Viral Buruh Dipecat Usai Hilang 4 Jari Tangan akibat Kecelakan Kerja, Begini Respon Disnakertrans Jawa Barat

SuaraJabar.id - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat, Rachmat Taufik Garsadi, mengaku belum menerima pengaduan resmi kasus kecelakaan kerja yang menimpa Giri Pamungkas, seorang buruh asal Karawang.

Kendati begitu, Rachmat sudah mendengar kabar kasus Giri Pamungkas dan mengaku sudah menginstruksikan tim pengawas untuk mendalami kasus tersebut.

"Sampai saat ini belum ada laporan maupun pengaduan, tapi tadi pagi saya sudah mengintruksikan pengawas untuk mencari informasi lengkapnya dan apabila sudah lengkap untuk diproses," katanya saat dihubungi Suara.com, Senin (14/2/2022).

Giri Pamungkas dikabarkan mengalami kecelakaan kerja hingga empat jari tangan sebelah kanannya putus. Oleh perusahaannya ia diminta untuk mengundurkan diri dan mengaku belum mendapatkan pertanggungjawaban.

Baca Juga: Minta Permenaker Ditinjau Ulang, Puan Maharani: JHT Bukan Dana dari Pemerintah, Tapi Hak Pribadi Pekerja dan Buruh

"Kita ada alur pelaporan resmi, pengaduan resmi, karena seringkali laporan atau pengaduan itu setelah kita cek ada yang kadang tidak jelas, kalau seperti itu kita abaikan. Karena kita juga punya kewajiban, kalau kita diamkan ya kita juga kena oleh Ombudsman. Tapi kan tidak mungkin sebuah pengaduan yang tidak lengkap kita proses," katanya.

Terkait kecelakaan kerja, kata Rachmat, perusahaan memang wajib melaporkan bila itu terjadi. Perusahaan juga punya kewajiban menjamin pekerjanya yang menjadi korban untuk mendapatkan penanganan dari rumah sakit.

"Kalau ada kecelakaan memang perusahaan harus melaporkan dan ini kecelakaannya diproses oleh BPJS Ketenagakerjaan. Itu juga ada rumah sakit khusus tenaga kerja, atau bisa ke rumah sakit yang ditunjuk BPJS Ketenagakerjaan. Kalau ada kecelakaan otomatis harus diselidiki kenapa bisa terjadi," katanya.

Setiap pemberi kerja, lanjut Rachmat, wajib menerapkan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dari prosedur hingga alat kerja harus dipastikan aman.

Pelaksanaannya diawasi oleh Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), yang juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan ketika terjadi kecelakaan kerja.

Baca Juga: JHT Cair di Usia 56 Tahun, PKS Singgung Kedzaliman Pemerintah ke Buruh

"Masing-masing pihak harus membuat laporan. Dan secara rutin pengawas melakukan pemeriksaan atau menerima laporan," katanya.