Isi Video Pendek Presiden Prabowo yang Dikritik Penonton Film Bioskop

SuaraJabar.id - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi ramai perbincangan publik terkait penayangan video pendek pemerintah di sejumlah bioskop.

Menurutnya, pemanfaatan media publik, termasuk layar bioskop, adalah hal yang wajar selama sesuai aturan dan tidak mengganggu kenyamanan penonton.

"Sepanjang tidak melanggar aturan, tidak mengganggu kenyamanan, keindahan, maka penggunaan media publik untuk menyampaikan pesan tentu hal yang lumrah," ujar Prasetyo di Jakarta, Minggu (14/9/2025).

Video berdurasi singkat itu menampilkan cuplikan kegiatan Presiden Prabowo Subianto beserta capaian program pemerintah.

Mulai dari data produksi beras nasional yang telah mencapai 21,76 juta ton hingga Agustus 2025, beroperasinya 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga peluncuran 80.000 kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih dan 100 Sekolah Rakyat.

Tak hanya itu, video juga menyoroti program andalan pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Diluncurkan sejak 6 Januari 2025, program ini disebut sudah menjangkau 20 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Penayangan video di bioskop dilakukan sebelum pemutaran film utama dimulai.

Setelahnya, film yang sudah dijadwalkan tetap diputar seperti biasa.

Publik sendiri menaruh perhatian besar pada penayangan ini. Sebagian menilai langkah tersebut sebagai bentuk transparansi pemerintah dalam menyampaikan capaian.

Baca Juga: Bukan Cuma Mobil Terjebak, Ini 4 Fakta Menarik di Balik Video Viral Karma Instan Pejabat

Namun, tak sedikit pula yang mengkritik dengan alasan ruang publik hiburan sebaiknya tidak disisipi pesan politik.

Mensesneg menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap masukan masyarakat.

Ia menilai ruang publik memang dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi, asalkan tetap mengedepankan etika, transparansi, serta sesuai dengan ketentuan hukum.

"Tujuannya tentu agar masyarakat lebih mengetahui apa yang telah dan sedang dilakukan pemerintah," tegasnya.

Seiring berkembangnya media komunikasi, pemerintah memang semakin aktif menjangkau masyarakat melalui berbagai platform, mulai dari media sosial, televisi, hingga ruang publik non-konvensional.

Penayangan di bioskop menjadi salah satu cara baru untuk mendekatkan informasi kepada generasi muda yang lebih banyak menghabiskan waktu di ruang hiburan.

Dengan pernyataan Mensesneg ini, perdebatan publik soal etis tidaknya penayangan video pemerintah di bioskop kemungkinan masih akan berlanjut.

Namun, setidaknya pemerintah menegaskan bahwa semua langkah dilakukan dengan tetap berpegangan pada aturan yang berlaku.