Pemkab Bandung Barat Dilanda Krisis Keuangan, Nasib Ribuan Tenaga Honorer Terancam

SuaraJabar.id - Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB) Asep Sodikin mengatakan, pihakya saat ini mengalami krisis keuangan. Hal tersebut berdampak terhadap berbagai aspek.

Di antaranya berdampak pada gaji para Tenaga Kerja Kontrak (TKK). Berdasarkan laporan yang didapatnya dari Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) KBB, anggaran untuk gaji para honorer baru terakomodir hingga September.

"Kalau tidak salah dulu Bappeda itu (Bapelitbangda) mengalokasikan 9 bulan. Ya, karena kita kondisi keuangan memang terbatas," kata Asep di Pemkab Bandung Barat pada Kamis(28/7/2022).

Sementara gaji untuk para tenaga kerja kontrak di Bandung Barat yang jumlahnya sekitar 3 ribu lebih untuk tiga bulan sisa akhir tahun ini belum mendapat kepastian.

Baca Juga: Pemkot Bandar Lampung Minta Kebijakan Penghapusan Tenaga Honorer Ditinjau Kembali, Ini Alasannya

Pemkab Bandung Barat masih mencari berbagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Sebab, kata Asep, disatu sisi Pemkab Bandung Barat sangat membutuhkan para tenaga honorer untuk menutupi kekurangan pegawai. Namun di sisi lain, anggaran Pemkab Bandung Barat dalam tiga tahun terakhir ini belum membaik.

"Realitanya kan dua sisi berebeda, anggarannya enggak ada di satu sisi butuh (tenaga honorer," ujar Asep.

Jika sampai pembahasan hingga pengesahan APBD Perubahan anggarannya tidak kunjung tersedia, maka nasib ribuan tenaga honorer di Pemkab Bandung Barat diujung tanduk. Mereka terancam tak diberhentikan diakhir tahun ini.

Diawal tahun 2022, Pemkab Bandung Barat sempat membuat skenario untuk memangkas besaran gaji para tenaga honorer agar anggarannya cukup hingga satu tahun penuh. Namun kebijakan tersebut akhirnya dibatalkan.

Baca Juga: Sertifikat Tanah Kantor Desa untuk Pinjam Uang Ratusan Juta

Sebelumnya, Kepala Satpol PP KBB Asep Sehabudin berharap saat APBD Perubahan nanti ada anggaran tambahan untuk gaji para personelnya. Sebab, kata dia, jika nantinya benar-benar dirumahkan maka kekuatan Satpol PP akan berkurang dalam melaksanakan berbagai tugas dan fungsinya.

Jika ratusan TKK dihentikan, maka para personel Satpol PP KBB hanya akan menyisakan sekitar 64 orang yang terdiri dari PNS dan CPNS. Jumlah tersebut tentunya sangat jauh dari kebutuhan ideal di Bandung Barat.

"Kita butuh sekitar Rp 1 miliar untuk 3 bulan. Idealnya kita itu minimalnya 250 orang. Kalau benar-benar dirumahkan, tentu akan berimbas," sebut Asep.

Kontributor : Ferrye Bangkit Rizki