Sempat Tuding Plt Bupati Bandung Barat Ingkar Janji, Buruh Kini Tantang Hengky Kurniawan Naikkan Upah

SuaraJabar.id - Buruh menantang Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan berani mengeluarkan rekomendasi kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten atau UMK 2023 yang saat ini sudah mulai dibahas.

Hal itu disampaikan para buruh ketika melakukan aksi demonstrasi di kantor DPRD KBB pada Selasa (13/9/2022). Mereka meminta upah tahun depan minimal naik 15 persen ke atas.

"Kita meminta agar nanti di 2023 Bupati Bandung Barat berani untuk merekomendasikan tentang kenaikan UMK," kata Ketua Koalisi Buruh Bandung Barat, Dede Rahmat.

Selain itu, Buruh juga mendesak Hengky Kurniawan untuk mengeluarkan seperti Peraturan Bupati (Perbup) yang mengharuskan perusahaan melakukan penyesuaian upah tahun ini imbas dari kenaikan harga BBM.

Baca Juga: Mau Bertemu Jokowi Tapi Disuruh Pulang, Massa Mahasiswa-Pelajar Bakar Barrier dan Lempar Botol ke Polisi

"Bupati mengeluarkan entah itu perbup atau apapun namanya yaitu berupa perintah kepada perusahaan-perusahan yang ada di Bandung Barat untuk melakukan penyesuaian upah. Di 2022 ini upah iri harus diseuaikan, ada kenaikan dampak dari kenaikan BBM," kata Dede.

Dikatakan Dede, kenaikan harga BBM ini sangat memberatkan bagi kalangan buruh. Apalagi upah mereka tahun ini tidak mengalami kenaikan tahun ini. Upah di Bandung Barat masih sebesar 3.248.282,00 masih dibawah kata layak.

Menurut Dede, kebijakan pemerintah pusat dengan mengeluarkan lagi Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai imbas naiknya harga BBM persyaratannya terlalu rumit. Dimana penerimanya harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan tidak memiliki tunggakan.

Sementara di Bandung Barat, kata dia, masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk itu daripada mengeluarkan kebijakan subsidi upah bagi pekerja, pihaknya lebih menginginkan adanya penyesuaian upah tahun 2023.

Baca Juga: Massa Mahasiswa, Pelajar dan Buruh Bersatu Tolak Kenaikan Harga BBM di Patung Kuda

"Pemerintah sudah mengakui upah di bawah Rp 3,5 juta tidak layak sehingga mengeluarkan subdisi upah. Tapi bukan subsidi upah yang kami harapkan, tapi kenaikan upah yang kita inginkan," tegasnya.