SuaraJabar.id - Praktik money politic atau politik uang diprediksi masih berpotensi diteukan pada Pemilihan Umum Serentak atau Pemilu 2024.
Merespon adanya potensi kecurangan itu, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Bandung terus melakukan edukasi kepada masyarakat dan peserta Pemilu 2024.
“Sebagai upaya pencegahannya, kami melakukan edukasi kepada masyarakat. Termasuk mengimbau partai politik (parpol) peserta Pemilu terkait pelanggaran Pemilu,” ungkap Koordinator Divisi Humas dan Hubal Bawaslu Kota Bandung, Farhatun Fauziyah di Kota Bandung, Selasa (10/1/2023).
Lebih jauh, tidak hanya politik uang, namun praktik kecurangan lainnya seperti kebencian dan politisasi SARA, juga masih menjadi sorotan Bawaslu.
“Jika praktik-praktik kecurangan ini terjadi pada pelaksanaan Pemilu, bisa menjadi sebuah malapetaka besar di lima tahun ke depan, jika kita tidak mengindahkan bahwa itu adalah sesuatu yang terlarang dalam pelaksanaan Pemilu,” jelasnya.
Farhatun Fauziyah menegaskan, seiring dengan proyeksi terjadinya resesi global pada 2023, politik uang perlu menjadi konsentrasi semua pihak.
“Jika praktik politik uang ini masih terjadi di masyarakat, justru akan memperburuk resesi dan mempersulit kondisi masyarakat penerima,” ujarnya.
Farhatun menerangkan, dengan adanya ancaman Pemilu itu, maka pihaknya perlu melakukan upaya pencegahan berupa edukasi kepada masyarakat. Hal itu agar publik tidak mudah teriming-imingi politik uang saat kampanye Pemilu.
“Sehingga fungsi edukasi dan sosialisasi dalam meminimalkan potensi pelanggaran menjadi sangat penting. Ini menjadi sorotan kami,” ucapnya.
Baca Juga: Duel Persib vs Persija di GBLA, Polda Jabar: Tidak Ada Lagi Polisi di Area Dalam Stadion
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk pintar memilah dan memilih kontestan peserta pemilu. Sehingga tidak mudah tergiur untuk memberikan suaranya karena uang semata.
“Kami mengimbau kepada masyarakat, jangan karena uang yang tidak seberapa, justru mengalami kerugian karena salah menentukan pilihan pada Pemilu. Saya mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh politik uang,” tuturnya.
Berita Terkait
-
Resmi ! Sri Mulyani Setujui Kenaikan Gaji Panwaslu Desa dan Panwaslu Kecamatan dan Posisi Lainnya di Pemilu 2024, Cek Disini Nominal Pendapatannya
-
Gaji Panwaslu Desa Pemilu 2024 Naik, Termasuk Panwascam, PTPS, Sekretariat
-
Gaduh Sistem Proporsional Tertutup, Jusuf Kalla Beberkan 'Borok' Pemilu Terbuka: Jeruk Makan Jeruk
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
Terkini
-
Gaji UMR Tetap Bisa Punya Mobil! 4 Rekomendasi Mobil Bekas Irit dan Ramah Saku
-
Cuaca Ekstrem Mengancam! Pencarian Korban Longsor Cisarua Terpaksa Dihentikan Sementara
-
17 Alat Berat Dikerahkan Cari 32 Korban Longsor Cisarua, Tim SAR Tembus Kabut Tebal
-
Kunci Jawaban IPS Kelas 8 Halaman 39: Bedah Tuntas Jenis Norma dan Sanksi Pelanggarannya
-
Dedi Mulyadi Bongkar Tambang Pongkor: Gurandil Bertaruh Nyawa, Siapa Bos yang Nikmati Hasilnya?