SuaraJabar.id - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, menurunkan status tanggap darurat bencana menjadi transisi darurat bencana mulai Rabu (15/1/2020). Setelah diakukan evaluasi penanganan pascabanjir yang menerjang hampir di seluruh wilayah Kota Bekasi sejak awal Tahun 2020.
Kabag Humas Sekretariat Daerah Kota Bekasi Sajekti Rubiah mengatakan keputusan menurunkan status ini setelah evaluasi pemerintah daerah dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSC).
"Jadi statusnya turun satu tingkat menjadi transisi darurat bencana yang mana status ini untuk recovery akibat bencana banjir," katanya saat ditemui di Bekasi, Kamis (16/1/2020).
Sajekti menyebut status transisi darurat bencana ini akan berlangsung hingga tiga bulan ke depan untuk memberi waktu pemerintah daerah membenahi dan menyelesaikan penanganan pascabanjir di lokasi yang tertimpa bencana. Selain itu pihaknya bersama pemerintah pusat juga tengah fokus memerbaiki tanggul yang jebol di sepanjang bantaran Kali Bekasi sebab salah satu penyebab banjir di wilayahnya diakibatkan banyaknya tanggul yang jebol hingga meluap ke permukiman warga.
"Antara lain di Perumahan Pondok Gede Permai (PGP) di Kecamatan Jatiasih, Villa Jatiasa, Kemang IFI, dan Kemang Pratama," ucapnya.
Terlebih saat ini di wilayah tersebut masih menyisakan lumpur sisa banjir. Karena itu aparatur sipil negara (ASN) masih diterjunkan untuk membantu pemulihan di beberapa titik lokasi banjir tersebut, walaupun 90 persen sampah sudah terangkut ke TPA milik Kota Bekasi dan DKI Jakarta. Dengan berakhirnya status tanggap darurat bencana, katanya, maka fokus utama Pemerintah Kota Bekasi hanya membersihkan lumpur sisa banjir selama sepekan ke depan.
"Selain tentunya menyiapkan langkah antisapasi banjir susulan mengingat cuaca ekstrrm diprediksi masih berlangsung hingga Bulan Februari mendatang," ucapnya.
Sebelumnya Pemerintah Kota Bekasi memperpanjang status darurat bencana musibah banjir yang terjadi di wilayahnya. Perpanjangan status berlaku selama sepekan mulai Selasa (7/1/2020) hingga 14 Januari 2019.
"Saat ini bisa dibilang masa pemulihan infrastruktur akibat bencana banjir tersebut," kata Sajekti. (Antara)
Berita Terkait
-
Korban Banjir Lebak Rawan Kelaparan, Masih Butuh Banyak Bantuan
-
Banjir Bandang Lebak, 1.649 Rumah Hanyut Dibawa Sungai
-
Banjir Bandang di Lebak Tewaskan 9 Orang dan 1.649 Rumah Warga Hanyut
-
KP2C Beri Rekomendasi untuk Pemerintah Atasi Banjir di Bogor dan Bekasi
-
Korban Banjir Lebak Bangun Sendiri Jembatan Darurat, ke Mana Pemerintahnya?
Terpopuler
- 3 Moisturizer Kolagen untuk Kulit Keriput Usia 45 ke Atas, Bikin Wajah Kencang Sesuai Review
- Guruh Soekarnoputra Sakit Apa? Wafat di Usia 73 Tahun usai Dirawat Intensif
- Transjakarta Resmi Hapus 3 Rute Bus Penghubung Rusun, Warga Diminta Pakai Rute Alternatif
- 5 Novel Sejarah untuk Menelusuri Jejak G30S/PKI, Jangan Lupakan Masa Lalu!
- Perbedaan Pompa Air Jet Pump vs Pompa Celup Submersible untuk Sumur Dalam, Mana yang Cocok?
Pilihan
-
Bayi Dua Hari Ditinggalkan dalam Kardus, Tangisnya Bongkar Misteri di Depan Rumah Warga
-
Tanpa Pengacara, WNI Didakwa Edarkan 25 Kg Heroin: Terancam Hukuman Mati di Malaysia
-
Dramatis! Ubed Persembahkan Medali Emas Asian Games 2026 untuk Indonesia
-
Massa Buruh Mulai Padati Thamrin, Andi Gani Pimpin Langsung Aksi Tuntut Keadilan RUU Ketenagakerjaan
-
Bawa Kentongan Hingga Kenakan Topi Caping, Massa Hari Tani Nasional Mulai Padati Depan Gedung DPR
Terkini
-
Kasus Lapas Cibinong Disorot, Pakar Dorong Pengawasan Nasional Diperketat
-
Rebutan Lahan Parkir Berujung Bentrok di Garut, Satu Orang Terkena Sajam
-
Sungai Cikole Mengering, Petani Sukabumi Temukan Tengkorak dan Tulang Belulang Manusia
-
Data Pemerintah Makin Terintegrasi, BSSN Tekankan Pentingnya Keamanan Siber
-
Jokowi: Politik Itu Soal Momentum, Sekarang Momentum untuk Tunjukkan KTA PSI