Jadi Front Persatuan Islam, Jaksa Agung Minta FPI Diawasi usai Ganti Nama

SuaraJabar.id - Jaksa Agung ST Burhanuddin telah memerintahkan anak buahnya di seluruh daerah untuk mendeteksi atau melalukan pencegahan terkait dampak yang timbul setelah Front Pembela Islam (FPI) yang dibubarkan pemerintah berubah nama menjadi Front Persatuan Islam (FPI).

Pernyataan itu disampaikan Jaksa Agung terkait upaya penindakan  terhadap orang-orang yang masih akfit di organisasi yang dipimpin Habib Rizieq Shihab. Setelah resmi dibubarkan oleh pemerintah karena dicap sebagai ormas terlarang, ST Burhanuddin berjanji akan menindak tegas kepada warga yang terbukti masih bergabung di FPI. 

"Penindakan secara tegas apabila masih ada jajaran maupun anggotanya baik di pusat maupun daerah yang masih aktif melakukan kegiatan organisasi," kata Burhanuddin lewat keterangan resmi kepada wartawan, Kamis (7/1/2021).

Burhanuddin juga telah memerintahkan seluruh jajarannya untuk merespons jika ada tindakan yang muncul setelah FPI berubah nama secara organisasi. Sebab, dia mengaku khawatir potensi gangguan di tengah masyarakat terkait keberadaan simpatisan atau pendukung FPI yang masih aktif. 

"Terlebih pula mengantisipasi potensi dampak dengan adanya wacana deklarasi perubahan nama dari Front Pembela Islam menjadi Front Persatuan Islam," katanya.

Pemerintah sebelumnya resmi membubarkan FPI pada 30 Desember 2020. Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI.

Menindaklanjuti putusan tersebut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pun telah memblokir atau melakukan penghentian sementara transaksi dan aktivitas 59 rekening bank milik FPI.

Hal itu dilakukan PPATK dalam rangka pelaksanaan fungsi analisis dan pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.

PPATK sendiri diketahui memiliki kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Baca Juga: Menjelang Finalisasi, Komnas HAM Cek Ribuan Video Tewasnya 6 Laskar FPI

"(PPATK) telah melakukan penghentian sementara transaksi dan aktivitas rekening Front Pembela Islam (FPI) berikut afiliasinya," demikian dalam keterangan resmi PPATK yang dikutip Suara.com, Rabu (6/1/2021).

Adapun, upaya penghentian sementara transaksi keuangan yang dilakukan oleh PPATK akan ditindaklanjuti dengan penyampaian hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik untuk dapat ditindaklanjuti dengan proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang berwenang.