SuaraJabar.id - Unit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar menggerebek sebuah bangunan yang diduga sebagai kantor debt collector atau penagih utang aplikasi pinjaman online atau pinjol.
Ada 83 orang yang diduga merupakan debt collector yang diamankan polisi dari penggerebekkan itu.
Direktur Ditreskrimsus Polda Jabar, Kombes Pol Arif Rahman, menuturkan, kantor debt collector yang digerebek tersebut membawahi puluhan aplikasi pinjol.
"Ada 23 pinjol ilegal dan satu yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan)," kata Arif, saat dihubungi via ponselnya, Senin (14/10/2021).
Arif menuturkan, pengungkapan ini, berawal adanya korban pinjol, dengan nomor laporan LPB/828/X/2021/SPKT/POLDA JABAR, tanggal 14 Oktober 2021 a.n. Pelapor berinisial TM.
Korban dalam kondisi terbaring di rumah sakit, karena sakit, akibat depresi mendapat tekanan dari kolektor Pinjol ilegal itu. Pihaknya pun bergerak cepat menanggapi laporan tersebut.
"Kita lakukan pendalaman, langsung dengan mencari keberadaan pelaku pinjol, yang meneror korban," kata dia.
Setelah itu, diketahui pelaku debt collector Pinjol ilegal itu berada di wilayah Yogyakarta. Tim pun berangkat langsung dan meminta pengamanan ke Polda DIY.
"Tim gabungan pun langsung gerebek sebuah ruko, di wilayah Samirono, Catur nunggal Kec. Depok, Kota Yogyakarta, dan berhasil mendapati adanya praktek Pinjol ilegal tersebut," jelasnya.
Baca Juga: Kesaksian Ayah Korban Pinjol Ilegal, Pinjam Rp2,5 Juta: Dituduh Buron dan Mau Diculik
Ketika tiba di lokasi, polisi mendapati sejumlah orang yang tengah menagih utang.
Seluruh orang yang berada dalam ruko tersebut langsung diamankan, berikut dengan. Polisi juga mengamankan barang bukti 105 ponsel yang digunakan dan perangkat komputer sejumlah 105 buah.
Hasil pemeriksaan sementara, adapun aplikasi Pinjol yang dioperasikan oleh 83 orang itu di antaranya :
- WALLIN
- TUNAI CPT
- DANATERCEPAT
- PNJAM UANG
- KANTONG UANG
- SUMBER DANA
- WADAH PINJAMAN
- SAKU88
- PAHLAWAN PINJAMAN
- PINJAMAN TEMAN
- KREDIT KITA
- BOS DUIT
- MONEY GAIN
- DOKUKU
- DAILY KREDIT
- TARIK TUNAI
- UANG INSTAN
- TUNAI GESIT
- KAPTEN PINJAM
- DANA HARAPAN
- DUIT LANGIT
- COINZONE
- SAKU UANG
- ONEHOPE (terdaftar di OJK)
Dalam kasus ini, polisi terapkan Pasal 48 Jo Pasal 32 ayat (2) dan/atau Pasal 45 Jo Pasal 29 UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE No. 11 Tahun 2008 dan/atau Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Kontributor : Cesar Yudistira
Tag
Berita Terkait
-
Cara Menghapus Data dari Pinjol, Cegah Informasi Pribadi Disalahgunakan
-
Pinjol Legal 2026 Apa Saja?
-
OJK Setujui Penggabungan Dua BPR Syariah, Modal Ditarget Tembus Rp6 Miliar
-
Aman dan Resmi, 5 Alternatif Pinjaman Tanpa BI Checking & Cek SLIK OJK
-
Korban Pinjol Geruduk DPR, Desak Moratorium dan Larangan Penggunaan Jasa DC
Terpopuler
- Cara Mengaktifkan IKD dari HP: Serba Praktis Tanpa Fotokopi, Ini Deretan Kegunaannya
- Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
- 3 Serum Wardah untuk Hempas Flek Hitam dan Kusam Usia 40 Tahun ke Atas Sesuai Review
- 10 Sepeda Polygon Terbaik untuk Harian, dari Murah hingga Premium
- Amien Rais Minta Jokowi Pensiun Politik, Gunakan Kekayaan untuk Bantu Pengangguran
Pilihan
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
-
Surat Resign Singkat Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Alasan Gibran Mundur dari Wapres
Terkini
-
Gibran Mundur, PKB Pasang Pagar Konstitusi: Pengganti Wapres Tak Bisa Asal Tunjuk!
-
Prabowo Punya Waktu 14 Hari Usulkan Dua Nama Cawapres Pengganti Gibran
-
BRI Hadirkan KPR Pemuda untuk Wujudkan Generasi Muda Punya Rumah Impian
-
Di Tengah Guliran Hak Menyatakan Pendapat DPR Soal Gibran
-
Delapan Fraksi DPR RI Serentak Usulkan HMP, Gibran Menghadapi Tekanan Politik Besar