SuaraJabar.id - Bisnis pariwisata di Kabupaten Bandung Barat (KBB) kian suram di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat. Pengusaha pun pasrah apabila kebijakan itu diperpanjang.
Di tengah penerapan PPKM Darurat hingga 20 Juli 2021 mendatang, objek wisata ditutup penuh. Namun untuk sektor perhotelan dan restoran diizinkan tetap beroperasi meski dengan pembatasan ketat. Itupun pendapatan dan okupansinya menurun drastis.
"Kondisi perusahaan dan karyawan memang berat sekali. Sudah jelas tempat wisata tutup semua. Meski berat tapi mungkin ini kebijakan pemerintah yang terbaik," ungkap Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) KBB, Eko Suprianto saat dihubungi Suara.com, Kamis (15/7/2021).
Berdasarkan laporan yang diterimanya, meski restoran dan hotel boleh beroperasi, namun ada yang memilih tutup sementara sebab minimnya okupansi.
Jika dipaksakan buka malah akan menjadi beban keuangan lantaran minimnya pemasukan.
Sejumlah hotel, penginapan hingga resto yang memilih tak beroperasi di antaranya Terminal Wisata Grafika Cikole (TWGC), Sindang Reret, Gunung Putri, Sandria, Novena, Rumah Makan Pak Oma hingga Asep Stroberi.
"Rata-rata hotel, restoran tutup karena beban operasional berat kalau tetap buka," ujar Owner TWGC Lembang itu.
Andaikan PPKM Darurat benar-benar diperpanjang, pihaknya hanya meminta pemerintah memberikan kompensasi untuk pemeliharaan dan perawatan.
Sebab meskipun tutup, perawatan dan pemeliharaan seperti bayar listrik tetap harus dibayarkan.
Kemudian yang terpenting lagi, kata Eko, pemerintah harus memperhatikan nasib para pekerja pariwisata yang sangat merasakan dampaknya. Mereka otomatis dirumahkan ketika objek wisata ditutup.
Baca Juga: Viral Pria Bermotor Gede Ini Bagi-bagi Duit Katanya Bantuan PPKM, Sindir Pemerintah?
Dirinya mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) KBB untuk mengkaji usulan tersebut.
"Saya sudah memberikan data ke dinas dan minta dikaji untuk pertimbangan (kompensasi) untuk karyawan dan perusahaan," pungkas Eko.
Public Relation The Great Asia Africa Intania Setiati mengatakan, kondisi ini sangat memberatkan bagi para pelaku usaha wisata. Sebab, meski tanpa pemasukan namun pihaknya harus tetap mengeluarkan uang untuk biaya perawatan.
"Listrik dan perawatan lainnya kan harus tetap jalan, harus tetap dibayar. Iya harapanya ada kompensasi. Kemudian karyawan juga harapannya diberikan bantuan," ujar Intania.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kode Mau Bela Timnas Indonesia, Pemain Keturunan Jawa Rp 347,63 Miliar Diincar AC Milan
- Gebrak Meja Polemik Royalti, Menkumham Perintahkan Audit Total LMKN dan LMK!
- Detik-Detik Pengumuman Hasil Tes DNA: Ridwan Kamil Siap Terima Takdir, Lisa Mariana Tetap Yakin
- Kasih Kode Mau Bela Timnas Indonesia, Ryan Flamingo Kadung Janji dengan Ibunda
- Makna Kebaya Hitam dan Batik Slobog yang Dipakai Cucu Bung Hatta, Sindir Penguasa di Istana Negara?
Pilihan
-
Shayne Pattynama Hilang, Sandy Walsh Unjuk Gigi di Buriram United
-
Danantara Tunjuk Ajudan Prabowo jadi Komisaris Waskita Karya
-
Punya Delapan Komisaris, PT KAI Jadi Sorotan Danantara
-
5 Rekomendasi HP Tahan Air Murah Mulai Rp2 Jutaan Terbaik 2025
-
Bak Langit dan Bumi! Gaji Anggota DPR RI vs Eks Bek Milan di Parlemen Georgia
Terkini
-
Warisan Proyek Mangkrak di Meja Dedi Mulyadi, Sanggupkah Akhiri Kutukan 10 Tahun TPPAS Lulut Nambo?
-
Jangan Sampai Terlewat! Ini Jadwal dan Cara Daftar Jabar Media Summit 2025
-
Menteri LHK Sentil Pemprov Jabar, Sebut Proyek Sampah Lulut Nambo Monumen Mangkrak 1 Dekade
-
Jabar Media Summit 2025: Ikhtiar Media Lokal Bertahan di Tengah Gempuran Disrupsi Digital dan AI
-
Dukung Akselerasi Ekonomi Kreatif Lokal, Bank Mandiri Tegaskan Komitmen dalam Road to INACRAFT