Andi Ahmad S
Rabu, 18 November 2026 | 15:18 WIB
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan keterangan di Gedung Pakuan Bandung. (ANTARA/Ricky Prayoga)
Baca 10 detik
  • Pemprov Jawa Barat melebur tujuh kelompok organisasi perangkat daerah untuk mengatasi penurunan dana transfer daerah.
  • Kebijakan penataan birokrasi ini dipaparkan oleh Gubernur Dedi Mulyadi dan Sekda Herman Suryatman guna menjaga anggaran publik.
  • Penggabungan instansi tersebut akan diterapkan secara bertahap mulai tahun 2027 menyesuaikan masa pensiun pejabat eselon II.

SuaraJabar.id - Demi mengamankan anggaran program untuk masyarakat, Pemprov Jawa Barat mengambil langkah tegas dengan merampingkan birokrasi. Sebanyak tujuh kelompok organisasi perangkat daerah (OPD) direncanakan bakal dilebur untuk menekan tingginya belanja operasional.

Menurut Gubernur Dedi Mulyadi, penyesuaian ini menjadi keharusan akibat menurunnya dana transfer daerah agar kesehatan APBD dan layanan publik tetap terjaga.

"Kita menghadapi problem fiskal karena ada penurunan dana transfer daerah. Sehingga kita harus menyesuaikan agar belanja kebutuhan publiknya tetap terjaga," kata Dedi Mulyadi, dilansir dari Antara.

Di lokasi yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman memaparkan bahwa melalui tujuh penggabungan berdasarkan kesamaan urusan pemerintahan itu, jumlah dinas di lingkungan Pemprov Jabar akan berkurang dari 26 menjadi 21 unit.

Kemudian, badan bakal menyusut dari sembilan menjadi tujuh unit, sedangkan unsur pendukung seperti Sekretariat Daerah (Setda), Sekretariat DPRD, serta Inspektorat tidak mengalami perubahan.

Adapun tujuh kelompok perangkat daerah yang dilebur pertama, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Kedua, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil.

Ketiga, Dinas Perkebunan dengan Dinas Kehutanan. Keempat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D).

Kelima, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB).

Keenam, Dinas Sumber Daya Air dengan Dinas Perumahan dan Permukiman. Ketujuh, penggabungan urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, dengan urusan ketahanan pangan; serta penataan urusan pertanian, tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan.

Baca Juga: BPBD Jabar Petakan 27 Daerah Rawan Bencana, Mana yang Paling Tinggi?

Herman menjelaskan peleburan tersebut tidak langsung diterapkan secara serentak, melainkan dijalankan secara bertahap dengan menyesuaikan gelombang pensiun sekitar enam pejabat eselon II sepanjang tahun 2026-2027 agar tidak mengganggu stabilitas birokrasi maupun jalannya pelayanan publik.

Pada tahap pertama yang ditargetkan efektif mulai tahun 2027, terdapat tiga penggabungan yang segera diberlakukan, yakni Dinas Kehutanan dengan Dinas Perkebunan, BKD dengan BPSDM, serta Dukcapil dengan DP3AKB, sementara empat penggabungan lainnya menyusul pada tahap berikutnya dan penataan biro-biro di lingkungan Setda akan diatur melalui peraturan gubernur tersendiri.

"Pengisiannya akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama ada tiga yang direncanakan efektif mulai 2027," ujar Herman.

Terkait pemanfaatan gedung perkantoran pascapeleburan OPD serta besaran pasti penghematan anggaran yang dihasilkan, Herman memastikan pihaknya tengah memetakan optimalisasi aset yang ada sembari menghitung nilai efisiensi fiskal secara mendalam.

"Yang jelas ada efisiensi. Jumlahnya berapa, masih didalami," tutur Herman.

Load More