SuaraJabar.id - Praktik money politic atau politik uang diprediksi masih berpotensi diteukan pada Pemilihan Umum Serentak atau Pemilu 2024.
Merespon adanya potensi kecurangan itu, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Bandung terus melakukan edukasi kepada masyarakat dan peserta Pemilu 2024.
“Sebagai upaya pencegahannya, kami melakukan edukasi kepada masyarakat. Termasuk mengimbau partai politik (parpol) peserta Pemilu terkait pelanggaran Pemilu,” ungkap Koordinator Divisi Humas dan Hubal Bawaslu Kota Bandung, Farhatun Fauziyah di Kota Bandung, Selasa (10/1/2023).
Lebih jauh, tidak hanya politik uang, namun praktik kecurangan lainnya seperti kebencian dan politisasi SARA, juga masih menjadi sorotan Bawaslu.
“Jika praktik-praktik kecurangan ini terjadi pada pelaksanaan Pemilu, bisa menjadi sebuah malapetaka besar di lima tahun ke depan, jika kita tidak mengindahkan bahwa itu adalah sesuatu yang terlarang dalam pelaksanaan Pemilu,” jelasnya.
Farhatun Fauziyah menegaskan, seiring dengan proyeksi terjadinya resesi global pada 2023, politik uang perlu menjadi konsentrasi semua pihak.
“Jika praktik politik uang ini masih terjadi di masyarakat, justru akan memperburuk resesi dan mempersulit kondisi masyarakat penerima,” ujarnya.
Farhatun menerangkan, dengan adanya ancaman Pemilu itu, maka pihaknya perlu melakukan upaya pencegahan berupa edukasi kepada masyarakat. Hal itu agar publik tidak mudah teriming-imingi politik uang saat kampanye Pemilu.
“Sehingga fungsi edukasi dan sosialisasi dalam meminimalkan potensi pelanggaran menjadi sangat penting. Ini menjadi sorotan kami,” ucapnya.
Baca Juga: Duel Persib vs Persija di GBLA, Polda Jabar: Tidak Ada Lagi Polisi di Area Dalam Stadion
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk pintar memilah dan memilih kontestan peserta pemilu. Sehingga tidak mudah tergiur untuk memberikan suaranya karena uang semata.
“Kami mengimbau kepada masyarakat, jangan karena uang yang tidak seberapa, justru mengalami kerugian karena salah menentukan pilihan pada Pemilu. Saya mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh politik uang,” tuturnya.
Berita Terkait
-
Resmi ! Sri Mulyani Setujui Kenaikan Gaji Panwaslu Desa dan Panwaslu Kecamatan dan Posisi Lainnya di Pemilu 2024, Cek Disini Nominal Pendapatannya
-
Gaji Panwaslu Desa Pemilu 2024 Naik, Termasuk Panwascam, PTPS, Sekretariat
-
Gaduh Sistem Proporsional Tertutup, Jusuf Kalla Beberkan 'Borok' Pemilu Terbuka: Jeruk Makan Jeruk
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 10 Mobil Bekas Rp75 Jutaan yang Serba Bisa untuk Harian, Kerja, dan Perjalanan Jauh
Pilihan
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
-
Agensi Benarkan Hubungan Tiffany Young dan Byun Yo Han, Pernikahan di Depan Mata?
-
6 Smartwatch Layar AMOLED Murah untuk Mahasiswa dan Pekerja, Harga di Bawah Rp 1 Juta
Terkini
-
BRI Perkuat Pembangunan Infrastruktur Nasional Lewat Pembiayaan Flyover Sitinjau Lauik
-
Rencana Dedi Mulyadi Ganti Konsultan Pengawas dengan Mahasiswa Tuai Kecaman Keras
-
Mitra MBG Disentil Keras, Diwajibkan Sumbang 30 Persen Laba untuk Sekolah
-
Minggir Dulu Lembang! Ini 4 Surga Wisata Alam Kabupaten Bandung Selatan untuk Healing Akhir Tahun
-
AgenBRILink Permudah Akses Layanan Perbankan bagi Masyarakat di Perbatasan