Scroll untuk membaca artikel
Ari Syahril Ramadhan
Kamis, 25 Agustus 2022 | 04:30 WIB
ILUSTRASI - Kendaraan bermotor antre untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di SPBU Imam Bonjol, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jumat (24/6/2022)[. ANTARA FOTO/Makna Zaezar]

SuaraJabar.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberi sinyal kemungkinan Presiden Joko Widodo akan mengumumkan kenaikan harga BBM.

Penyebabnya, pemerintah tidak bisa terus mempertahankan harga solar dan pertalite pada tingkat harga seperti saat ini.

Merespon sinyal yang diberikan Luhut itu, Koalisi Serikat Buruh Kabupaten Bandung Barat (KBB) tegas menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) solar dan pertalite.

"Buruh jelas menolak semua rencana pemerintah menaikkan harga BBM," kata Koordinator Aliansi Buruh Bandung Barat, Dede Rahmat, Rabu (24/8/2022).

Baca Juga: Tenar, Farel Prayoga Disebut Asyik Terima Job Nyanyi dan Tak Masuk Sekolah

Dede menilai kenaikan BBM bakal makin mempersulit kondisi buruh. Pasalnya, pengeluaran sehari-hari bakal makin meningkat, baik untuk ongkos pergi ke pabrik, maupun untuk membeli bahan-bahan pokok.

Kondisi ini diperparah dengan upah yang tak kunjung naik.

"Kalau BBM naik, kebutuhan makin tinggi, sementara upah tak pernah naik. Buruh makin sulit," terang Dede.

Terkait kondisi ini, Dede meminta pemerintah daerah ikut andil membantu nasib buruh. Misalnya merealisasikan janji politik transportasi gratis bagi buruh.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah saat ini sedang menyiapkan skema alternatif terkait harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Baca Juga: Isi BBM Sendiri Tanpa Petugas SPBU, Perempuan Ini Justru Tumpahkan Minyak, Warganet: Baru Masuk Sedikit

"Skemanya, pemerintah sudah siapkan beberapa alternatif, dan tentu kita akan dalam waktu dekat akan dilaporkan ke Bapak Presiden," kata Airlangga di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (23/8/2022).

Load More