Disparitas Harga Pangan Tinggi, Pemerintah Akan Subsidi Biaya Angkut

SuaraJabar.id - Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengakui terjadi disparitas harga sejumlah bahan pokok di sejumlah daerah di tanah air. Hal ini menjadi masalah besar bagi pemerintah.

"Sejauh ini masih ada disparitas harga sejumlah pangan yang cukup besar di sejumlah daerah, khususnya daerah-daerah terpencil, yang disebabkan tidak seimbangnya pasokan dan produksi serta tingginya biaya logistik," kata Agus dalam acara Jakarta Food Security Summit-5 yang diselenggarakan Kadin Indonesia secara virtual, Rabu (18/11/2020).

Pemerintah, kata dia, tidak tinggal diam dengan situasi ini, untuk mengatasi disparitas harga pangan tersebut. Salah satu upaya untuk menekan disparitas harga pangan tersebut adalah dengan “Gerai Maritim” dengan memanfaatkan Tol Laut.

Gerai Maritim, kata Agus, merupakan kegiatan untuk mendistribusikan barang, khususnya barang Kebutuhan pokok dan barang penting ke daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal serta Perbatasan (3TP) dengan tujuan menurunkan atau mengurangi disparitas harga.

Baca Juga: Kunjungan ke Jogja, Mendag Minta Hotel Bantu UMKM Bangkit dari Pandemi

"Pemerintah memberi subsidi untuk ongkos angkutnya,” ujar dia.

Selain itu cara lain untuk menurunkan disparitas harga dengan cara melakukan pasar lelang komoditas.

"Latar belakang munculnya pasar lelang komoditas karena panjangnya rantai pasok komoditas yang menyebabkan harga jual petani cenderung lebih rendah, dan harga beli masyarakat menjadi tinggi sehingga menyebabkan ekonomi biaya tinggi," tutur Agus.

Dan yang terakhir adalah dengan melakukan Sistem Resi Gudang (SRG),
Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.

"Lahirnya SRG dilatarbelakangi adanya penurunan permintaan atau penyerapan komoditas, harga pasca panen komoditas rendah, akses pembiayaan, dan akses pasar terbatas. Hal-hal inilah yg menjadikan petani atau nelayan semakin terpuruk," pungkasnya.

Baca Juga: Mendag Ancam Tutup Pasar Jika Pedagang Tak Patuhi Protokol Kesehatan