Heboh Dugaan Pemalsuan Beras BPNT di Bandung Barat, PSM Ungkap Fakta Mengejutkan

SuaraJabar.id - Kualitas beras yang masuk ke dalam Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di sejumlah kecamatan Kabupaten Bandung Barat (KBB) ramai diperbincangkan. Beras itu diduga dipalsukan sehingga kualitasnya tak sesuai dengan spek yang ditentukan.

Seperti diketahui, BPNT atau yang kini disebut Bantuan Sembako merupakan program yang digulirkan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Penyaluran BPNT akhir Juli lalu untuk warga Kabupaten Bandung Barat. Tim Saber Pungli Polda Jabar menyebut ada dugaan pemalsuan kualitas beras yang dibagikan kepada masyarakat.

Diduga CV TKJ (keagenan beras) hanya menjual karungnya saja yang sudah memiliki izin kemas dan izin edar dari Kementerian Pertanian namun berasnya bukan beras premium sebagaimana tercantum di karung tapi memakai beras lokal.

Baca Juga: Terima Donasi 10 Ton Beras Haji Halim, Kapolda Sumsel: Asli, Bukan Hoaks

Salah satu wilayah yang menerima bantuan tersebut adalah Desa Ciburuy, Kecamatan Padalarang, KBB. Tintin Susanti (43), salah seorang pekerja sosial masyarakat (PSM) Desa Ciburuy pun mengungkapkan kejadian sebenarnya di lapangan.

Dirinya mengungkapkan, penyaluran Bantuan Sembako di wilayahnya sendiri mulai dilaksanakan pada 25 Juli 2021. Ada berbagai sembako di dalamnya yakni beras, ayam, telur, tahu dan dan apel. Bantuan itu diterima sekitar 600 KPM di wilayahnya.

"Dan penyaluran kepada KPM berjalan kondusif. Tidak ada komplain dari mereka," ujar Tintin kepada Suara.com, Rabu (11/8/2021).

Namun tiba-tiba, dirinya didatangi Tim Saber Pungli Polda Jabar. Tintin diminta untuk mendampingi tim ke agen-agen penyedia kebutuhan Bantuan Sembako di wilayahnya.

"Di salah satu agen tim membahas harga telur, kualitas beras. Tidak merangkan beras busuk dan kualitas jelek," ungkapnya.

Baca Juga: Bupati Bandung Barat Aa Umbara Segera Diseret ke Meja Hijau

Kemudian Tintin pun menghadirkan tiga KPM penerima bantuan tersebut di wilayahnya, dan tidak ada penerima yang mengeluhkan kualitas dan sebagainya. Namun ia heran kemudian malah muncul pemberitaan dugaan pemalsuan kualitas beras.

"Padahal gak ada KPM yang mengeluarkan statement apel dan ayam busuk. Kualitas beras jelek ayam busuk. Kemudian nama saya dicatut," bebernya.

Dikatakannya, jika memang ada yang tidak beres degan penyaluran bantuan seperti ini, biasanya para KPM di Ciburuy pasti komplain terhadapnya.
"Ini kan tidak ada. KPM kan justru malah senang dapat bantuan," ujarnya.

Terpisah, supplier bantuan sosial BPNT Bandung Barat, yakni CV TKJ pun membantah kabar terkait adanya dugaan pemalsuan kualitas beras. Perusahaan itu memastikan bahwa beras yang didistribusikan telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Umum (Pedum) BPNT.

Pemilik CV TKJ, Iim mengatakan dirinya telah menyalurkan sembako dan beras sesuai prinsip 6T, yaitu tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi.

"Saya selama ini selalu menjaga kualitas beras serta komoditi yang akan di kirim ke agen-agen yang bermitra dengan CV kami kalaupun ada barang yang tidak sesuai pesanan ataupun rusak akan selalu di ganti apalagi ini kualitas jelek," jelas Iim.

Iim menjelaskan pihaknya telah membuka secara luas agar BPNT diawasi oleh semua pihak. Hal tersebut agar tidak ada yang berani bermain dalam program itu.

"Karena ini program yang berkaitan dengan kesenjangan sosial dan ekonomi masayarakat yang kurang mampu dan harus mendapat perhatian dari semua unsur dan lapisan masyarakat. Masa saya akan main-main dengan program ini," tambahnya.

Iim juga menjelaskan kualitas sembako dan beras yang dipasok telah ditinjau oleh Tim Tindak Sapu Bersih Pungut Liar (Saber Pungli) Polda Jabar.

"Tim Saber Pungli pernah menyambangi gudang saya di daerah Margaasih untuk mengontrol prodak yang ada di CV kami seperti beras dan ayam. Saat itu Tim Saber Pungli bahkan mengacungkan jempol dengan kualitas prodak kami, serta ketersediaan sarana prasarana perusahan kami. Tapi kenapa kok jadi begini," pungkasnya.

Kepala Dinas Sosial KBB, Sri Dustirawati, mengatakan, pihaknya sudah memanggil para Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk melakukan klarifikasi dan menindaklanjuti hasil temuan tim Saber Pungli Jabar terkait adanya dugaan pemalsuan kualitas beras dari program BPNT.

"Sudah saya panggil untuk klarifikasi, selain itu saya juga turun ke lapangan. Mereka (TKSK) yang turun ke desa-desa dan KPM, kalau saya hanya ambil sempel saja," ujar Sri.

Dari hasil klarifikasi dan pengecekan ke lapangan, pihaknya memastikan tidak ada pemalsuan kualitas beras. Hal ini, kata Sri, diperkuat setelah pihaknya berkomunikasi dengan pihak Bank yang ditunjuk pemerintah pusat untuk menyalurkan BPNT tersebut.

"Saya sudah telepon bosnya (bank penyalur), jadi enggak ada pengurangan kualitas maupun kuantitas," katanya.

Selain adanya dugaan pemalsuan beras, tim Saber Pungli Jabar juga menemukan komoditi telur yang harganya melambung tinggi. Harga eceran telur di pasar umum yang seharusnya Rp 22.500, namun supplier menghargakan ke agen dan KPM Rp 28.000 sampai dengan Rp.29.000.

"Enggak ada juga telur yang dijual sampai Rp 29.000. Saya sudah cek ke lapangan sama pak kabid, memang gak ada masalah. Beras bagus, dan telur juga sudah sesuai, termasuk barang-barang yang lainnya yang masuk BPNT," ucap Sri.

Diduga Ada Persaingan Bisnis

Sri menduga terjadi persaingan bisnis di kalangan supplier terkait adanya dugaan pemalsuan kualitas beras dari BPNT.

"Sepertinya ada ketidakpuasan, atau apalah dari yang menyuplai ke E-warung. Mungkin ada persaingan yang sebetulnya kita juga gak tahu seperti apa," ujarnya.

Ia mengatakan, terkait masalah E-warung mendapat pasokan bahan dari mana, sebetulnya hal ini juga tidak menjadi masalah, asalkan semua barang yang ada dalam program BPNT tersebut sesuai dengan ketentuan.

"Nah, masalah E-warung dapat dari mana, mau dari pasar, dari pedagang yang memiliki kualitas barangnya bagus, sebetulnya enggak masalah," kata Sri.

Atas hal tersebut, pihaknya mengimbau semua pihak yang terlibat dalam program Kementerian Sosial (Kemensos) harus saling mendukung dan jangan sampai ada ketidakpuasan yang bersifat pribadi.

"Jadi, akhirnya ada masalah yang tidak perlu dipermasalahkan karena saya sudah cek dibeberapa lokasi tidak ada masalah. Itu hanya orang-orang tertentu, masalah persaingan," ucapnya.