SuaraJabar.id - Praktik money politic atau politik uang diprediksi masih berpotensi diteukan pada Pemilihan Umum Serentak atau Pemilu 2024.
Merespon adanya potensi kecurangan itu, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Bandung terus melakukan edukasi kepada masyarakat dan peserta Pemilu 2024.
“Sebagai upaya pencegahannya, kami melakukan edukasi kepada masyarakat. Termasuk mengimbau partai politik (parpol) peserta Pemilu terkait pelanggaran Pemilu,” ungkap Koordinator Divisi Humas dan Hubal Bawaslu Kota Bandung, Farhatun Fauziyah di Kota Bandung, Selasa (10/1/2023).
Lebih jauh, tidak hanya politik uang, namun praktik kecurangan lainnya seperti kebencian dan politisasi SARA, juga masih menjadi sorotan Bawaslu.
“Jika praktik-praktik kecurangan ini terjadi pada pelaksanaan Pemilu, bisa menjadi sebuah malapetaka besar di lima tahun ke depan, jika kita tidak mengindahkan bahwa itu adalah sesuatu yang terlarang dalam pelaksanaan Pemilu,” jelasnya.
Farhatun Fauziyah menegaskan, seiring dengan proyeksi terjadinya resesi global pada 2023, politik uang perlu menjadi konsentrasi semua pihak.
“Jika praktik politik uang ini masih terjadi di masyarakat, justru akan memperburuk resesi dan mempersulit kondisi masyarakat penerima,” ujarnya.
Farhatun menerangkan, dengan adanya ancaman Pemilu itu, maka pihaknya perlu melakukan upaya pencegahan berupa edukasi kepada masyarakat. Hal itu agar publik tidak mudah teriming-imingi politik uang saat kampanye Pemilu.
“Sehingga fungsi edukasi dan sosialisasi dalam meminimalkan potensi pelanggaran menjadi sangat penting. Ini menjadi sorotan kami,” ucapnya.
Baca Juga: Duel Persib vs Persija di GBLA, Polda Jabar: Tidak Ada Lagi Polisi di Area Dalam Stadion
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk pintar memilah dan memilih kontestan peserta pemilu. Sehingga tidak mudah tergiur untuk memberikan suaranya karena uang semata.
“Kami mengimbau kepada masyarakat, jangan karena uang yang tidak seberapa, justru mengalami kerugian karena salah menentukan pilihan pada Pemilu. Saya mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh politik uang,” tuturnya.
Berita Terkait
-
Resmi ! Sri Mulyani Setujui Kenaikan Gaji Panwaslu Desa dan Panwaslu Kecamatan dan Posisi Lainnya di Pemilu 2024, Cek Disini Nominal Pendapatannya
-
Gaji Panwaslu Desa Pemilu 2024 Naik, Termasuk Panwascam, PTPS, Sekretariat
-
Gaduh Sistem Proporsional Tertutup, Jusuf Kalla Beberkan 'Borok' Pemilu Terbuka: Jeruk Makan Jeruk
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Situs Pemetaan Calon Murid Baru Jabar Down Saat Pengumuman
-
BBM Jenis Pertamax Naik, Ojol: Sejak Awal, Saya Pakai Pertalite
-
Harga Pertamax Naik Tajam, 10 Persen Konsumen Diprediksi Serbu Pertalite
-
Jangan Lewatkan Promo Samsung Galaxy S26 Ultra di Blibli untuk Dapatkan Harga Termurah
-
Nilai Saham Dinilai Belum Wajar, BRI Lakukan Buyback Fluktuatif Rp500 Miliar