Kisah Nayla Berharap Bisa Masuk SMK Negeri untuk Ringankan Beban Ekonomi

SuaraJabar.id - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK/SLB tahun 2020 di Jawa Barat (Jabar) kini telah memasuki tahap kedua, namun berbagai persoalan masih terjadi dalam proses pendaftaran PPDB yang dilakukan secara daring atau online.

Banyak warga yang kesulitan untuk bisa beradaptasi dengan pendaftaran model baru tersebut.

Seperti yang dialami oleh Nayla Sakinah Khaerati (15), calon siswa baru pada jenjang SMK, yang harus gagal pada pendaftaran PPDB tahap pertama melalui jalur afirmasi.

Nayla berasal dari keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi, namun keinginannya untuk tetap melanjutkan pendidikan ke tingkat SMK sederat cukup tinggi, ia berharap dapat diterima di sekolah negeri agar tidak membebani nenek dan kakeknya untuk membayar iuran sekolah pada sekolah negeri.

Baca Juga: Hampir Gagal Ikut PPDB Jabar, Koordinat Alamat Rumah di Laut China Selatan

Nayla tinggal bersama kakek dan neneknya sejak bayi setelah orang tuanya bercerai. Ia hanya dirawat oleh nenek dan kakeknya selama ini.

“Nayla ingin lanjut sekolah, pingin masuk SMK 2 biar bisa masuk negeri dan bebas biaya,” ungkap Nayla ketika ditemui Suara.com di kediamannya, Jalan Sadang Serang, Cikutra, Kota Bandung pada Kamis (25/6/2020).

Nayla merupakan salah satu calon siswa yang tidak lolos pada pendaftaran PPDB tahap pertama melalui jalur afirmasi. Kegagalan tersebut pun karena kendala teknis, yakni kesalahan pada sistem pendaftaran jalur afirmasi, ditambah Nayla tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dapat mempermudah proses pendaftarannya.

Keinginannya untuk diterima di SMKN 2 Bandung, cukup besar. Nayla berharap bisa diterima di sekolah tersebut, karena jarak antara sekolah dengan rumah cukup dekat. Sehingga, dia tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar.

“Minta bantuan untuk bisa diterima di SMK 2 Bandung. Kemarin sedih tidak lolos, teman-teman lain pada keterima, katanya salah jalur makanya tidak lolos,” kata Nayla.

Baca Juga: PPDB Jabar Bermasalah, DPRD: Minim Infrastruktur, Sistem Daring Kurang

“Harapannya di tahap kedua semoga lulus masuk ke SMK 2, selain SMK 2 tidak pingin di sekolah lain, karena itu yang dekat dengan rumah,” lanjut Nayla menambahkan.

Terlahir di tengah kondisi keluarga yang kurang mampu dalam ekonomi, Nenek Nayla, Tati Rostiawati (58) berharapa cucunya masih dapat menempuh pendidikan lebih lanjut.

“Ibu berharap Nayla bisa sekolah sampai SMA karena buat bekal dia ketika besar kalau ibu sudah tidak ada. Keadaan kakeknya begitu,” kata Tati.

Tati dan Nayla, tinggal di sebuah rumah dalam gang yang cukup sempit. Dengan luas bangunan yang tidak begitu besar, setidaknya di rumah tersebut menampung dua kepala keluarga. Untuk biaya makan dan kehidupan keseharian, Tati dibiayai oleh anak tertuanya yang berprofesi sebagai Office Boy (OB) di salah satu hotel. Namun, saat pandemi melanda, anak tertuanya terpaksa kehilangan pekerjaan.

Kini praktis, untuk makan keseharian, Tati dan keluarga hanya berharap bantuan dari pemerintah. Dan sedikit hasil jualan pada warung di depan rumahnya yang tidak seberapa. Suami Tati, sebagai pekerja serabutan dan buruh di tengah pandemi semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Beruntung ada sisa-sisa bantuan dari pemerintah untuk bertahan hidup.

Awam Teknologi

Sebagai masyarakat awam yang tidak paham teknologi dan tidak memiliki fasilitas teknologi yang memadai untuk mendaftar PPDB, Tati mempercayakan pendaftaran PPDB secara online kepada Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Jawa Barat. Dengan harapan besar agar sang cucu dapat melanjutkan pendidikan di tingkat SMA sederajat.

“Ibu tinggal di rumah ini, dikasih makannya sama anak yang paling gede, kerja jadi OB, sekarang anak yang gede tidak kerja, di berhentiin karena corona. Ibu sehari-hari dari anak, ada sedikit dipakai untuk buka jualan (snack), dan untuk beli beras. Kesulitan banyak, makanya saya minta tolong ke bu Tini bagaimana supaya Nayla bisa sampai SMA,” ungkap Tati.

“Pengennya ke SMK 2, karena sejalur naik angkot, karena tidak punya kendaraan dan cukup dekat dari rumah. Kalau milih SMK 1 jauh, harus naik dua kali angkot,” lanjut Tati menceritakan.

Tati mendapat informasi dari salah seorang teman, untuk meminta bantuan kepada salah satu perwakilan dari FMPP, Tini.

Tati mengungkapkan, Nayla juga sempat terkendala ketika akan mengambil rapot karena ada tunggakan uang SPP, uang buku dan uang bangunan dari sekolah asalnya sebanyak Rp 2 juta. Beruntung, guru-guru Nayla bisa memahami keterbatasan keluarga Nayla, sehingga rapot untuk keperluan pendaftaran PPDB bisa diberikan.

“Ibu juga di SMP Nasional (sekolah asal Nayla) masih memiliki tunggakan, SPP, uang buku dan uang bangunan betul terbayar. Ada tunggakan sekitar Rp 2 juta,” kata Tati.

“Makanya minta bantu ke Bu Tini, bagaimana supaya ijazah keluar, masih ketahan karena belum bayar. Kemarin ke sana harus dibayar ambil rapot, cuman yang gurunya sudah tahu keadaan kami, akhirnya punya Nayla (rapot) dikasih. Terus kata suami nanti kalau sudah kerja lagi akan dicicil, karena itu bekas anak sekolah. InsyaAllah,” lanjut Tati.

Dalam kondisi serba keterbatasan, dan suaminya yang sudah tidak lagi bekerja karena corona, Tati terus berharap agar sang cucu Nayla dapat diterima di sekolah negeri. Sekolah yang dituju di SMK Negeri 2 Bandung, yang memiliki jarak yang tidak jauh dari rumah.

“Mudah-mudahan ibu minta sampai cucu diterima di SMK 2, supaya tidak berat untuk bayarannya karena gratis kalau di sekolah negeri. Kalau di swasta berat untuk bayarannya,” kata Tati.

Tati berharap pemerintah dapat membatu cucunya Nayla untuk dimudahkan melanjutkan pendidikan di jenjang SMA. Ia meminta kepada Gubernur Ridwan Kamil untuk membantu.

“Saya berharap karena keadaan segini, tolong supaya Nayla bisa masuk ke SMK 2, sampai masuk, minta tolong ke pemerintah dan gubernur. Karena keadaan segini saja, untuk makan kurang-kurang. KIP pingin punya, tapi nggak tahu caranya.”

Sebelumnya, sejumlah orang tua yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) mendatangi Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jabar, menuntut agar Disdik memprioritaskan masyarakat kurang mampu agar dapat diterima di sekolah negeri pada Selasa (23/6/2020) lalu.

Ketua FMPP Illa Setiawati mengungkapkan tuntutan orang tua siswa, agar Disdik bisa memprioritaskan siswa kurang mampu untuk diterima di sekolah negeri di wilayah terdekat. Bukan mengusulkan ke sekolah swasta di wilayah terdekat. Hal ini dinilai tidak adil bagi siswa tidak mampu, untuk mendapatkan pendidikan gratis di sekolah negeri.

“Ada banyak siswa miskin yang di wilayahnya tidak memiliki sekolah, seharusnya bisa diprioritaskan untuk diterima di sekolah negeri terdekat dengan wilayahnya. Tapi pihak Disdik malah mengusulkan untuk ke sekolah swasta, ini memberatkan orang tua,” ungkap Illa.

Pihaknya juga meminta Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) juga diprioritaskan untuk masuk ke sekolah negeri, dan dalam PPDB seharusnya tidak didaftarkan memalui perangkingan melalui nilai rapor. FMPP juga menyangkan tidak efektifnya sosialisasi yang dilakukan oleh Disdik kepada pihak sekolah mengenai jalur afirmasi kepada KETM.

Kontributor : Emi La Palau