Viral Ormas Pemuda Pancasila, KPMP dan Sundawani Geruduk Kantor Dinkes KBB, Ini Pemicunya

SuaraJabar.id - Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat (KBB) digeruduk beberapa organisasi kemasyarakatan atau ormas. Aksi geruduk ormas ini sempat terekam kamera dan tersebar ke jejaring media sosial hingga menjadi viral.

Aksi geruduk tersebut dilakukan tiga ormas di Bandung Barat, yakni Pemuda Pancasila (PP), Komando Pejuang Merah Putih (KPMP), dan Sundawani. Aksi geruduk itu terjadi pada Selasa (24/8/2021).

Aksi geruduk itu bermula ketika puluhan massa ya mayoritas berseragam loreng dan baju hitam itu menggelar orasi di depan gedung A di Komplek Perkantoran Pemkab KBB.

Namun tiba-tiba, massa merangsek masuk gedung dan menaiki lantai dua tempat kantor Dinas Kesehatan berada.

Baca Juga: Viral Kisah Lelaki Ingin Batal Nikah, Alasannya Bikin Warganet Emosi

Untuk menghindari kejadian tak diinginkan, sejumlah petugas keamanan dari Satpol PP dan Polisi menenangkan massa. Akhirnya, beberapa perwakilan saja yang diizinkan masuk untuk audensi.

Saat dikonfirmasi, Ketua KPMP Bandung Barat Deni mengatakan aksi merangsek masuk dan orasi di kantor Dinas Kesehatan terpaksa dilakukan massa.
Alasannya, tiga ormas tersebut telah melayangkan surat audiensi sejak beberapa bulan terakhir, namun tidak pernah ditanggapi.

"Tapi tidak direspons. Kami sangat tersinggung karena surat sudah beberapa lama. Kami tidak dihargai, padahal kita ingin sedikit pemetaan tentang permasalahan yang kami bawa," ungkap Deni.

Puluhan massa akhirnya melakukan orasi di dalam ruangan kepala dinas. Bahkan ada yang meluapkan emosinya sampai berteriak.

"Memang secara etitude ini tidak beretitude, tapi hal ini merupakan sebab akibat karena tidak dihargai oleh dinas kesehatan," kata Seni.

Baca Juga: Viral Yellow Claw Pamer Makan ala Warteg, Pas Dizoom Publik Malah Salfok ke Hal Ini

Menurutnya audensi massa aksi dengan Dinas Kesehatan berakhir deadlock. Sebab perwakilan Dinas Kesehatan tak bisa menghadirkan pihak-pihak terkait yang ikut mengurusi dana PEN tersebut.

Pihaknya ingin meminta pertanggungjawaban dari dana Pemilihan Ekonomi Nasional (PEN) yang disalurkan oleh Pemprov Jabar tahun 2020. Di Bandung Barat, menurutnya dana yang disalurkan untuk Puskesmas dan rumah sakit mencapai Rp 14,9 miliar.

"Di KBB 14,9 miliar di dua kegiatan. Puskesmas dan rumah sakit. Itu yang kami pertanyakan, uang milik rakyat sebesar itu dikemanakan? Tadi audensi pun deadlock," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan KBB Eisenhower Sitanggang mengatakan pihaknya belum bisa menjelaskan terkait permasalahan tersebut.

Ia akan lebih dulu menggelar rapat internal untuk mengetahui realisasi dana PEN tahun 2020.

"Mengapa saya minta waktu, karena saya butuh waktu untuk memeriksa data. Kedua, mereka mengambil data dari provinsi. Kita juga butuh waktu memvalidasi kebenarannya," paparnya.

Eisenhower menolak bahwa dana PEN disebut temuan penyelewengan. Karena selama ini tidak ada temuan dari lembaga baik inspektorat, BPK, atau pun aparat penegak hukum.

"Tidak ada temuan dari APH. Kita punya instrumen negara yang bisa ditempuh. Setahu saya ini sudah ditangani inspektorat. PEN untuk Proyek pembangunan Puskesmas Ngamprah," pungkasnya.

Kontributor : Ferrye Bangkit Rizki