Scroll untuk membaca artikel
Dwi Bowo Raharjo
Kamis, 18 April 2019 | 08:20 WIB
Wali Kota Depok Muhammad Idris beserta istri usai memberikan hak suaranya di TPS 27 Jatimulya, Depok, Jawa Barat. (ANTARA/Feru Lantara)

SuaraJabar.id - Wali Kota Depok, Muhammad Idris menilai Pemilu serentak 2019 banyak kekurangan. Pemilu yang menggabungkan antara Pilpres, Pileg di kabupaten/kota dan DPD perlu dilakukan penyempurnaan agar demokrasi lima tahunan berjalan baik dan sesuai yang diharapkan.

"Pemilu serentak ini merupakan yang pertama kali sehinga masih banyak kekurangan-kekurangan yang terjadi, namun saya apresiasi kerja keras KPU pusat hingga tingkat daerah bahkan ada yang begadang-begadang," kata Idris seperti diberitakan Antara, Kamis (17/4/2019).

Idris menerangkan, salah satu kekurangan terkait sosialisasi sampai dengan H-2, informasinya ketika Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Menurutnya, banyak warga khususnya kaum emak-emak yang nanya bagaimana cara nyoblosnya karena ada lima surat suara. Ini artinya warga masih awam tentang pencoblosan terutama pemilu legislatif.

Baca Juga: 22 Kasus Politik Uang Selama Hari Masa Tenang Pemilu 2019

"Saya juga yang sudah paham ketika membuka kertas banyak lebar-lebar sempet bingung, apalagi emak-emak," katanya.

Meski demikian, ia menyebut Pemilu serentak 2019 merupakan pelajaran berharga dalam penyelenggaraan pemilu serentak, karena gema Pilpres lebih menggaung jadi bisa mereka mengabaikan pemilu legislatif.

"Yang pentingkan pilpres saja. Ini kan jadinya tidak baik juga karena nantinya banyak kertas surat suara pileg yang tidak sah," ujarnya.

Ia kemudian berharap kedepannya sosialisasi yang dilakukan KPU ke masyarakat lebih baik lagi dan kesejahteraan personil lebih diperhatikan lagi bagi pekerja-pekerja dilapangan dan perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Baca Juga: Banyak Promo Pemilu 2019, Warga Antusias Banjiri Mal, Yuk Serbu!

Load More