Pemindahan Ibu Kota, Wakil Walkot Bogor: Beban Berat Lingkungan Berkurang

SuaraJabar.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi mengumumkan Ibu Kota negara akan pindah dari Jakarta ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.

Pemindahan ibu kota negara yang akan segera dimulai tersebut berdampak juga kepada nasib daerah penyangga Jakarta. Salah satunya, Kota Bogor yang selama ini menjadi salah satu daerah yang menjadi penyangga Jakarta.

Dampak positif maupun negatif akan dirasakan Kota Bogor jika nantinya ibu kota pindah titik tengah Indonesia. Diakui Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, dampak positifnya akan mengurangi beban lingkungan karena tingginya jumlah penduduk yang selama ini menjadi daerah penyangga Jakarta.

"Positifnya, beban berat kepada lingkungan akibat pergerakan manusia di seputar Jabodetabek bakal berkurang," kata Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, kepada wartawan pada Selasa (27/8/2019).

Baca Juga: Gerindra Tak Sudi Ibu Kota Baru Dibiayai Swasta

Sementara itu, dari dampak negatifnya, tentunya akan berkurang nilai ekonomi terhadap para pengusaha layanan jasa atau kuliner yang selama ini menggantungkan hidupnya dari keberadaan instansi pemerintah.

"Akan ada sebagian orang (pengusaha) yang selama ini diuntungkan secara ekonomi langsung atau tidak langsung dengan keberadaan instansi pemerintah akan kehilangan sumber pendapatannya," tambahnya.

Meski demikian, Dedie meyakini dampak dari pemindahan Ibu Kota tersebut tidak berpengaruh besar terhadap daerah-daerah penyangga Jakarta.

"Secara keseluruhan tidak akan terlalu berpengaruh kepada Jabodetabek karena perkiraan ibu kota baru hanya akan dihuni 1,5 juta penduduk seperti Ibu Kota Brazil di tengah Hutan Amazon," ungkap Dedie.

Mantan Direktur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menambahkan, pemerintah pusat tentunya sudah melakukan berbagai kajian dan pertimbangan terkait dampak dari pemindahan tersebut.

Baca Juga: Desa-desa di Kaltim Naik Kelas Jadi Kelurahan saat Ibu Kota Negara Pindah

"Kita bukan dalam kapasitas setuju tidak setuju, karena kajian Bappenas sudah cukup komprehensif meliputi berbagai aspek. Intinya pemindahan ibu kota akan menciptakan titik keseimbangan baru," tuturnya.

Kontributor : Rambiga