Tak Mau Kehilangan Rp 1 Triliun Lagi, Pemkot Bandung Ajak Pengusaha Bantu Pulihkan Ekonomi

SuaraJabar.id - Pandemi COVID-19 memberi pukulan yang cukup telak pada Pemerintah Kota Bandung. Sepanjang 2021 misalnya, mereka kehilangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp1 triliun.

Tak mau kembali kehilangan potensi PAD di tahun 2022 nanti, Pemkot Bandung Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk membantu memulihkan ekonomi yang sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19.

Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan, dirinya berharap para pengusaha mampu mendorong pemulihan ekonomi sehingga di tahun 2022 ekonomi bisa kembali tumbuh.

"PAD di 2020 itu menyentuh angka Rp 7,2 triliun. Tapi di tahun 2021 kita mengalami potensi kehilangan hingga Rp 1 triliun. Memang ternyata dampak pandemi sangat terasa di Kota Bandung," kata Yana di Bandung, Jawa Barat, Rabu (1/12/2021) dikutip dari Antara.

Selain itu, menurutnya peran para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga cukup penting dalam upaya pemulihan ekonomi. Maka, kata dia, Pemkot Bandung juga terus mendorong UMKM agar terus berinovasi.

"Kami dari pemerintah selalu hadir dan mendorong UMKM agar terus berinovasi dan kreasi. Seperti di Dinas KUKM biasanya selalu membina teman-teman UMKM baru," kata Yana.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Jawa Barat Cucu Sutara mengatakan Kadin memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mengoptimalkan roda perekonomian, terutama di bidang industri, perdagangan dan jasa.

"Yaitu bagaimana memberikan kenyamanan untuk berusaha di Kota Bandung baik itu bagi investor, UMKM, dan pengusaha, itu yang pertama," kata Cucu.

Adapun terkait persoalan sumber daya manusia (SDM) menurutnya Kadin Kota Bandung harus mampu bersaing cerdas dengan daerah lain. Jangan sampai, kata dia, investasi yang ada di Kota Bandung menggunakan Sumber Daya Manusia (SDM) dari luar daerah.

Baca Juga: Ammar Zoni dan Irish Bella Pamer Kemesraan di The Lodge Maribaya Lembang

"Jadi seharusnya oleh Kota Bandung dan untuk Kota Bandung, dalam situasi yang sulit ini pemerintah harus membuat kebijakan yang berpihak kepada para pengusaha," kata dia.