Pesantren Jadikan Vaksinasi COVID-19 sebagai Syarat Masuk, Begini Reaksi Presiden Jokowi

SuaraJabar.id - Sebuah Pondok Pesantren menjadikan vaksinasi COVID-19 sebagai persyaratan mengikuti ujian dan syarat calon santri.

Pesantren itu adalah Pesantren Pondok Pesantren Al Mas'udiyah, Blater, Bandungan, Semarang, Jawa Tengah.

Hal ini pun mendapat apresiasi dari Presiden RI Joko Widodo. Apresiasi itu disampaikan Presiden Jokowi saat berdialog melalui konferensi video dengan pengurus Pondok Pesantren Al Mas'udiyah di sela kegiatannya meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi massal di Ponpes Miftahul Falah, Kuningan, Jawa Barat, Selasa.

Awalnya pengurus Pondok Pesantren Al Mas'udiyah yakni Fathurrohim menyampaikan terima kasih atas kegiatan vaksinasi yang dilakukan pemerintah di pondok pesantrennya. Fathurrohim mengatakan pihaknya menerima 1.500 dosis vaksin untuk para santri.

"Kami dapat 1.500 vaksin, dengan harapan setelah vaksin kami bisa melakukan proses belajar-mengajar sebagaimana mestinya," ujar Fathurrohim kepada Presiden melalui konferensi video, sebagaimana disaksikan melalui tayangan Youtube Sekretariat Presiden di Jakarta, Selasa (31/8/2021).

Dia lalu menyampaikan kepada Presiden bahwa vaksinasi akan dijadikan syarat bagi santri di pesantrennya untuk mengikuti ujian di segala tingkatan, juga persyaratan santri baru untuk masuk ponpes.

"Vaksinasi ini akan kami jadikan syarat untuk santri mengikuti ujian di segala tingkatan, baik Ula, Wustha, Ulya dan Tahfidzul Qur'an dan juga persyaratan santri baru untuk masuk pondok pesantren pak," ujar Fathurrohim.

Presiden pun mengapresiasi langkah tersebut, "Oh bagus sekali, nggih pak, bagus sekali."

Selanjutnya Kepala Negara menjelaskan bahwa saat ini pandemi COVID-19 melanda 221 negara di dunia. Seluruh negara tersebut, kata Presiden, saling berebut untuk mendapatkan vaksin, sedangkan vaksin hanya diproduksi oleh sedikit negara.

Baca Juga: Ratusan Warga Berebut Bantuan Sembako Jokowi, Satu Ibu Hamil Terjepit

"Tidak semua negara produksi. Meskipun punya uang, meski anggaran ada, belum tentu kita bisa dapat vaksin," jelas Presiden.

Presiden mengatakan sejauh ini Indonesia telah mendapatkan 160 juta dosis vaksin. Namun jumlah tersebut masih jauh dari mencukupi karena kebutuhan yang diperlukan untuk menciptakan kekebalan komunal kurang lebih sebanyak 428 juta dosis. [Antara]