SuaraJabar.id - Sebuah proyek raksasa yang digadang-gadang menjadi solusi darurat sampah di kawasan Bogor dan sekitarnya, kini justru menjadi monumen kegagalan yang memilukan.
Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo, setelah 10 tahun dibangun, tak kunjung beroperasi. Kondisi ini memicu kekecewaan dan sindiran keras dari pemerintah pusat.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol, tak bisa menyembunyikan rasa prihatinnya saat menyoroti nasib TPPAS Lulut Nambo yang berlokasi di Klapanunggal, Kabupaten Bogor.
Ia menyebut kondisi ini sebagai masalah serius yang harus segera ditangani oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
"Dengan Lulut Nambo tentu pemerintah kementerian lingkungan hidup sangat prihatin dengan tidak operasionalnya Lulut Nambo ini hampir selama 10 tahun lebih," kata Hanif Faisol, Rabu (20/8/2025).
Kekecewaan ini beralasan. Proyek yang menelan anggaran besar ini dirancang untuk menampung dan mengolah sampah dari empat wilayah krusial Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Tangerang Selatan.
Tanpa Lulut Nambo, TPA Galuga menjadi satu-satunya tumpuan yang kini sudah di ambang batas kapasitas.
Menteri Hanif secara gamblang memberikan "pekerjaan rumah" kepada pemerintahan baru di Jawa Barat. Ia mendesak adanya langkah akselerasi yang konkret dan cepat untuk mengakhiri status mangkrak proyek vital ini.
"Lulut Nambo ini tentu diperlukan langkah-langkah operasional yang cepat pemerintah provinsi karena memang ini pemerintahan baru, kita harapkan segera dilakukan langkah-langkah percepatannya," tegas dia.
Baca Juga: Teladan Sejati, Kisah H. Usa: Ulama Ciseeng yang Danai Pejuang hingga Wakafkan Seluruh Hartanya
Desakan ini bukan hanya soal mengaktifkan TPPAS sebagai tempat pembuangan. Lebih dari itu, ada potensi ekonomi dan solusi lingkungan modern yang terkubur bersama mandeknya proyek ini.
Salah satu sorotan utama Menteri Hanif adalah teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) yang seharusnya menjadi jantung operasi TPPAS Lulut Nambo.
RDF adalah proses mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif setara batu bara muda, yang bisa dimanfaatkan oleh industri.
Menurut Hanif, lokasi Lulut Nambo sangat strategis karena dikelilingi industri besar yang haus energi.
"Kenapa RDF? Karena disini ada 2 industri semen yang relatif cukup besar untuk menyerap RDF tersebut. Harapan saya dalam waktu yang tidak terlalu lama, bangunan yang sudah ada segera dioperasionalkan," jelas dia.
Ini artinya, selama 10 tahun mangkrak, TPPAS Lulut Nambo tidak hanya gagal menjadi solusi masalah sampah, tetapi juga telah kehilangan potensi pendapatan daerah dan peluang ekonomi sirkular.
Tag
Berita Terkait
-
Teladan Sejati, Kisah H. Usa: Ulama Ciseeng yang Danai Pejuang hingga Wakafkan Seluruh Hartanya
-
Denda PBB Dihapus dan Pajak di Bawah Rp100 Ribu Gratis di Kabupaten Bogor
-
Hormat ke 'Nyi Roro Kidul' Jadi Polemik, Pemprov Jabar Jawab dengan Agenda Kirab Kerajaan Sunda
-
Hormat ke 'Nyi Roro Kidul' di Kirab HUT RI, Dedi Mulyadi Dihujat dan Dituding Punya Obsesi
-
Semarak HUT RI ke-80: Ketika Tenaga Medis Masa Depan Berdandan Ala Timnas di SMK Moestopo
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
Terkini
-
Masjid Raya Bandung Tak Lagi Jadi Aset Pemprov Jabar? Dedi Mulyadi: Tak Boleh Dibiayai APBD
-
Kemenpora dan BRI Salurkan Bonus Atlet yang Sukses di SEA Games 2025
-
Rudy Susmanto Minta Anggaran 2026 Kabupaten Bogor Fokus pada Kesejahteraan Masyarakat
-
Warisan Utang Rp621 Miliar Hantui Jabar, Dedi Mulyadi Sebut Ruang Fiskal 2026 Terpukul Telak
-
Densus 88 Temukan 70 Anak Terpapar Konten Kekerasan, Jabar dan Jakarta Jadi Wilayah Terbanyak