Ngaku Bagian dari PBB, Ini Wujud Kartu Identitas Anggota Sunda Empire

SuaraJabar.id - Kemunculan kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Sunda Empire - Earth Empire menyita perhatian publik. Bahkan di media sosial, muncul kartu identitas anggota kelompok Sunda Empire yang mengklaim sebagai bagian dari Persatuan Bangsa Bangsa (UN).

Hal itu ditunjukkan lewat unggahan jejaring Twitter Esa Monetary Fund (EMF) Nusantara atau @esa_emf pada 12 November 2018 lalu.

Tampak foto bertajuk United Nations (UN) ID Cards dengan latar belakang warna biru yang menampilkan foto seorang pria berseragam dan berbaret hijau tua, atas nama HRH Muhammad Yusro.

Dalam keterangannya, pria itu disebut menjabat sebagai Direktur Jenderal EMF dengan pangkat bintang tiga. EMF sendiri diketahui sebagai lembaga keuangan tunggal dunia yang berpusat di Swiss.

Baca Juga: LIVE: Ngobrolin Pengalaman Cinta Al Ghazali di Film Dignitate

HRH Muhammad juga berpangkat Letnan Jenderal di Pentagon M11 dengan gelar Diplomat Master Command. Dalam kartu identitasnya, juga ditampilkan nomor 14180807482201002 dan berlaku hingga 2 Desember 2020.

Sementara pada kop UN ID Cards, disebutkan bahwa kartu ini berfungsi untuk mengukuhkan HRH Muhammad Yusro dalam menjalankan tugas diplomatik di luar negeri. Ia disebut berhak mendapat bantuan dan memperoleh perlindungan sesuai imunitas diplomatik.

Kendati begitu, tidak diketahui pasti wujud asli dari kartu identitas anggota Sunda Empire ini.

Untuk diketahui, keberadaan Sunda Empire terendus kewar kanal YouTube Alliance Press International.

Dalam video itu, pria bernama HRH Rangga mengaku sebagai Gubernur Jenderal Nusantara. Ia mengklaim tujuan Sunda Empire ini untuk menata kembali tatanan dunia untuk mencapai perdamaian dunia.

Baca Juga: Risma Bangga di Daerahnya Harga Cabai Tak Pernah Mahal

"Ini terkait program pelaksanaan mengangkat proses teritorial di dalam Nusantara ini di dalamnya ada Indonesia dan di dalamnya adalah Bandung sebagai korp diplomatik dunia bahwa pada tanggal 15 Agustus 2020 seluruh negara harus mendaftar ulang dan juga penyelesaian atas utang-utang kepada Bank Dunia," ujarnya.