SuaraJabar.id - Dedi Mulyadi dikenal sebagai pejabat publik yang kerap mempublikasikan kegiatannya ke sosial media.
Tak sedikit yang menyebut video yang terekam dan dipublikasikan di channel YouTube anggota DPR RI itu sebagai bentik pencitraan.
Kekinian, Dedi Mulyadi membuat pengakuat mengejutkan mengenai anggapan pencitraan itu.
“Ya benar itu pencitraan, karena setiap pejabat publik harus punya citra dan citra itu harus dilakukan konsisten, bukan pura-pura atau dadakan," kata Dedi menanggapi pro-kontra tentang konten YouTube-nya, di Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (30/12/2021) dikutip dari Antara.
Ia mengakui ada pro-kontra terkait konten YouTube-nya. Bahkan tak sedikit yang menilai hal tersebut sebagai pencitraan. Namun, ia menyebutkan semua yang ia lakukan dan dipublish di YouTube tidak dibuat rencana.
“Jadi kalau ada orang yang bilang buat konten, saya mah tidak pernah bikin konten. Yang ada hanyalah perjalanan yang direkam oleh kamera kemudian diposting,” kata Dedi.
Mantan Bupati Purwakarta ini mengatakan, hal tersebut dilakukan karena kini sudah memasuki abad digital, sehingga setiap kegiatan dan pekerjaan bisa dilihat langsung oleh masyarakat.
“Kita sebagai pejabat publik kalau tidak mempublikasikan apa yang dilakukan, nanti dianggap tidak ada kerjaan,” katanya.
Ditanya tentang penilaian yang dilakukan sebagai bentuk pencitraan. Ia membenarkannya.
Baca Juga: Menag Yaqut Copot 4 Dirjen Kemenag, Ini Alasannya
“Benar itu pencitraan, karena setiap pejabat publik harus punya citra dan citra itu harus dilakukan secara konsisten bukan pura-pura. Ada kamera pura-pura pungut sampah, ada kamera pura-pura peluk orang miskin, di depan kamera empatinya tinggi, bukan begitu. Tapi ada kamera atau tidak, ya tetap kita melakukan apa yang menjadi tradisi hidup kita,” katanya pula.
Pada akhirnya citra tersebut akan terbangun dari mulut ke mulut. Dalam bahasa Sunda, Dedi menyebutnya dengan istilah 'sabiwir hiji'
“Dalam Sunda itu jadi sabiwir hiji, menjadi satu cerita tokoh yang diceritakan banyak orang. Itu dalam ilmu politik sekarang disebut popularitas,” kata dia lagi.
Menurut dia, popularitas itu populer, kalau sudah punya popularitas harus punya elektabilitas. Nah kalau punya elektabilitas punya keterpilihan. Punya keterpilihan itu berarti mengenal, menyukai dan memilih.
"Lalu memilihnya karena apa, karena citra yang dibangun setiap waktu,” ujar Dedi pula.
Ia mengatakan, apa yang dilakukan saat ini sudah berlangsung sejak ia masih sebagai anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, dan bukan baru-baru ini. Hanya saja kegiatan tersebut baru dibuat video dan diposting baru-baru ini.
Berita Terkait
-
Kebijakan Rombak Pejabat Kemenkeu Berpotensi Dianulir, Purbaya: Suka-Suka Menteri (Baru) Lah!
-
Kanaya Whu Siapanya KDM? Kang Dedi Mulyadi Berniat Bangun Masjid untuk Mengenangnya
-
Suahasil Nazara Resmi Dilantik Jadi Menkeu Gantikan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Prabowo Lantik Suahasil Jadi Menteri Keuangan
-
Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- Status Terbaru Anak Purbaya: Mafia Ancam Presiden Dibalik Pemecatan Bapak, Ada Foto Raja Juli
- Update Reshuffle Kabinet Hari Ini: Menlu Sugiono Dikabarkan Diganti
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
Pilihan
-
Purbaya Ogah Bicara Panjang Saat Sertijab Menkeu ke Suahasil: Terima Kasih Semua
-
Apa Salah Purbaya hingga Dipecat Lewat Panggilan Telepon?
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
Terkini
-
Awas! Lima Titik Karhutla di Cianjur Terjadi Hampir Bersamaan
-
Kebakaran Lahan di Ciumbuleuit Bandung Diduga Dipicu Sampah Ilegal, Farhan Dorong Penyelidikan
-
Gedor Wilayah Cicendo, Tim Gabungan Kota Bandung Eksekusi 18 Bangunan Liar demi Penataan Ruang
-
Cara Menyiapkan Dana Pensiun di Usia Produktif: Percayakan Kepada BRI DPLK
-
Tragedi KM Virgo Transport 8, Politisi PDIP Tagih Janji Menhub Tegakkan Aturan