SuaraJabar.id - Praktik money politic atau politik uang diprediksi masih berpotensi diteukan pada Pemilihan Umum Serentak atau Pemilu 2024.
Merespon adanya potensi kecurangan itu, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Bandung terus melakukan edukasi kepada masyarakat dan peserta Pemilu 2024.
“Sebagai upaya pencegahannya, kami melakukan edukasi kepada masyarakat. Termasuk mengimbau partai politik (parpol) peserta Pemilu terkait pelanggaran Pemilu,” ungkap Koordinator Divisi Humas dan Hubal Bawaslu Kota Bandung, Farhatun Fauziyah di Kota Bandung, Selasa (10/1/2023).
Lebih jauh, tidak hanya politik uang, namun praktik kecurangan lainnya seperti kebencian dan politisasi SARA, juga masih menjadi sorotan Bawaslu.
“Jika praktik-praktik kecurangan ini terjadi pada pelaksanaan Pemilu, bisa menjadi sebuah malapetaka besar di lima tahun ke depan, jika kita tidak mengindahkan bahwa itu adalah sesuatu yang terlarang dalam pelaksanaan Pemilu,” jelasnya.
Farhatun Fauziyah menegaskan, seiring dengan proyeksi terjadinya resesi global pada 2023, politik uang perlu menjadi konsentrasi semua pihak.
“Jika praktik politik uang ini masih terjadi di masyarakat, justru akan memperburuk resesi dan mempersulit kondisi masyarakat penerima,” ujarnya.
Farhatun menerangkan, dengan adanya ancaman Pemilu itu, maka pihaknya perlu melakukan upaya pencegahan berupa edukasi kepada masyarakat. Hal itu agar publik tidak mudah teriming-imingi politik uang saat kampanye Pemilu.
“Sehingga fungsi edukasi dan sosialisasi dalam meminimalkan potensi pelanggaran menjadi sangat penting. Ini menjadi sorotan kami,” ucapnya.
Baca Juga: Duel Persib vs Persija di GBLA, Polda Jabar: Tidak Ada Lagi Polisi di Area Dalam Stadion
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk pintar memilah dan memilih kontestan peserta pemilu. Sehingga tidak mudah tergiur untuk memberikan suaranya karena uang semata.
“Kami mengimbau kepada masyarakat, jangan karena uang yang tidak seberapa, justru mengalami kerugian karena salah menentukan pilihan pada Pemilu. Saya mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh politik uang,” tuturnya.
Berita Terkait
-
Resmi ! Sri Mulyani Setujui Kenaikan Gaji Panwaslu Desa dan Panwaslu Kecamatan dan Posisi Lainnya di Pemilu 2024, Cek Disini Nominal Pendapatannya
-
Gaji Panwaslu Desa Pemilu 2024 Naik, Termasuk Panwascam, PTPS, Sekretariat
-
Gaduh Sistem Proporsional Tertutup, Jusuf Kalla Beberkan 'Borok' Pemilu Terbuka: Jeruk Makan Jeruk
Terpopuler
- 5 Moisturizer yang Cocok untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- 4 HP Kamera 200 MP Under Rp5 Juta untuk Foto dan Video Kualitas Tinggi
- 5 Lipstik Wardah yang Tahan Lama Saat Hujan dan Tidak Mudah Luntur Saat Makan
- 3 Sepatu Lari Lokal untuk Full Marathon, Ini Spesifikasi dan Harganya
- Sering Dijual Lebih Murah, Apakah Sepatu di Sports Station Ori?
Pilihan
-
Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
Terkini
-
Kapolresta Bogor Kota Minta Maaf atas Insiden Intimidasi Videografer
-
Detik-Detik Menegangkan! Ibu Hamil Melahirkan di Kereta, Dokter Spesialis Kandungan Turun Tangan
-
Dua Tahun Prabowo-Gibran, Kepuasan Publik 57,4 Persen, Lingkungan Jadi Sorotan
-
KPK Periksa Bupati Bogor soal Dugaan Korupsi di Lingkungan Pemkab
-
BRI Perkuat Inklusi Keuangan UMKM Lewat Empat Penghargaan Pada 2026