SuaraJabar.id - Ada pemandangan mengganggu di beberapa kegiatan vaksinasi COVID-19 massal di sejumah daerah di Indonesia. Di antaranya adalah kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan.
Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, meminta penyelenggara vaksinasi massal untuk mempersiapkan segala sesuatu dengan baik.
Ini agar vaksinasi massal tak menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19 karena terjadi kerumunan hingga mengabaikan protokol kesehatan.
"Persiapkan segala sesuatunya, termasuk memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat. Jangan sampai karena persiapan tidak maksimal membuat vaksinasi menjadi klaster baru karena menyebabkan kerumunan," ujarnya di sela masa reses di Surabaya, Kamis (5/8/2021).
La Nyalla menyoroti kerumunan akibat tingginya antusias warga mengikuti vaksinasi massal Polrestabes Medan di GOR Pemprov Sumatera Utara, Selasa (3/8/2021), bahkan berdesakan masuk ke lokasi.
Senator asal daerah pemilihan Jatim tersebut menyarankan agar pelaksanaan vaksinasi tidak dilakukan terpusat dalam sehari.
Menurut dia, kuota dalam sehari di satu lokasi langsung besar sehingga otomatis banyak orang datang.
"Kita memang sedang mengejar vaksinasi, tapi lebih baik disebar ke sejumlah lokasi. Polrestabes bisa memanfaatkan Polsek-polsek sehingga peserta tidak membeludak dalam satu waktu di satu lokasi," ucap dia.
Mantan Ketua KADIN Jatim itu juga mengingatkan, Medan masih menjadi salah satu kota yang menerapkan PPKM level 4 sehingga diimbau penyelenggara betul-betul memperhatikan protokol kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi.
Baca Juga: Imbangi Jangkauan Vaksinasi yang Kian Luas, Puan Minta Distribusi Vaksin Tidak Tersendat
"Bhabinkamtibmas bisa membantu menjelaskan kepada masyarakat bahwa ada pendataan calon penerima sebelum vaksinasi dilakukan. Pihak kepolisian daerah juga bisa menerapkan metode jemput bola kepada masyarakat untuk menghindari penumpukan," ujarnya.
Polrestabes, kata La Nyalla, diharapkan memfasilitasi warga yang sudah datang ke GOR Pemprov Sumut, namun tidak mendapat kuota vaksinasi.
"Pastikan mereka menerima vaksin di kemudian hari, dengan diatur jadwal dan lokasi pelaksanaannya," tutur dia menambahkan.
Mantan Ketua Umum PSSI itu juga menyesalkan terjadi jual beli formulir vaksin yang dilakukan sejumlah oknum, padahal pelaksanaan vaksinasi dengan kuota 4.000 orang hari itu sudah melalui pendataan.
Ia pun meminta aparat kepolisian mengusut pelaku yang menjualbelikan formulir vaksinasi COVID-19 sehingga turut membuat warga berbondong-bondong ke GOR Pemprov Sumut.
Formulir vaksinasi diketahui dijual seharga Rp 5 ribu dengan dalih sebagai pengganti biaya fotokopi. [Antara]
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
PSI Soal Wacana Zulhas Maju di 2029: Cawapres Kita Serahkan kepada Prabowo
-
Kapan Awal Puasa Ramadan 2026? Ini Prediksi dan Keputusan Resmi Pemerintah yang Wajib Kamu Tahu
-
Indonesia Raja Pisang Dunia, Arif Satria Ungkap Kekayaan 16 Subspesies Liar Tanah Air
-
5 Poin Penting Macan Tutul Masuk Pemukiman di Bandung, Kini Jalani Rehabilitasi di Garut
-
Status Tanggap Darurat Longsor Cisarua Dicabut, Bandung Barat Masuki Tahap Transisi Pemulihan