SuaraJabar.id - Ada pemandangan mengganggu di beberapa kegiatan vaksinasi COVID-19 massal di sejumah daerah di Indonesia. Di antaranya adalah kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan.
Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, meminta penyelenggara vaksinasi massal untuk mempersiapkan segala sesuatu dengan baik.
Ini agar vaksinasi massal tak menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19 karena terjadi kerumunan hingga mengabaikan protokol kesehatan.
"Persiapkan segala sesuatunya, termasuk memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat. Jangan sampai karena persiapan tidak maksimal membuat vaksinasi menjadi klaster baru karena menyebabkan kerumunan," ujarnya di sela masa reses di Surabaya, Kamis (5/8/2021).
La Nyalla menyoroti kerumunan akibat tingginya antusias warga mengikuti vaksinasi massal Polrestabes Medan di GOR Pemprov Sumatera Utara, Selasa (3/8/2021), bahkan berdesakan masuk ke lokasi.
Senator asal daerah pemilihan Jatim tersebut menyarankan agar pelaksanaan vaksinasi tidak dilakukan terpusat dalam sehari.
Menurut dia, kuota dalam sehari di satu lokasi langsung besar sehingga otomatis banyak orang datang.
"Kita memang sedang mengejar vaksinasi, tapi lebih baik disebar ke sejumlah lokasi. Polrestabes bisa memanfaatkan Polsek-polsek sehingga peserta tidak membeludak dalam satu waktu di satu lokasi," ucap dia.
Mantan Ketua KADIN Jatim itu juga mengingatkan, Medan masih menjadi salah satu kota yang menerapkan PPKM level 4 sehingga diimbau penyelenggara betul-betul memperhatikan protokol kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi.
Baca Juga: Imbangi Jangkauan Vaksinasi yang Kian Luas, Puan Minta Distribusi Vaksin Tidak Tersendat
"Bhabinkamtibmas bisa membantu menjelaskan kepada masyarakat bahwa ada pendataan calon penerima sebelum vaksinasi dilakukan. Pihak kepolisian daerah juga bisa menerapkan metode jemput bola kepada masyarakat untuk menghindari penumpukan," ujarnya.
Polrestabes, kata La Nyalla, diharapkan memfasilitasi warga yang sudah datang ke GOR Pemprov Sumut, namun tidak mendapat kuota vaksinasi.
"Pastikan mereka menerima vaksin di kemudian hari, dengan diatur jadwal dan lokasi pelaksanaannya," tutur dia menambahkan.
Mantan Ketua Umum PSSI itu juga menyesalkan terjadi jual beli formulir vaksin yang dilakukan sejumlah oknum, padahal pelaksanaan vaksinasi dengan kuota 4.000 orang hari itu sudah melalui pendataan.
Ia pun meminta aparat kepolisian mengusut pelaku yang menjualbelikan formulir vaksinasi COVID-19 sehingga turut membuat warga berbondong-bondong ke GOR Pemprov Sumut.
Formulir vaksinasi diketahui dijual seharga Rp 5 ribu dengan dalih sebagai pengganti biaya fotokopi. [Antara]
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Farhan Tegaskan Penghuni Kos Bandung Tak Boleh Tertutup: Bukan KTP Sini Pun Wajib Terdata RW
-
Tertibkan 63 Bangunan Liar di Dipatiukur, Walikota Bandung: Sesuai Perda, Tak Ada Ganti Rugi
-
Buntut Kasus Penganiayaan di Bandung, Dedi Mulyadi: Seluruh Kontrakan Wajib Terdaftar Online
-
Bukan Hanya Disiksa, Korban YTR Diduga Dipaksa Bertato 'Yuvita Love Taufik' dan Wajah Pelaku
-
Penganiaya Wanita di Bandung Diciduk Polisi, Kapolda Jabar: Pelaku Negatif Narkoba