SuaraJabar.id - Ketua DPR RI Puan Maharani mendapatkan Brevet Hiu Kencana di KRI Alugoro-405 saat berlayar ke Teluk Jakarta, Senin (28/11/2022).
Brevet itu disematkan oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono menjelang pergantian Panglima TNI.
Selain Puan, Kasal menyematkan Brevet Hiu Kencana kepada anggota 1 BPK RI Nyoman Adhi Suryadyana, Kapolri Jenderal TNI Listyo Sigit Prabowo, Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, dan Wakasal Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono.
Dengan penyematan brevet itu, maka keenam pejabat itu telah resmi menjadi warga kehormatan Hiu Kencana.
Sebelum penyematan, keenam pejabat negara itu ikut berlayar mengelilingi Teluk Jakarta dengan menggunakan KRI Alugoro-405.
Kasal Yudo mengatakan dirinya memberikan brevet kepada Ketua DPR RI, Kasad, Kasau, Kapolri, dan pimpinan BPK merupakan bentuk penghormatan sekaligus penghargaan.
TNI AL dalam hal ini Satuan Kapal Selam ingin memberikan kehormatan kepada tujuh warga kehormatan tersebut dengan berbagai pertimbangan yang dilakukan.
"Proses penyematan tentunya melalui pertimbangan-pertimbangan dari pejabat atau personel yang berjasa membawa kemajuan kapal selam maupun angkatan laut sehingga kita berikan warga kehormatan kapal selam di Kencana," tuturnya.
Adapun proses penyematan ini, kata Yudo, dilakukan di dalam kapal dan harus menyelam, kemudian diberikan kepada yang terhormat Ketua DPR RI dan sejumlah dua kepala staf dan Kapolri.
"Dengan penyematan brevet ini, maka ibu dan bapak akan menjadi bagian dari keluarga besar Korps Hiu Kencana kapal selam Indonesia bersama 204 pejabat negara lain yang telah menyandang brevet yang sama Hiu Kencana," tuturnya.
Penyematan Brevet Kehormatan Hiu Kencana merupakan salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan dari TNI AL khususnya Satuan Kapal Selam kepada pejabat tinggi negara, TNI dan Polri, seluruh tokoh nasional, warga masyarakat yang telah memiliki jasa, perhatian, perjuangan, maupun pengorbanan khususnya kejayaan TNI Angkatan Laut, utamanya berpartisipasi demi kemajuan pengembangan kapal selam, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Brevet Hiu Kencana merupakan simbol pengakuan terhadap profesionalisme prajurit kapal selam, dalam taktik dan teknik peperangan bawah permukaan laut yang dapat menumbuhkan kebanggaan dan jiwa korsa bagi para pemakainya.
Demikian pula personel pengawak di kapal selam memerlukan berbagai kriteria khusus yang harus dipenuhi, baik dari aspek fisik, kesehatan, kejiwaan, dan kesamaptaan jasmani serta mampu bekerja sama sebagai "team work" yang solid.
Beberapa pejabat yang sebelumnya sudah menerima brevet Hiu Kencana, antara lain Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Tjahjo Kumolo, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Selain itu, Ketua BPK RI Isma Yatun, anggota Komisi Ill DPR RI Ahmad Sahroni, anggota I BPK RI Agung Firman, mantan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, mantan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, mantan Kapolri Idham Aziz, mantan Kasad Jenderal TNI Mulyono, serta mantan Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna.
Sementara itu, Puan Maharani mengucapkan terima kasih kepada Kasal Yudo Margono yang telah menyematkan Brevet Hiu Kencana.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kasal yang sudah mengajak kami untuk bisa melihat keseharian KRI Alugoro-405 beserta dengan awaknya," kata Puan.
Meski ruangannya agak sempit, Puan mengaku KRI Alugoro-405 sangat nyaman. Ia merasa senang mendapat pengalaman baru dengan menaiki kapal selam yang dibuat atas kerja sama dengan Korea Selatan itu.
"Indonesia negara bebas aktif jadi kita buka peluang kerja sama dengan semua negara yang dapat mendorong disesuaikannya dengan demografi Indonesia. Kami melihat dan berharap kapal ini akan menjadi salah satu KRI pamungkas bagi TNI AL," kata Puan.
Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun pada Desember 2022. Tiga kepala staf memiliki peluang untuk menjabat sebagai panglima TNI, termasuk Laksamana TNI Yudo Margono.
Sementara itu, Puan Maharani mengaku belum menerima Surat Presiden (Surpres) Calon Panglima TNI yang diajukan Presiden Joko Widodo.
"Ketua DPR-nya masih di sini. Jadi belum terima," kata Puan.
Di hadapan tiga kepala staf angkatan, yakni Kasal Laksamana Yudo Margono, Kasad Jenderal Dudung Abdurachman, dan Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Puan menegaskan Surpres Calon Panglima TNI itu akan disampaikan di Kantor DPR.
"Ya, calon-calonnya ada semua di sini, suratnya belum saya terima karena Ketua DPR-nya masih ada di sini. Ya nanti apa yang ada di dalam isi suratnya tentu saja saya selaku Ketua DPR akan menyampaikan kepada media dan masyarakat secara resmi di Kantor DPR," jelas Puan.
Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun pada Desember 2022. Tiga kepala staf angkatan memiliki peluang untuk menjabat Panglima TNI, termasuk Laksamana TNI Yudo Margono. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- Kata-kata Miliano Jonathans Tolak Timnas Indonesia
- Miliano Jonathans: Hati Saya Hancur
- Dari Premier League Bersama Crystal Palace Kini Main Tarkam: Nasib Pilu Jairo Riedewald
- Insiden Bendera Terbalik saat Upacara HUT RI ke-80, Paskibraka Menangis Histeris
- Dicari para Karyawan! Inilah Daftar Mobil Matic Bekas di Bawah 60 Juta yang Anti Rewel Buat Harian
Pilihan
-
Danantara Tunjuk Bupati Gagal jadi Komisaris Utama Perusahaan BUMN
-
Emas Antam Naik Tipis, Hari Ini Dibanderol Rp 1.897.000 per Gram
-
Viral! Ekspresi Patrick Kluivert Saat Kibarkan Bendera Merah Putih di HUT RI-80, STY Bisa Kaya Gitu?
-
Tampak Dicampakkan Prabowo! "IKN Lanjut Apa Engga?" Tanya Basuki Hadimuljono
-
Tahun Depan Prabowo Mesti Bayar Bunga Utang Jatuh Tempo Rp600 Triliun
Terkini
-
Pelajar dan Mahasiswa Angkut 2 Ton Sampah Sungai Ciliwung di Hari Kemerdekaan
-
Persib Tumbang di Menit Akhir, Bojan Hodak Salahkan Kebodohan Pemain?
-
Mobil SMAN 5 Taruna Brawijaya Hantam Truk di Tol Jombang, Empat Orang Terluka Parah
-
Denda PBB Dihapus dan Pajak di Bawah Rp100 Ribu Gratis di Kabupaten Bogor
-
Hormat ke 'Nyi Roro Kidul' Jadi Polemik, Pemprov Jabar Jawab dengan Agenda Kirab Kerajaan Sunda