Gantikan Aa Umbara, PDIP Beri Peringatan Keras ke Hengky Kurniawan

SuaraJabar.id - DPD PDIP Jawa Barat memberi peringatan kerasa kepada Hengky Kurniawan agar tak mengulang sejarah kelam di Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Pasalnya, ada dua kepala daerah terjerat kasus korupsi. Seperti bupati sebelumnya, yakni Abubakar dan Aa Umbara. Bupati terhangat, Aa Umbara Sutisna diduga terlibat kasus korupsi Bansos Covid-19 dan sudah ditetapkan jadi tersangka.

Status hukum Aa Umbara kini menjadi tahanan KPK dalam rangka penyidikan lanjutan. Hengky ditunjuk Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat.

"Intinya kejadian (korupsi) harus jadi catatan buat Hengky jangan sampai terulang. Kekuasaan di PDI Perjuangan itu bukan menjadi tujuan yang utama," kata Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, Sabtu (17/4/2021).

Baca Juga: Diserang Eks Pemainnya di Man United, Jose Mourinho: Saya Tidak Peduli

Setelah resmi menjabat sebagai Plt Bupati, Hengky mendapat tugas khusus dari partainya, yaitu PDIP. Tugas itu berupa peningkatan ekonomi untuk menurunkan angka kemiskinan di Bandung Barat.

"Keberhasilan kader PDIP duduk di eksekutif adalah bagaimana dia bisa menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan derajat pendidikan," sebut Ono.

Berdasarkan data BPS, penduduk miskin di KBB secara total menunjukkan tren penurunan selama periode 2014-2018.

Tahun 2014, jumlah penduduk miskin sebesar 197,9 ribu jiwa atau 12,26 persen dari jumlah seluruh penduduk Kabupaten Bandung Barat. Angka kemiskinan kemudian meningkat pada Maret tahun 2015 menjadi sebanyak 205,69 ribu jiwa atau 12,67 persen dari jumlah penduduk.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat semakin gencar untuk menekan angka kemiskinan ini sehingga angka kemiskinan bisa turun menjadi 11,71 persen atau sebesar 192,48 ribu jiwa di tahun 2016, dan sampai dengan tahun 2018 kembali turun menjadi 169 ribu jiwa atau sekitar 10,06 persen.

Baca Juga: Ketua IDI: Dukungan Politikus ke Vaksin Nusantara Tak Ada Artinya

Hengky juga harus menjalin komunikasi dengan partai-partai koalisi yang pertama mengusung dirinya. Jika saat maju menjadi Wakil Bupati berada di tubuh Partai Demokrat, maka hubungan baik dengan partai pengusung juga harus baik.

Selain itu, komunikasi dengan anggota fraksi dari berbagai partai. Sebab, bagaimanapun juga keberhasilan eksekutif tercapai karena dukungan dari legislatif.

"Misalnya rapat antara bupati dengan anggota fraksi dikemas non formal. Bisa coffee morning. Semata-mata tujuannya untuk membangun Bandung Barat," tukas Ono.

Kontributor : Ferrye Bangkit Rizki