SuaraJabar.id - Bisnis pariwisata di Kabupaten Bandung Barat (KBB) kian suram di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat. Pengusaha pun pasrah apabila kebijakan itu diperpanjang.
Di tengah penerapan PPKM Darurat hingga 20 Juli 2021 mendatang, objek wisata ditutup penuh. Namun untuk sektor perhotelan dan restoran diizinkan tetap beroperasi meski dengan pembatasan ketat. Itupun pendapatan dan okupansinya menurun drastis.
"Kondisi perusahaan dan karyawan memang berat sekali. Sudah jelas tempat wisata tutup semua. Meski berat tapi mungkin ini kebijakan pemerintah yang terbaik," ungkap Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) KBB, Eko Suprianto saat dihubungi Suara.com, Kamis (15/7/2021).
Berdasarkan laporan yang diterimanya, meski restoran dan hotel boleh beroperasi, namun ada yang memilih tutup sementara sebab minimnya okupansi.
Jika dipaksakan buka malah akan menjadi beban keuangan lantaran minimnya pemasukan.
Sejumlah hotel, penginapan hingga resto yang memilih tak beroperasi di antaranya Terminal Wisata Grafika Cikole (TWGC), Sindang Reret, Gunung Putri, Sandria, Novena, Rumah Makan Pak Oma hingga Asep Stroberi.
"Rata-rata hotel, restoran tutup karena beban operasional berat kalau tetap buka," ujar Owner TWGC Lembang itu.
Andaikan PPKM Darurat benar-benar diperpanjang, pihaknya hanya meminta pemerintah memberikan kompensasi untuk pemeliharaan dan perawatan.
Sebab meskipun tutup, perawatan dan pemeliharaan seperti bayar listrik tetap harus dibayarkan.
Kemudian yang terpenting lagi, kata Eko, pemerintah harus memperhatikan nasib para pekerja pariwisata yang sangat merasakan dampaknya. Mereka otomatis dirumahkan ketika objek wisata ditutup.
Baca Juga: Viral Pria Bermotor Gede Ini Bagi-bagi Duit Katanya Bantuan PPKM, Sindir Pemerintah?
Dirinya mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) KBB untuk mengkaji usulan tersebut.
"Saya sudah memberikan data ke dinas dan minta dikaji untuk pertimbangan (kompensasi) untuk karyawan dan perusahaan," pungkas Eko.
Public Relation The Great Asia Africa Intania Setiati mengatakan, kondisi ini sangat memberatkan bagi para pelaku usaha wisata. Sebab, meski tanpa pemasukan namun pihaknya harus tetap mengeluarkan uang untuk biaya perawatan.
"Listrik dan perawatan lainnya kan harus tetap jalan, harus tetap dibayar. Iya harapanya ada kompensasi. Kemudian karyawan juga harapannya diberikan bantuan," ujar Intania.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
Terkini
-
Masjid Raya Bandung Tak Lagi Jadi Aset Pemprov Jabar? Dedi Mulyadi: Tak Boleh Dibiayai APBD
-
Kemenpora dan BRI Salurkan Bonus Atlet yang Sukses di SEA Games 2025
-
Rudy Susmanto Minta Anggaran 2026 Kabupaten Bogor Fokus pada Kesejahteraan Masyarakat
-
Warisan Utang Rp621 Miliar Hantui Jabar, Dedi Mulyadi Sebut Ruang Fiskal 2026 Terpukul Telak
-
Densus 88 Temukan 70 Anak Terpapar Konten Kekerasan, Jabar dan Jakarta Jadi Wilayah Terbanyak