Sebelum Bangun Jalan Khusus, Dedi Mulyadi Evaluasi Total Nasib Tambang di Bogor

SuaraJabar.id - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), mengambil langkah hati-hati terkait rencana pembangunan jalan khusus angkutan tambang di wilayah barat Kabupaten Bogor.

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa dirinya tengah mengkaji secara mendalam keberlanjutan aktivitas tambang di wilayah tersebut sebelum memutuskan kelanjutan proyek infrastruktur jalur khusus.

Langkah ini diambil guna memastikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah provinsi memiliki dampak jangka panjang yang positif bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa pembangunan jalan khusus tambang tidak bisa dilihat hanya dari sisi infrastruktur semata. Parameter utamanya adalah ketersediaan cadangan tambang dan keberlangsungan usahanya di masa depan.

“Khusus jalan tambang, kita lihat progresnya. Pertama ketersediaannya dan kemudian juga bukan hanya persoalan jalan khusus tambangnya, tambangnya kan kita lihat dulu apakah tambangnya masih akan ada keberlangsungan atau tidak,” ujar Dedi Mulyadi, dilansir dari Antara, Minggu (17/5/2026).

Menurut dia, Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini masih menunggu hasil kajian lingkungan terkait aktivitas pertambangan di Bogor, Jawa Barat.

Selain itu, Pemprov Jabar juga ingin memastikan luas wilayah tambang yang masih dapat beroperasi serta keberlanjutan kehidupan masyarakat setelah aktivitas tambang berakhir.

“Kalau masih ada keberlangsungan berapa luasnya? Kemudian yang berikutnya adalah setelah tambang itu apa yang akan dilakukan untuk kehidupan masyarakatnya? Ini yang lagi kita rumuskan sehingga menjadi tepat,” ujarnya.

Dedi menilai pembangunan jalan khusus tambang tidak bisa dipisahkan dari arah kebijakan pengelolaan tambang secara menyeluruh, termasuk dampak ekonomi dan lingkungan yang ditimbulkan.

Baca Juga: 'Satu Foto Sejuta Cerita' Dedie A. Rachim Terpukau oleh Karya Jurnalistik di APFI 2026

Ia juga menyoroti pentingnya keadilan bagi wilayah penghasil tambang melalui skema pembagian pajak yang lebih besar kepada desa terdampak.

“Rencana di saya pajak tambang itu harus 70 persen itu kembali ke desa di mana tambang itu dilakukan. Jadi saya ingin membangun yang berkeadilan,” kata Dedi.

Sebelumnya, pembangunan jalan khusus tambang di wilayah barat Kabupaten Bogor sempat menjadi perhatian masyarakat karena dinilai penting untuk mengurangi kerusakan jalan umum dan kepadatan lalu lintas akibat aktivitas kendaraan tambang.

Namun demikian, Pemprov Jawa Barat menegaskan pembangunan jalan khusus tersebut akan disesuaikan dengan hasil evaluasi menyeluruh terhadap keberlanjutan aktivitas pertambangan di Bogor.