Sundawani Wirabuana Sebut Penghapusan Matpel Sejarah Upaya Pelemahan Bangsa

SuaraJabar.id - Paguyuban Sundawani Wirabuana menolak rencana penghapusan mata pelajaran sejarah di tingkat SMA dan SMK.

Ketua Paguyuban Sundawani Wirabuana, Robby Maulana Zulkarnaen mengatakan, penghapusan mata pelajaran sejarah berpotensi melemahkan karakter bangsa.

Budayawan Jawa Barat ini menambahkan, penghapusan mata pelajaran sejarah juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda cagar Budaya.

"Bahwa benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional," tulis Robby dalam keterangan tertulisnya.

Baca Juga: Analis: di Luar Negeri Pelajaran Sejarah Jadi Prioritas, Masa RI Mau Hapus

Robby juga mengutip perkataan deklarator Republik Indonesia, Ir Soekarno, Jas Merah yang berarti 'Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah'.

"Jikalau engkau meninggalkan sejarah, engkau akan berdiri di atas kekosongan," lanjut Robby.

Robby mendesak agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelaraskan penyusunan kurikulum pendidikan nasional dengan program kerja Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Nawacita.

"Butir ke delapan yakni melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia," tegasnya.

"Jadi, apabila rencana Kemendikbud dengan mengkerdilkan mata pelajaran sejarah lalu bagaimana Indonesia akan menjadi negara besar dan maju jika masyarakatnya tidak tahu tentang sejarah bangsanya sejak dini," lanjutnya.

Baca Juga: Pelajaran Sejarah Tak Wajib, Wakil Ketua MPR: Nadiem Makarim Buta Sejarah

Di lain pihak, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan penyederhanaan kurikulum tidak akan dilakukan hingga 2022.