SuaraJabar.id - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berencana untuk menggelar pendidikan tatap muka atau PTM di sekolah.
Menanggapi cencana PTM ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Bandung Barat memberikan sejumlah catatan untuk Pemkab Bandung Barat.
KPAI meminta Dinas Pendidikan atau Disdik Bandung Barat untuk serius dalam mengkaji kesiapan sekolah terkait dengan rencana PTM.
Ketua KPAI KBB, Dian Darmawan mengingatkan, jangan sampai akibat infrastruktur, sarana prasarana pendukung di sekolah, serta kesiapan guru belum maksimal, membuat kegiatan PTM tidak berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan guru dan orang tua siswa.
"Prinsipnya kami mendukung digelarnya PTM karena sudah terlalu lama anak belajar daring. Tapi semuanya harus sudah siap dulu, agar tidak malah jadi memicu munculnya klaster Covid-19 baru di lingkungan sekolah," terang Ketua KPAI KBB, Dian Darmawan, Jumat (27/8/2021).
Menurutnya sekolah harus menyiapkan infrastruktur dan sarana penunjang sesuai dengan protokol kesehatan (prokes) pencegahan COVID-19.
Kemudian pemerintah juga harus memetakan sekolah menjadi kategori sangat siap, siap, cukup siap, dan belum siap untuk pelaksanaan PTM. Sehingga bisa jadi acuan dalam pelaksanaan di lapangan.
Pemerintah juga mesti memerintahkan kepada seluruh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di level sekolah untuk memilih materi-materi yang akan diberikan saat PTM.
Sebab siswa akan masuk bergantian sehingga sebaiknya materi pelajaran saat PTM adalah pelajaran yang sulit dan butuh bimbingan guru secara langsung.
Baca Juga: Daerah Level 1 Sampai 3 di Sulsel Sudah Bisa Sekolah Tatap Muka Dengan Syarat
"Jadi harus ada lima siap sebelum PTM dilaksanakan, yaitu daerah siap, sekolah siap, guru siap, orang tua siap, dan siswa siap," sebutnya.
Lebih lanjut dikatakannya, hasil pengawasan lapangan dari KPAI Pusat sejak Juni hingga November 2020 di 8 provinsi dan 20 kabupaten/kota, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan pemerintah dan institusi pendidikan.
Seperti sekolah yang belum siap dengan adaptasi kebiasaan baru dalam menerapkan prokes, belum ada pemetaan materi pembelajaran dan sekolah yang siap, termasuk status zona yang kerap berubah-ubah.
"Berdasarkan hasil kajian pusat (KPAI), dari 46 sekolah yang dipantau, hanya 13% yang siap untuk PTM, sementara 87% belum. Ini harus jadi catatan dan perhatian pemerintah untuk berhati-hati dan benar-benar menyiapkan sarana prasarana ketika PTM akan dilakukan," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Eksploitasi Anak Marak Saat Pemilu, KPAI Desak Batas Usia Pemilih Naik Jadi 18 Tahun
-
Dasco Ingin KPAI Punya Anggaran Mandiri seperti Kementerian dan Lembaga Negara
-
Dari Akad hingga Resepsi, Tren Pernikahan dengan Nuansa Alam Makin Menarik
-
Belajar tetapi Dianggap Putus Sekolah, KPAI Soroti Nasib Anak Disabilitas di LKSA
-
Soroti Perlinduangan Anak di Asrama, KPAI Dorong Sekolah Rakyat Masuk Sistem Pendidikan Nasional
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
Terkini
-
Warga Cluster Coatesville Tuntut Gazebo 480 Meter Dibongkar, Beri Tenggat 3x24 Jam
-
Prostitusi Online Anak Terbongkar di Bekasi, Tiga Orang Ditangkap
-
Gaji Tak Dibayar di Brunei, Polisi Ungkap Dugaan TPPO yang Berangkatkan 10 Pekerja Migran
-
UMP Jawa Barat 2027 Naik 29,44 Persen, Dedi Mulyadi Tetapkan Rp3 Juta
-
Dari Sentul Hingga Pakansari, Bareskrim Bongkar Dugaan Pemufakatan Makar Terhadap Prabowo