Jenderal Andika Bolehkan Keturunan PKI Jadi Prajurit TNI, Habib: Kebijakan yang Cerdas

SuaraJabar.id - Keputusan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang mmbolehkan keturunan Partai Komunis Indonesia atau PKI untuk menjadi prajurit TNI mendapat apresiasi.

Kebijakan itu dinilai sebagai terobosan dalam proses rekrutmen prajurit TNI.

Pengamat militer dan intelijen Ridlwan Habib mengatakan, Jenderal Andika memberikan harapan terhadap putra putri bangsa, yang ingin mengabdi sebagai anggota TNI, tanpa memandang status keturunan.

"Kebijakan ini sebuah terobosan yang cerdas," kata Ridlwan Habib, Kamis (32/3/2022) dikutip dari Antara.

Baca Juga: Usai 2 Marinir Gugur, Satu Prajurit TNI Tewas Ditembak OPM di Papua

Andika Perkasa membuat tiga terobosan dalam Rapat Koordinasi Penerimaan Prajurit TNI Tahun 2022, yakni penghapusan tes renang, peniadaan tes akademik, serta penghapusan larangan keturunan PKI sebagai calon prajurit TNI.

Dengan kebijakan tersebut, Ridlwan mengatakan seluruh anak muda Indonesia memiliki hak sama untuk mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI, tanpa memandang suku, agama, dan asal usul orang tua.

"Dari sisi perhitungan teknis, kalau calon prajurit usia 17 tahun, maka ayah ibunya diperkirakan paling muda usia 40 tahun, artinya lahir di tahun 1981. Sudah tidak ada lagi PKI di tahun itu," kata Direktur Lembaga Strategi Inteligensia Indonesia tersebut.

Sehingga, menurut dia, kebijakan Andika sudah tepat dari sisi undang-undang maupun dari teknis perhitungan.

"Saya yakin sistem seleksi juga tetap menjaga agar tidak ada paham komunisme yang bisa menyusup masuk ke TNI. Pada wawancara mental ideologi nanti pasti juga tetap tersaring," katanya.

Baca Juga: Panglima Jenderal TNI Andika Perkasa Minta Syarat Seleksi Calon Prajurit Bukan Keturunan PKI Dihapus, Alasannya Ini

Di era dunia yang makin maju, lanjutnya, paham komunisme, marxisme, dan leninisme bisa ditangkal dengan wawancara mendalam terhadap calon prajurit yang mendaftar.

"Ada teknik khusus psikologi militer yang bisa menyaring itu," tambahnya.

Dia juga mengapresiasi kebijakan penghapusan tes renang sebagai syarat kelulusan seleksi prajurit TNI. Menurut dia, ada anak muda yang secara geografis tidak memungkinkan belajar berenang.

"Itu nanti juga bisa dipelajari di akademi militer jika sudah diterima," ujarnya.