SuaraJabar.id - Presiden Joko Widodo mendapat laporan dari Bupati Garut Rudy Gunawan mengenai kondisi kurangnya dosis vaksin COVID-19.
Hal itu disampaikan Rudy Gunawan pada Presiden Jokowi saat video telekonferensi dalam Gebyar Vaksinasi Provinsi Jawa Barat di SMPN 4 Tarogong Kidul, Garut, Sabtu (28/8/2021).
"Sekarang ini vaksin yang datang ke Garut itu sangat minim Pak, sehingga kami ini sebenarnya mampu 60 ribu per bulan, kami sekarang vaksin itu hanya sekitar 25-30 ribu," kata Bupati saat video telekonferensi dengan Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dikutip dari Antara.
Bupati mengatakan Kabupaten Garut saat ini sedang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 atau turun dari Level 3 karena adanya penurunan kasus positif COVID-19.
Selama PPKM Level 2, kata Bupati, pihaknya terus melakukan vaksinasi dengan menyiapkan dua ribuan vaksinator dari unsur Dinas Kesehatan, kemudian TNI dan Polri yang memiliki kemampuan 60 ribu vaksinasi per bulan.
"Kami ini punya 1.500 vaksinator ditambah TNI Polri hampir 2 ribu (vaksinator)," katanya.
Ia berharap adanya vaksinator yang banyak itu dapat diimbangi dengan lebih cepatnya pendistribusian vaksin ke Kabupaten Garut untuk mempercepat vaksinasi di daerah.
"Kami mempunyai 67 Puskesmas dan vaksinatornya sekarang banyak yang nganggur (tidak melakukan vaksinasi) pak," kata Bupati.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melalui video telekonferensi menyampaikan Pemkab Garut disarankan untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Provinsi Jabar dalam melaksanakan vaksinasi yang ditargetkan selesai Desember 2021.
Baca Juga: Ke Kebun Raya Bogor, Presiden Jokowi Tinjau Vaksinasi Pelajar
"Testing, tracing, tracking tingkatkan jangan menurun, kemudian vaksinasi juga sama ikuti arahan dari provinsi jumlahnya agar Desember bisa selesai," katanya.
Sementara itu, kegiatan Gebyar Vaksinasi COVID-19 Provinsi Jabar untuk tingkat Kabupaten Garut mendapatkan kuota 17 ribu dosis vaksin yang pelaksanaannya tersebar di 28 titik atau sentra vaksinasi yakni sekolah, kantor desa, pondok pesantren dan kantor lembaga-lembaga lainnya.
Berita Terkait
-
Mau ke Garut? Ini 4 Tips Naik Kereta Lokal yang Jarang Diketahui Penumpang
-
Pengamat Sebut Akan Bawa PSI ke Senayan, Agenda Jokowi Keliling Indonesia Bukan Silaturahmi Biasa
-
Rambut Siswi Berhijab Dipotong Paksa, Dedi Mulyadi Cecar Guru SMKN 2 Garut: Masalahnya Apa?
-
Wamensos Apresiasi Inisiatif Kudus dan Garut Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen
-
Disebut Danai Ijazah Palsu Jokowi, Jusuf Kalla Laporkan Pencemaran Nama Baik
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
BBM Jenis Pertamax Naik, Ojol: Sejak Awal, Saya Pakai Pertalite
-
Harga Pertamax Naik Tajam, 10 Persen Konsumen Diprediksi Serbu Pertalite
-
Jangan Lewatkan Promo Samsung Galaxy S26 Ultra di Blibli untuk Dapatkan Harga Termurah
-
Nilai Saham Dinilai Belum Wajar, BRI Lakukan Buyback Fluktuatif Rp500 Miliar
-
Di Tengah Tekanan IHSG, BRI Tegaskan Fundamental Perbankan Nasional Tetap Kuat