SuaraJabar.id - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat bakal diperpanjang hingga akhir Juli 2021. Kebijakan memperpanjang PPKM darurat ini diambil pemerintah untuk mengendalikan kasus COVID-19.
Kepastian perpanjangan PPKM Darurat ini didapat dari Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy.
Menurutnya, keputusan memperpanjang PPKM Darurat itu telah diambil oleh Presiden Jokowi dalam sebuah rapat terbatas.
"Sementara ini dari rapat pimpinan terbatas yang saya ikuti waktu di sukoharjo, sudah diputuskan bapak presiden, [ppkm darurat] dilanjutkan sampai akhir juli," ujar Muhadjir usai mengunjungi fasilitas shelter di Hotel UC UGM, Jumat (16/07/2021).
Menurut Muhadjir, Presiden Jokowi menyampaikan perpanjangan PPKM Darurat nanti akan memunculkan banyak risiko.
Termasuk bagaimana menyeimbangkan upaya pendisiplinan masyarakat pada protokol kesehatan dan standar PPKM serta bantuan sosial (bansos) yang dikucurkan bagi warga terdampak kebijakan tersebut.
Sebab Pemerintah Pusat tidak bisa menanggung sendiri program bansos, perlu ada gotong royong masyarakat, termasuk civitas akademika untuk membuat gerakan bantuan masyarakat yang membutuhkan bantuan.
"Seperti UGM ini, kita minta membuat gerakan membantu mereka yang kurang beruntung akibat kebijaksanakan ppkm darurat, untuk saling membantulah, menguluran tangan, termasuk sedekah masker karena bagaimanapun masyarakat dibawah, masker itu mahal dan tidak mungkin kita semua meminta pemerinta tanpa dibantu," paparnya.
Muhadjir menambahkan, peran serta semua pihak, termasuk perguruan tinggi sangat dibutuhkan dalam penanganan pandemi. Apalagi kasus COVID-19 di DIY masih saja tinggi selama PPKM Darurat.
Baca Juga: Gugur karena Covid-19, Keluarga Liza Nakes RSD Wisma Atlet Terima Santunan Rp318,1 Juta
Salah satu peran yang diharapkan dari PT adalah pemanfaatan asrama mahasiswa sebagai shelter-shelter bagi pasien COVID-19. Keberadaan selter ini diharapkan dapat berdampak positif pada upaya penanganan COVID-19 di DIY
"Semakin banyak shelter akan semakin meringankan beban rumah sakit. Rumah sakit hendaknya menjadi tumpuan terakhir, bukan semua langsung dibawa ke rumah sakit," tandasnya.
Muhadjir berharap DIY bisa lebih bagus dalam penanganan pandemi, termasuk kenaikan kasus COVID-1i9 yang signifikan.
Sebab secara potensi sebenarnya DIY memiliki banyak kampus yang bisa diandalkan dalam membantu penanganan COVID-19.
Apalagi masyarakat untuk guyup dan rukun dalam penanganan bencana juga sudah terbukti selama ini. Sebut saja dalam penanganan bencana letusan Gunung Merapi beberapa tahun silam.
Apalagi saat ini Indonesia tengah menghadapi darurat pandemi. Munculnya varian baru Delta juga menambah angka kasus COVID-19 secara signifikan.
"Kita akan pelajari tingkat kesulitan[munculnya varian delta]. COVID-19 ini mengajari kita menjadi lebih cerdas dan antisipatif," imbuhnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Toyota Bekas yang Mesinnya Bandel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- Pajak Rp500 Ribuan, Tinggal Segini Harga Wuling Binguo Bekas
- 9 Sepatu Adidas yang Diskon di Foot Locker, Harga Turun Hingga 60 Persen
- 10 Promo Sepatu Nike, Adidas, New Balance, Puma, dan Asics di Foot Locker: Diskon hingga 65 Persen
- 5 Rekomendasi Sepatu Lari Kanky Murah tapi Berkualitas untuk Easy Run dan Aktivitas Harian
Pilihan
-
Petani Tembakau dan Rokok Lintingan: Siasat Bertahan di Tengah Macetnya Serapan Pabrik
-
Bos Bursa Mau Diganti, Purbaya: Tangkap Pelaku Goreng Saham, Nanti Saya Kasih Insentif!
-
Omon-omon Purbaya di BEI: IHSG Sentuh 10.000 Tahun Ini Bukan Mustahil!
-
Wajah Suram Kripto Awal 2026: Bitcoin Terjebak di Bawah $100.000 Akibat Aksi Jual Masif
-
Tahun Baru, Tarif Baru: Tol Bandara Soekarno-Hatta Naik Mulai 5 Januari 2026
Terkini
-
Longsor Proyek di Jatinangor: 3 Pekerja Tewas, 3 Lainnya Masih Tertimbun Material
-
Bupati Rudy Susmanto Garansi Tak Ada Alih Fungsi Lahan di Bogor Hingga 2028
-
Sinergi BUMN, BRI Ambil Peran dalam Pembangunan Huntara untuk Masyarakat Aceh
-
Masuki 2026, Dirut BRI Yakin Transformasi Perkuat Daya Saing dan Pertumbuhan
-
Mal Pelayanan Publik Bogor Barat dan Timur Mulai Digarap 2027, Bupati: Urus Dokumen Tak Perlu Jauh