KPK Periksa 6 Saksi Terkait Kasus Korupsi Kementerian ATR/BPN

SuaraJabar.id - Penyidikan kasus dugaan korupsi di tubuh Kementerian ATR/BPN kian membentang. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Wida Rihardyan Adjie, untuk diperiksa sebagai saksi.

Tak hanya jajaran birokrasi pertanahan, KPK juga membidik keterangan dari pihak swasta. Lima orang saksi lain dari jajaran perusahaan properti dan swasta turut diagendakan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Mereka meliputi jajaran pimpinan dan staf dari PT Summarecon Property Development, PT Kencana Jayaproperti Agung, serta PT Buana Aman Arsyad.

"Pemeriksaan diagendakan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dilansir dari Antara.

Berdasarkan data KPK hingga pukul 16.26 WIB, tercatat hanya AMI dan IWA yang memenuhi panggilan tersebut. Sementara nama Wida dan tiga orang saksi lainnya belum tercatat dalam daftar kehadiran saksi tersebut.

Sebelumnya, pada Rabu (21/10), KPK memeriksa YSR selaku pegawai PT Trans Jabar Tol sekaligus Direktur PT Bumi Banda Arsyad, YUL selaku Corporate Accounting Manager PT Summarecon Agung Tbk, JDP selaku Section Head Litigasi Summarecon, serta YYR selaku pengacara Direktur Utama Summarecon sebagai saksi.

Adapun nama YSS selaku Secretary to President Director Summarecon tidak tercatat dalam daftar saksi yang memenuhi panggilan KPK pada Rabu (21/10).

Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Baca Juga: 5 Fakta Dugaan Korupsi Tunjangan DPRD Indramayu Rp18,79 Miliar

Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, dan Rizal Pahlevi selaku pihak swasta atau perantara Summarecon.

Tersangka lainnya adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry. Keempatnya diduga KPK merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.

Pada 17 September 2026, penyidik KPK menggeledah ruangan Lampri, Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN Virgo Eresta Jaya, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Asnaedi, serta ruangan direktorat terkait kasus tersebut.

Pada 18 September 2026, KPK melanjutkan kegiatan penggeledahan dengan menggeledah kantor Summarecon di Jakarta, dan rumah Lampri di Bekasi. KPK pada 21 September 2026 menggeledah kantor Summarecon di Kabupaten Bogor.

Dua hari setelahnya, KPK menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. Kemudian, KPK pada 24 September 2026 menggeledah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, dan rumah Lampri di Nganjuk.

KPK pada 29 September 2026 menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.