Revisi UU KPK Disahkan, ILUNI FH UI: Ada Apa?

Sebab jelas dia, berdirinya komisi khusus dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan UU no 30/2002 merupakan lembaga independen yang dapat melakukan pencegahan dan penindakan serta bebas dari keterikatan pihak manapun dan siapapun.

Karena itu, Iluni FHUI minta itikad baik pemerintah dan DPR RI untuk terciptanya efektifitas pemberantasan korupsi dan mempertahankan lembaga KPK.

"Iluni FHUI tetap mendorong lembaga KPK yang akan menjalankan amanah undang-undang tersebut melaksanakan tugasnya dengan penuh integritas," katanya.

Iluni FHUI, tambahnya, akan selalu memberi masukan dan pengawalan publik kepada KPK sebagai lembaga yang dicintai masyarakat agar tetap kuat.

Baca Juga: RUU KPK Disahkan DPR, SETARA Institute: Praktik Legislasi Terburuk

"Hak partisipasi publik tidak boleh dihilangkan dalam memberi masukan didalam penyusunan suatu peraturan perundang-perindangan, termasuk Hak Publik untuk mengontrol perilaku para pengambil keputusan," katanya.

Kontributor : Supriyadi