SuaraJabar.id - Beberapa serikat pekerja dan serikat buruh di Jawa Barat mendesak pemerintah untuk menaikan upah minimun 2022, baik upah minimum kota/kabupaten (UMK) atau upah minimum provinsi (UMP) minimal sebesar 10 persen.
Menanggapi hal ini, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengaku keberatan menaikan upah minimum kabupaten (UMK) saat perekonomian belum seutuhnya pulih imbas pandemi COVID-19.
"Hal yang dikhawatirkan pelaku industri saat ini adalah penyesuaian upah minimum kabupaten," ungkap Wakil Ketua Apindo Kabupaten Bogor, Nanda Iskandar di Cibinong, Bogor, Rabu (27/10/2021) dikutip dari Antara.
Ia menyebutkan bahwa sektor industri di Kabupaten Bogor sangat terganggu dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat selama pandemi COVID-19.
Pasalnya, selama tahun 2020, pemasaran hasil produksi dalam negeri dan ekspor mengalami penurunan sekitar 50-70 persen.
Kemudian, 80 persen perusahaan tercatat mengalami penurunan pendapatan, sehingga berpengaruh pada operasional perusahaan.
Akibatnya, sebanyak 10.271 pekerja terpaksa dirumahkan dan 1.966 pekerja lainnya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Iskandar menerangkan, Apindo berharap langkah penyelamatan lain dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, seperti memangkas banyak alur birokrasi untuk kemudahan berinvestasi, penundaan pajak atau retribusi daerah.
"Selanjutnya juga harus melaksanakan PP 36 tahun 2021 secara konsisten dan tidak berpihak. Karena menyelamatkan industri juga menyelamatkan pekerja dan keluarganya," terang Iskandar.
Baca Juga: Rekomendasi 7 Villa Mewah, Cocok Jadi Alternatif Wisata Puncak Bogor
Sementara, Bupati Bogor, Ade Yasin mendorong Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) agar segera menyelesaikan perundingan mengenai kenaikan UMK tahun 2022.
Ia telah membuat surat yang ditanda tangani 27 Oktober 2021, berisi mengenai dorongan kepada DPK agar segera menyelesaikan perundingan mengenai perumusan kenaikan UMK buruh.
Menanggapi lesunya sektor industri, Ade Yasin justru meminta Apindo berperan sebagai orangtua asuh bagi pengusaha mikro yang juga ikut terdampak pandemi.
"Kami menyampaikan, pengusaha besar yang produktifitasnya tidak terganggu justru untuk jadi bapak asuh. Ini waktunya kita bersinergi saling membantu. Harapan kami untuk para anggota Apindo membantu kita yang ibaratnya sedang sakit," paparnya.
Di samping itu, Ade Yasin menegaskan bahwa Pemkab Bogor melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) telah melakukan sejumlah relaksasi, termasuk bagi pajak daerah.
Berita Terkait
-
Penerima BSU Harus Gaji Berapa? Simak Batas Penghasilannya
-
Hore! 13 Juta Pekerja dengan Gaji di Bawah Rp10 Juta Bebas PPh Mulai Tahun Depan
-
Pengusaha Usul Pemerintah Bisa Tarik Pajak dari Pekerja Informal
-
Dilema Perempuan Pekerja: Dijepit Tuntutan Karier dan Stigma Ibu Rumah Tangga
-
BSU 2026 untuk Pekerja Gaji Berapa? Ini Kriteria dan Cara Cek Penerimanya
Terpopuler
- Jenderal yang Menanggalkan Gelar Andi, Kini Bergelar Pahlawan Nasional
- Cara cek NIK KTP Apakah Terdaftar BSU?
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Praktis dan Nyaman Buat Jalan hingga Lari
- Penyakit Khas Toyota Innova Bekas dari Generasi Barong, Reborn, hingga Zenix
- Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
Pilihan
-
Istana Bantah Klaim Gibran: Presiden Prabowo Tak Sarankan Wapres Gugat di PTUN
-
Hidayat Nur Wahid Mendadak Mundur dari Wakil Ketua MPR, Ada Apa?
-
Gibran Tinggalkan Istana Tak Pakai Mobil RI-2 Usai Nyatakan Niat Mundur
-
Menko Yusril soal Gibran Mau Buktikan Ijazah ke PTUN: Percuma, Tak Ada Gunanya
-
Usai Sampaikan Niat untuk Mundur, Gibran Klaim Dapat Saran untuk Fight di PTUN dari Prabowo
Terkini
-
Jangan Salah Pilih! BSU 2026 Disalurkan Lewat Bank Ini, BCA Tidak Termasuk
-
Sebut Lebih Hemat Dibanding Rokok, Pengguna Vape di Bogor Tak Terpengaruh Fatwa MUI
-
Gibran Utarakan Niat Mundur dari Wapres Usai Bertemu Prabowo Selama 2,5 Jam
-
Persib Imbau Bobotoh Tetap Tenang Usai Insiden di Semarang: Kekerasan Jangan Dibalas Kekerasan
-
47 Karyawan SPPG di Sukabumi Mogok Kerja, Ancam Mundur Massal Gara-gara Ini!