SuaraJabar.id - Forum Pemuda Peduli Pendidikan (FPPP) Kota Banjar menyoroti adanya anak putus sekolah di kota itu yang terjaring Satpol PP tengah mengemis.
Ketua FPPP Kota Banjar Dicky Agustav mengatakan temuan adanya anak putus sekolah yang jadi pengemis tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Apalagi saat ini kata dia, pemerintah sudah menerapkan pendidikan wajib belajar 12 tahun. Seharusnya tak ada kasus anak di Kota Banjar putus sekolah dan menjadi anak jalanan.
Terlebih, Kota Banjar merupakan penerima penghargaan Kota Layak Anak Tingkat Madya Tahun 2021 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.
“Kami merasa miris dengan adanya anak usia sekolah asal Banjar yang juga terkena razia. Padahal saat ini wajib belajar pendidikan dasar sudah 12 tahun,” kata Diky, Senin (1/11/2021).
Ia juga mengatakan, selama ini pihaknya berusaha mencari data anak putus sekolah dengan harapan bisa membantu. Namun sampai saat ini belum sempat menerima data tersebut.
Menurut Diky, dengan adanya kejadian tersebut sudah selayaknya Pemerintah Kota Banjar melalui Dinas Pendidikan, harus bisa melaksanakan standar pelayanan minimum pendidikan sesuai Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018.
Selain itu, pihak orang tua juga harus serius terhadap pendidikan anaknya. Setidaknya orang tua bisa memberikan motivasi dan mendorong agar anaknya memiliki keinginan untuk sekolah. Hal itu supaya anak mengenal dunia pendidikan.
“Harus segera cari solusi dan harus ada perhatian serius. Baik perhatian dari pemerintah maupun orang tuanya supaya masa depan anak tersebut bisa terselamatkan,” tandas Diky.
Baca Juga: Fatwa MUI Sulsel: Haram Memberikan Uang ke Pengemis di Jalanan dan Ruang Publik
Sebagai informasi, sebanyak 4 orang gepeng (gelandangan dan pengemis) terjaring razia Satpol PP Kota Banjar. Dua orang yang terjaring razia itu diantaranya masih berusia anak-anak dan mengalami putus sekolah.
Rencananya setelah melakukan pendataan oleh Dinas Sosial P3A Kota Banjar, keempat orang gepeng tersebut akan dipulangkan ke rumahnya masing-masing.
Di lain pihak, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar Lukmanul Hakim melalui Kabid Dikdas Ahmad Yani, mengatakan, pihaknya selaku instansi yang menaungi pendidikan siap menindaklanjuti jika pihak keluarganya berkeinginan untuk menyekolahkan lagi anak tersebut.
Adapun untuk jenjang pendidikan yang diberikan akan disesuaikan dengan usia dan pendidikan yang dulu pernah diselesaikan oleh kedua anak tersebut.
Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pihak keluarga serta menelusuri asal tempat sekolah kedua anak tersebut.
“Kami dari Dinas tentu siap memfasilitasi jika ingin ke sekolah lagi. Namun sebelum itu dari pihak keluarga dan kedua anak tersebut juga harus mendukung,” kata Ahmad Yani.
Berita Terkait
-
Dua Dini Hari: Noir Lokal tentang Konspirasi dan Nasib Anak Jalanan
-
Penulis Cerita dan Sesuap Harapan yang Menggelayut dalam Pikirannya
-
Gelandangan di Kampung Sendiri: Kritik yang Tak Pernah Usang
-
Presiden Prabowo Subianto Resmikan 166 Sekolah Rakyat
-
Tinjau Korban Banjir Kalsel, Mensos Pastikan Skema Bantuan Sama Seperti di Sumatra
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
Pilihan
-
Pertamina Mau Batasi Pembelian LPG 3 Kg, Satu Keluarga 10 Tabung/Bulan
-
Keponakan Prabowo Jadi Deputi BI, INDEF: Pasar Keuangan Pasang Mode Waspada Tinggi
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
Terkini
-
Dedi Mulyadi Bongkar Tambang Pongkor: Gurandil Bertaruh Nyawa, Siapa Bos yang Nikmati Hasilnya?
-
Cuma Modal 5 Juta Bisa Bawa Pulang Toyota? Ini 2 Pilihan Mobil Impian dan Simulasi Cicilannya
-
Update Mencekam Longsor Cisarua: 48 Jenazah Dievakuasi, 33 Warga Masih Hilang
-
Warga Sakit Harus 'Numpang' ke Tangerang, Ketua DPRD Desak Pemkab Bogor Bangun RS Baru
-
Kurator GBTI: Sejarah Tionghoa Bukan Cerita Pinggiran, tapi Bagian dari Indonesia