SuaraJabar.id - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan bahwa jumlah pemeriksaan corona di daerah yang masih rendah tidak bisa dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sudah melampaui standar Badan Kesehatan Dunia atau WHO.
Ridwan Kamil menyebut daerah khususnya Jawa Barat yang ia pimpin memiliki keterbatasan fasilitas kesehatan dan laboratorium untuk memperbanyak testing dan kontak tracing.
"Jakarta tidak bisa dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia karena pusat pemerintah di sana. Sehingga resources dari sisi logistik jauh lebih berkumpul di sana," kata Ridwan Kamil dalam diskusi Data Jadi Panglima Penanganan Covid-19 di channel YouTube Katadata, Jumat (4/9/2020).
Dia juga menyebut saat ini Jawa Barat memiliki 26 laboratorium yang baru mampu memeriksa rata-rata 20 ribu tes spesimen per harinya. Sementara penduduk mereka sebanyak 50 juta.
Artinya, masyarakat Jabar yang harus dites berjumlah sekitar 500 ribu orang untuk mengejar standar jumlah pemeriksaan corona WHO yakni satu persen dari total penduduk.
"Kami ini penduduk 50 juta, sebesar Korea Selatan, tapi budgetnya hanya 1 persen dari Korea Selatan, jadi dengan uang dan budget 1 persen harus melakukan standar WHO standar dunia dalam menangani covid, maka pasti ada kelemahan yang terus kita upayakan," ucapnya.
Untuk mengatasi hal itu, Pemprov Jabar baru saja membeli alat 27 PCR Portable atau jinjing dengan status hibah pinjam pakai kepada masing-masing kabupaten/kota.
"Alat PCR ini kami akan keliling-kan ke desa-desa sehingga keterjangkauan pemetaan covid itu bisa terkejar kalau kami bisa mengejar 50 ribu testing per minggu maka rasio standar WHO itu bisa kita kejar," imbuhnya.
Ridwan Kamil juga selalu meminta kepada pemerintah pusat untuk membantu daerah meningkatkan fasilitas kesehatan agar penanganan pandemi corona dapat dilakukan dengan baik.
Baca Juga: Lagi Pada Susah saat Corona, Warga Bekasi Korban Penipuan Online Melejit
"Kalau ada Pak Jokowi Pak Wapres saya cuma minta PCR saja, karena lain-lain in control di Jawa Barat, tapi kami tidak bisa mengontrol alat pengetesan yang memang tidak dalam kendali kami, jadi ada barang kita tes gak ada barang ya kita tunggu dan berupaya, itu salah satu dilema yang kami hadapi," pungka Ridwan Kamil.
Untuk diketahui, melansir dari pikobar.jabarprov.go.id/data Per 31 Agustus 2020 Jawa Barat sudah melakukan pemeriksaan corona sebanyak 235.859 spesimen dari 132.076 orang, dan hingga jumlah kasus positif secara kumulatif sudah mencapai 11.719 orang.
Tag
Berita Terkait
-
Dikritik Istri Ridwan Kamil, Dedi Mulyadi Sebut Pemprov Jabar Cuma Bangun 14 Sekolah Tahun 2021-2024
-
Dedi Mulyadi Geram Lihat Kelakuan Siswa SMAN 1 Cipeundeuy Beserta Kepala Sekolahnya
-
Dedi Mulyadi Klaim Jabar Provinsi Terfavorit Investor Hingga Tarik Modal Rp 72 Triliun
-
Guyonan Seksis Dedi Mulyadi Disemprot Komnas Perempuan: Itu Kekerasan Seksual dan Bisa Dipidana
-
Gubernur Jawa Barat Adakan Lomba Desa Dan Kota, Total Hadiah Miliaran Rupiah
Terpopuler
- Skincare Reza Gladys Dinyatakan Ilegal, Fitri Salhuteru Tampilkan Surat Keterangan Notifikasi BPOM
- Roy Suryo Desak Kejari Jaksel Tangkap Silfester Matutina: Kalau Sudah Inkrah, Harus Dieksekusi!
- Bukan Jay Idzes, Pemain Keturunan Indonesia Resmi Gabung ke AC Milan Dikontrak 1 Tahun
- 3 Klub yang Dirumorkan Rekrut Thom Haye, Berlabuh Kemana?
- Selamat Datang Jay Idzes! Klub Turin Buka Pintu untuk Kapten Timnas Indonesia
Pilihan
-
Daftar 5 Sepatu Lokal untuk Lari Harian, Nyaman dan Ringan Membentur Aspal
-
Aremania Wajib Catat! Manajemen Arema FC Tetapkan Harga Tiket Laga Kandang
-
Kevin Diks Menggila di Borussia-Park, Cetak Gol Bantu Gladbach Hajar Valencia 2-0
-
Calvin Verdonk Tergusur dari Posisi Wingback saat NEC Hajar Blackburn
-
6 Smartwatch Murah untuk Gaji UMR, Pilihan Terbaik Para Perintis 2025
Terkini
-
Ambisi Besar Cianjur 2025: Targetkan 30 Persen Turis Bule Hingga Janji Ramzi Bereskan 'Jalur Neraka'
-
5 Fakta Skandal Rp2,1 M di Garut: Dari Ultimatum DPRD Hingga Daftar 13 Kecamatan Wajib Setor Uang
-
Terjerat Temuan BPK, Ini Daftar 13 Kecamatan di Garut yang Wajib Kembalikan Uang Negara Rp2,1 M
-
Siapa Bertanggung Jawab? BPK Temukan Rp2,1 M Harus Kembali ke Kas Negara dari 13 Kecamatan Garut
-
5 Fakta Penting Anjloknya KA Argo Bromo Anggrek di Subang, Puluhan Jadwal Kacau