DKI Belum Pastikan Dana Hibah, Pemkot Bekasi akan Evaluasi Perjanjian Ini

SuaraJabar.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi bakal mengevaluasi seluruh perjanjian Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menegaskan hal tersebut bakal dilakukan, bila kerjasama antara dua daerah tersebut tidak sesuai hak dan kewajiban.

Sebab, menurutnya, perjanjian Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta tentang TPST Bantargebang ada dua klausul. Pertama, Pemkot Bekasi mendapat uang kompensasi dan bau, kedua ada bantuan kemitraan.

"Ini yang harus dipahami, case kemitraannya Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta itu sudah diatur sejak zaman Gubernurnya Pak Presiden (Jokowi) dengan Pak Ahok dulu," kata Rahmat, Rabu (6/11/2019).

Baca Juga: Pemkot Bekasi Diprediksi Masih Alami Masalah Keuangan di 2019, Kok Bisa?

Rahmat mengatakan, pembiayaan pembangunan dua flyover yaitu Cipendawa dan Rawapanjang yang ada di Kota Bekasi dari Pemprov DKI Jakarta bukan disebabkan ada truk sampah Jakarta melintas. Namun, ini adalah kewajian perjanjian kemitraan.

Rahmat melanjutkan, bila Pempov DKI Jakarta mengelak akan kewajiban tersebut, pihaknya terpaksa mengevaluasi perjanjian TPST Bantargebang. Apalagi, saat ini sebagai daerah mitra, 60 persen Warga Kota Bekasi punya kontribusi di DKI Jakarta.

"Kalau soal PAD mereka tidak tercapai itu urusan internal, kerjasama antardaerah jangan dilihat dari situ. Kalau bilang tidak ada manfaatnya ya tidak apa-apa, kita jalan sendiri tidak perlu ada perjanjian TPST Bantargebang tidak perlu lagi ada perjanjian kemitraan," jelas Rahmat.

Meski demikian, Rahmat mengaku tak masalah dengan porsi besaran dana kemitraan yang tak begitu besar untuk periode 2020 mendatang.

"Kalau tahun ini, tak masalah lah kita dapat sedikit makanya Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) saya minta suruh ajukan secepat mungkin," katanya.

Baca Juga: Anies Semprot Pemkot Bekasi soal Sampah: Jangan Ramai di Media

Kepala Bappeda Kota Belasi Dinar Faisal Badar mengatakan, bedasarkan informasi sementara baru satu item pembangunan disetujui untuk dana kemitraan dari Pemprov DKI Jakarta pada Kota Bekasi. Padahal, pada tahun 2020 Pemkot Bekasi mengajukan anggaran sebesar Rp 351.774.476.000 untuk 21 kegiatan pembangunan.