SuaraJabar.id - Praktik money politic atau politik uang diprediksi masih berpotensi diteukan pada Pemilihan Umum Serentak atau Pemilu 2024.
Merespon adanya potensi kecurangan itu, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Bandung terus melakukan edukasi kepada masyarakat dan peserta Pemilu 2024.
“Sebagai upaya pencegahannya, kami melakukan edukasi kepada masyarakat. Termasuk mengimbau partai politik (parpol) peserta Pemilu terkait pelanggaran Pemilu,” ungkap Koordinator Divisi Humas dan Hubal Bawaslu Kota Bandung, Farhatun Fauziyah di Kota Bandung, Selasa (10/1/2023).
Lebih jauh, tidak hanya politik uang, namun praktik kecurangan lainnya seperti kebencian dan politisasi SARA, juga masih menjadi sorotan Bawaslu.
“Jika praktik-praktik kecurangan ini terjadi pada pelaksanaan Pemilu, bisa menjadi sebuah malapetaka besar di lima tahun ke depan, jika kita tidak mengindahkan bahwa itu adalah sesuatu yang terlarang dalam pelaksanaan Pemilu,” jelasnya.
Farhatun Fauziyah menegaskan, seiring dengan proyeksi terjadinya resesi global pada 2023, politik uang perlu menjadi konsentrasi semua pihak.
“Jika praktik politik uang ini masih terjadi di masyarakat, justru akan memperburuk resesi dan mempersulit kondisi masyarakat penerima,” ujarnya.
Farhatun menerangkan, dengan adanya ancaman Pemilu itu, maka pihaknya perlu melakukan upaya pencegahan berupa edukasi kepada masyarakat. Hal itu agar publik tidak mudah teriming-imingi politik uang saat kampanye Pemilu.
“Sehingga fungsi edukasi dan sosialisasi dalam meminimalkan potensi pelanggaran menjadi sangat penting. Ini menjadi sorotan kami,” ucapnya.
Baca Juga: Duel Persib vs Persija di GBLA, Polda Jabar: Tidak Ada Lagi Polisi di Area Dalam Stadion
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk pintar memilah dan memilih kontestan peserta pemilu. Sehingga tidak mudah tergiur untuk memberikan suaranya karena uang semata.
“Kami mengimbau kepada masyarakat, jangan karena uang yang tidak seberapa, justru mengalami kerugian karena salah menentukan pilihan pada Pemilu. Saya mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh politik uang,” tuturnya.
Berita Terkait
-
Resmi ! Sri Mulyani Setujui Kenaikan Gaji Panwaslu Desa dan Panwaslu Kecamatan dan Posisi Lainnya di Pemilu 2024, Cek Disini Nominal Pendapatannya
-
Gaji Panwaslu Desa Pemilu 2024 Naik, Termasuk Panwascam, PTPS, Sekretariat
-
Gaduh Sistem Proporsional Tertutup, Jusuf Kalla Beberkan 'Borok' Pemilu Terbuka: Jeruk Makan Jeruk
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- 3 Rekomendasi Helm Half Face Rp200 Ribuan yang Paling Dicari Bikers, Nyaman Buat Harian
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
- Defisit APBN 'Cuma' 0,91 Persen, Purbaya Khawatir Kementerian-Lembaga Minta Anggaran Tambahan
Pilihan
-
Purbaya Ogah Bicara Panjang Saat Sertijab Menkeu ke Suahasil: Terima Kasih Semua
-
Apa Salah Purbaya hingga Dipecat Lewat Panggilan Telepon?
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
Terkini
-
Jangan Lewatkan, TPJF 2026 di Bandung Bakal Tampilkan Deretan Kolaborasi Ekslusif
-
Kepala BPN Kabupaten Bogor Diamankan KPK dalam OTT, 17 Orang Diperiksa
-
Toilet Terminal Bubulak Dikeluhkan Sopir dan Pedagang, Jauh hingga Berbayar
-
Eks TA DPR Adi Harnowo Bantah Terlibat Penjualan Pita Cukai Palsu
-
Bermodus COD, Polisi Sita 1.241 Butir Obat Keras Ilegal di Bekasi