SuaraJabar.id - Pemerintah melalui Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir memastikan kerahasiaan data pribadi yang akan digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Dia memastikan data pribadi tersebut milik pemerintah dan terjaga.
"Ini kami tekankan, data ini milik pemerintah. Kami dari BUMN, yaitu Telkom dan Bio Farma, sebagai agregator saja untuk menjaga agar data bisa terekam dengan baik. Jadi bukan milik kita, ini milik pemerintah," kata Erick dalam webinar Kesiapan Infrastruktur Data Vaksinasi Covid-19, Selasa (24/11/2020).
Erick yang juga Menteri BUMN itu menegaskan hal tersebut lantaran data-data pribadi tidak bisa menjadi milik publik atau milik sebuah perusahaan.
"Tentu kerahasiaannya kami jaga sejak awal. Kita tekankan di sini, kami membantu tapi datanya milik pemerintah," ujarnya.
Pemerintah menugaskan Kementerian BUMN untuk membantu proses vaksin mandiri bagi 75 juta jiwa atau sekitar 160 juta dosis vaksin melalui integrasi satu data vaksin yang dibangun bersama antara Telkom dan Bio Farma.
Telkom akan membangun sistem informasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang didukung oleh integrasi satu data vaksin. Dengan sistem tersebut, akan diintegrasikan data dari berbagai sumber kementerian, lembaga, operator telekomunikasi untuk validitas calon penerima vaksin.
Erick menambahkan, pemerintah akan berusaha menjalankan tugas setransparan mungkin. Oleh karena itu, ia membuka diri atas segala masukan yang ada.
"Kami ingin sekali perjalanan vaksinasi ini setransparan mungkin, terbuka untuk semua, dalam arti segala masukan, karena ini merupakan faktor yang terpenting dalam penanganan Covid-19, yaitu penyelamatan manusia," katanya.
Direktur Digital Healthcare PT Bio Farma Soleh Ayubi menjelaskan ada banyak tahapan penting dalam proses vaksinasi mulai dari pengadaan, alokasi, distribusi, pendaftraran peserta, proses vaksinasi hingga penggabungan data vaksin mandiri dan pemerintah yang proses secara keseluruhannya tidaklah mudah.
Baca Juga: Persiapan Vaksinasi Covid-19, Menkes: Kami Bikin Simulasi Rutin
Dengan tahapan yang melibatkan banyak pihak untuk melakukan vaksinasi dalam jumlah besar di waktu yang singkat, maka dibutuhkan teknologi baik perangkat lunak maupun keras agar proses yang tadinya manual itu bisa mendapat sentuhan otomatisasi.
"Kita melakukan vaksinasi jumlahnya ratusan juta orang, kita perlu otomasi proses-proses yang tadinya manual jadi 100 persen otomatis atau sebagian besar otomatis," tuturnya.
Soleh mengatakan teknologi dalam proses vaksinasi juga dibutuhkan untuk menghindari kesalahan atau error, mempercepat proses pendaftaran dan verifikasi penerima hingga menjamin kualitas vaksin.
"Ini menjamin kualitas vaksin dan pelayanannya," katanya.
Sementara itu, Direktur Digital Business PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Fajrin Rasyid mengatakan program integrasi satu data vaksin sejalan dengan upaya Telkom yang tengah bertransformasi menjadi perusahaan digital telekomunikasi.
"Telkom sedang mengembangkan atau melebarkan sayap ke bisnis digital termasuk big data analitics yang jadi dasar atau basis expertise satu data vaksin Covid-19. Kami membantu KPCPEN yang didalamnya terdiri kementerian/lembaga yang diamanahi untuk mempersiapkan pelaksanaan vaksin Covid-19," pungkas Fajrin. Antara
Tag
Berita Terkait
-
Blak-blakan di Depan Erick Thohir, John Herdman Desak PSSI Benahi Pembinaan Usia Dini
-
Pengamat: Timnas Indonesia Bisa Hadapi Lawan Top di FIFA Matchday Juni
-
PSSI Lirik Format Baru untuk Piala Presiden 2026, Bidik Libatkan Tim Asing Lagi
-
Ketum PB IPSI Terpilih, Erick Thohir Siap Kawal Pencak Silat Mendunia
-
Blak-blakan John Herdman di Depan Erick Thohir, Tuntut PSSI Perbaiki Masalah Ini
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Segel Dibuka Selasa, Subkon Ancam Segel Ulang Gedung MUI Sukabumi Jika Kamis Belum Dibayar
-
Bisnis Kebencian: Resbob Dituntut 2,6 Tahun Penjara Usai 'Jual' Isu SARA Demi Saweran
-
5 Fakta Miris di Balik Polemik Pembangunan Gedung MUI Sukabumi yang Bikin Geleng-geleng Kepala
-
Demi Capai Inklusi Keuangan Masyarakat, Holding Ultra Mikro BRI Makin Solid
-
Gedung MUI Kabupaten Sukabumi Disegel: Kontraktor Klaim Belum Dibayar, MUI Sebut Sudah Lunas