- Pemprov Jawa Barat menegaskan bahwa tidak ada rencana administratif untuk mengganti nama provinsi menjadi Tatar Sunda.
- Istilah Tatar Sunda digunakan semata-mata untuk melestarikan sejarah, nilai budaya, dan identitas masyarakat di Jawa Barat.
- Peringatan Milangkala Tatar Sunda yang ditetapkan pada 18 Mei berbeda dengan Hari Jadi Provinsi setiap 19 Agustus.
SuaraJabar.id - Pemprov Jawa Barat memberikan klarifikasi tegas terkait isu yang beredar di media sosial mengenai rencana pergantian nama provinsi.
Pemprov memastikan bahwa rangkaian peringatan Milangkala Tatar Sunda tidak berkaitan dengan upaya administratif untuk mengubah nama Provinsi Jawa Barat.
Isu ini sempat memicu perdebatan publik seiring dengan maraknya pelaksanaan Kirab Budaya yang mengarak Mahkota Binokasih ke berbagai wilayah di Jawa Barat.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat, Mas Adi Komar, menegaskan bahwa istilah Tatar Sunda yang digunakan dalam perayaan tersebut menitikberatkan pada pelestarian sejarah dan jati diri masyarakat, bukan persoalan birokrasi pemerintahan.
"Tidak ada yang mengarah ke sana (pergantian nama). Nama Provinsi Jawa Barat tetap sah dan telah diatur dalam undang-undang. Milangkala Tatar Sunda ini fokus pada unsur budaya dan teritorial historis tentang Kerajaan Sunda dan nilai-nilai identitasnya," ujar Adi Komar dilansir dari Antara, Minggu (17/5/2026).
Menurut Adi, Hari dan Milangkala Tatar Sunda dibuat untuk menghidupkan kembali kesadaran sejarah dan warisan budaya Sunda yang tumbuh di wilayah Jawa Barat sejak ratusan tahun lalu.
Adi menyebut penetapan Hari dan Milangkala Tatar Sunda sudah melalui kajian historis akademis sebelum akhirnya ditetapkan melalui keputusan gubernur.
"Di awal, ada kajian secara akademis oleh akademisi. Milangkala Tatar Sunda ini disampaikan mengangkat historis kesundaan, dan sudah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur juga, untuk penetapannya pada 18 Mei," ucapnya.
Sementara itu, peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat, kata Adi, tetap berlangsung seperti biasa setiap 19 Agustus sesuai aturan dan udang-undang yang berlaku saat ini.
Baca Juga: Gubernur Jabar Hati-hati Garap Proyek Jalur Khusus Tambang di Kabupaten Bogor
"Tetap ada ketentuan yang mengaturnya. Jadi, tetap bisa dikatakan tanggal 19 Agustus, kita mungkin nanti menunggu kajian lebih lanjut untuk tahun depan," tutur Adi.
Berita Terkait
-
Gubernur Jabar Hati-hati Garap Proyek Jalur Khusus Tambang di Kabupaten Bogor
-
Sebelum Bangun Jalan Khusus, Dedi Mulyadi Evaluasi Total Nasib Tambang di Bogor
-
Demi Motor, Kakak Kelas di Karawang Tega Habisi Nyawa Pelajar 15 Tahun Secara Berencana
-
Dedi Mulyadi Targetkan Jalur Puncak II Bisa Digunakan Masyarakat Tahun 2027
-
6 Fakta Wacana Pajak Kendaraan Dihapus di Jabar: Ganti Sistem Jalan Berbayar ala Dedi Mulyadi
Terpopuler
- Meutya Hafid Absen dari Tantangan Debat Terbuka, SAFEnet: Tak Ada Respons Sama Sekali
- Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
Pilihan
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
Terkini
-
Racun Bakteri di Nasi MBG Ternyata Tahan Panas, Sama dengan Kasus Susu Formula
-
Astaga! TPU Cilele Sukabumi Jadi Tempat Sampah SPPG, Bau Busuk Menyengat
-
Ironi Pertambangan Majalengka: 16 Titik Tambang Ilegal, Hanya 2 Perusahaan Berizin
-
10 Bus Damri Ludes Terbakar, Polisi Tunggu Hasil Forensik Ungkap Pemicu Api
-
Waspadai Pertahanan Rapat Shan United, Igor Tolic Pastikan Skuad Maung Bandung Siap Tempur