SuaraJabar.id - Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat mendapat sorotan dari legislatif. Bappeda Jabar dinilai terlalu gegabah dalam menentukan anggaran.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Ali Hasan menuturkan alasan pihaknya menilai Bappeda Provinsi Jabar gegabah karena adanya sebuah program kerja yang diusulkan oleh dinas dan belum dibahas oleh legislatif namun anggarannya sudah ditentukan oleh Bappeda.
"Kami dari Komisi IV prihatin dengan sikap Bappeda Jabar, di mana suatu program yang diusulkan oleh dinas dan wilayah belum juga dibahas oleh pihak DPRD khusunya Komisi dan Badan Anggaran sudah ditentukan anggarannya. Sehingga program-program yang sudah direncanakan tidak berjalan dengan baik," kata Ali Hasan, Selasa (20/4/2021).
Ali menuturkan salah satu program kerja yang belum diusulkan oleh dinas dan DPRD namun anggaran telah ditentukan oleh Bappeda Jabar yaitu terkait dengan UPTD PPP LLAJ Wilayah III, di Jalan Bandung – Garut No. 73-238, Kec. Kadungora, Kab. Garut.
DPRD Jabar, kata Ali, mempertanyakan status kepemilikan lahan Terminal Tipe B di wilayah III ini.
Ali mengatakan bahwa masih ada beberapa lahan yang statusnya masih milik orang lain sehingga pengelolaannya belum maksimal.
“Di Wilayah III ini banyak Terminal Tipe B yang bertempat di lahan milik orang lain sehingga pengelolaannya belum maksimal," kata Anggota Fraksi Golkar DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut.
Ali berharap, nantinya perencanaan program yang akan dilaksanakan harus dipersiapkan dulu anggarannya, sehingga program- program yang akan dilaksanakan berjalan dengan baik. [Antara]
Baca Juga: Ketemu Khofifah, Ridwan Kamil: Tidak Direncanakan, Jadi Politik Mah Tafsir
Berita Terkait
-
Realisasi Anggaran Subsidi Tembus Rp 331,4 Triliun per Agustus 2026, Naik Rp 100 T dari Tahun Lalu
-
Menkeu Klaim Keluhan Pemda Mulai Diatasi, Anggaran TKD 2026 Ditambah Jadi Rp 715,34 T
-
Kemendag Minta Tambahan Rp1,86 Triliun, Rp1,2 Triliun untuk Pasar Rakyat
-
10.068 Titik Masih Butuh Listrik, ESDM Siapkan Rp22,51 Triliun untuk Infrastruktur 2027
-
Anggaran KKP 2027 Rp16,65 T Disorot, DPR Tekankan Pengawasan
Terpopuler
- Andre Taulany Resmi Nikahi Amanda Rigby, Mantan Istri Erin: Hamil Duluan Kali
- Kiai Sahal Gontor ke Prabowo: Saya Ngomong Agak Tidak Enak, Sorry ye...
- Sah Nikahi Amanda Rigby, Ramalan Lama Hard Gumay Tentang Asmara Andre Taulany Jadi Kenyataan?
- Erin Taulany Klarifikasi Soal Komentar Hamil Duluan: Sumpah Demi Allah Akun Saya Dibajak
- Media Israel Sindir Presiden Prabowo: Setahun Lalu Dukung Kami Sekarang Teriak Free Palestina
Pilihan
-
Tangis Ibrahim al-Madani Saat Pertama Azan di Masjidil Haram, Sang Muazin Tutup Usia di 51 Tahun
-
Merumuskan Kembali Bisnis Media Masa Depan di Local Media Summit 2026
-
KPK OTT Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena
-
KPK Geledah Rumah Mewah Polisi Yayat Sudrajat di Depok, Terkait Kasus Suap Bekasi
-
Silmy Karim Kritik KPK! Bandingkan Nasibnya dengan Nusron Wahid
Terkini
-
Bandara Husein Kembali Beroperasi, Pedagang Pasar Baru Bandung Harap Wisatawan Meningkat
-
Bawaslu Kabupaten Bogor Buka Suara Soal Tagar 'Percuma Lapor Bawaslu', Jadikan Introspeksi Diri
-
KPK Sita Dokumen dan Barang Bukti Elektronik dari Kantor Summarecon di Bogor
-
Heboh Penemuan Jasad Wanita Belanda Tewas di Hotel Bandung, Polisi Gelar Penyelidikan
-
Kasus Suap HGB Summarecon Bogor Naik Penyidikan, Mungkinkah Nusron Wahid Diperiksa KPK?