Dukung Bandung Barat Gelar Sekolah Tatap Muka, KPAI Beri Catatan Ini

SuaraJabar.id - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berencana untuk menggelar pendidikan tatap muka atau PTM di sekolah.

Menanggapi cencana PTM ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Bandung Barat memberikan sejumlah catatan untuk Pemkab Bandung Barat.

KPAI meminta Dinas Pendidikan atau Disdik Bandung Barat untuk serius dalam mengkaji kesiapan sekolah terkait dengan rencana PTM.

Ketua KPAI KBB, Dian Darmawan mengingatkan, jangan sampai akibat infrastruktur, sarana prasarana pendukung di sekolah, serta kesiapan guru belum maksimal, membuat kegiatan PTM tidak berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan guru dan orang tua siswa.

Baca Juga: Daerah Level 1 Sampai 3 di Sulsel Sudah Bisa Sekolah Tatap Muka Dengan Syarat

"Prinsipnya kami mendukung digelarnya PTM karena sudah terlalu lama anak belajar daring. Tapi semuanya harus sudah siap dulu, agar tidak malah jadi memicu munculnya klaster Covid-19 baru di lingkungan sekolah," terang Ketua KPAI KBB, Dian Darmawan, Jumat (27/8/2021).

Menurutnya sekolah harus menyiapkan infrastruktur dan sarana penunjang sesuai dengan protokol kesehatan (prokes) pencegahan COVID-19.

Kemudian pemerintah juga harus memetakan sekolah menjadi kategori sangat siap, siap, cukup siap, dan belum siap untuk pelaksanaan PTM. Sehingga bisa jadi acuan dalam pelaksanaan di lapangan.

Pemerintah juga mesti memerintahkan kepada seluruh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di level sekolah untuk memilih materi-materi yang akan diberikan saat PTM.

Sebab siswa akan masuk bergantian sehingga sebaiknya materi pelajaran saat PTM adalah pelajaran yang sulit dan butuh bimbingan guru secara langsung.

Baca Juga: Sektor Pariwisata Merana, Bandung Barat Bakal Lobi Pemerintah Pusat

"Jadi harus ada lima siap sebelum PTM dilaksanakan, yaitu daerah siap, sekolah siap, guru siap, orang tua siap, dan siswa siap," sebutnya.

Lebih lanjut dikatakannya, hasil pengawasan lapangan dari KPAI Pusat sejak Juni hingga November 2020 di 8 provinsi dan 20 kabupaten/kota, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan pemerintah dan institusi pendidikan.

Seperti sekolah yang belum siap dengan adaptasi kebiasaan baru dalam menerapkan prokes, belum ada pemetaan materi pembelajaran dan sekolah yang siap, termasuk status zona yang kerap berubah-ubah.

"Berdasarkan hasil kajian pusat (KPAI), dari 46 sekolah yang dipantau, hanya 13% yang siap untuk PTM, sementara 87% belum. Ini harus jadi catatan dan perhatian pemerintah untuk berhati-hati dan benar-benar menyiapkan sarana prasarana ketika PTM akan dilakukan," pungkasnya.