk Korban Gempa Bumi di Kecamatan Kertasari
-
Hadiri Sertijab Kepala BPK, Gubernur Dedi Mulyadi Dorong Audit Alih Fungsi Lahan di Jabar
-
Kukuhkan Ketua TP PKK Jabar dan Lantik Pengurus, Gubernur Dedi Mulyadi: Provinsi Jabar Akan Berikan Stimulus
-
Dedi Mulyadi Harap BPK Ikut Audit Alih Fungsi Lahan di Jawa Barat
-
Gubernur Dedi Mulyadi: Sertifikat Tanah di Sempadan Sungai akan Dicabut