Didesak Mahasiswa untuk Turunkan Biaya Kuliah, Rektor Unpas: Saya Gak Ngerti

SuaraJabar.id - Mahasiswa Universitas Pasundan (Unpas) Bandung berdemonstrasi di kampus mereka, Jalan Tamansari, Kota Bandung, Jumat (4/3/2022) kemarin. Lewat aksi itu mahasiswa mendesak kampus memberikan penjelasan mengenai pemotongan biaya kuliah atau Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DPP) serta transparansi penggunaan anggaran khususnya acara Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB).

Mahasiswa mengkritisi pihak kampus yang sempat menyewa hotel mewah untuk acara PKKMB itu. Padahal di sisi lain, ada ratusan mahasiswa Unpas yang kabarnya terancam putus kuliah karena kesulitan biaya.

"Kurang lebih 300 mahasiswa (yang kesulitan biaya) itu juga belum data menyeluruh," kata Gubernur Federasi Mahasiswa Fakultas Teknik, Unpas Sakti Ferdinand Akand Negara.

Pihak mahasiswa tak ingin ada kawan mereka yang putus kuliah gegara kesulitan ekonomi. Pihak kampus pun diandaikan bisa turut mencegah dengan memberikan keringanan biaya. Tapi kebijakan demikian diakui tak pernah terlaksana. Pihak kampus hanya memberikan penangguhan pembayaran yang menurut mahasiswa itu sama sekali tidak solutif.

"Apakah mau menelantarkan mahasiswa yang memang berprestasi, yang gigih kuliah dan menimba ilmu tapi akhirnya tersendat gara-gara keuangan?" kata Sakti.

Setelah didesak lewat aksi, Rektor Unpas, Eddy Jusuf, akhirnya buka suara. Tapi, ia tak memberikan kepastian soal penurunan biaya kuliah. Ia berdalih rektor tak memiliki hak mengambil kebijakan itu, kewenangannya ada di tangan pihak yayasan.

"Maksudnya diturunkan gimana, ya, saya tidak ngerti. Coba tanya kampus lain ada tidak penurunan uang kuliah. Maksudnya gimana, paling-paling relaksasi," jelas Eddy saat ditemui Suara.com.

Selama pandemi, tidak ada kebijakan pemotongan atau pembebasan uang kuliah. Eddy mengaku hanya memberikan relaksasi atau penangguhan waktu pembayaran. Lainnya, pada masa awal pandemi kampus sempat memberikan uang pulsa sekira Rp 300 ribu kepada mahasiswa.

Saat ditanya apakah Eddy bisa menyampaikan rekomendasi pemotongan uang kuliah itu ke pihak yayasan, ia mengatakan akan membahasnya terlebih dahulu dengan pihak fakultas sebagai penyusun awal besaran biaya kuliah.

Baca Juga: Membingkai Seni Foto Anak Muda di Artsay Jogja, Berekspresi Lewat Jepretan Kamera di Tengah Covid-19

"Tidak betul kalau misalnya mahasiswa dipaksa untuk membayar, kalau tidak mampu, ya, silakan ajukan (penundaan)," katanya.

Ancam Aksi Lagi

Mahasiswa sebetulnya berharap Rektor Unpas bisa lebih jauh mengambil sikap. Rektor harusnya secara tegas memperjuangkan pemotongan uang kuliah agar disetujui pihak yayasan.

"Rektor itu kan pimpinan tertinggi di Unpas," kata Irwan hendrawan, Ketua Umum Badan eksekutif Mahasiswa FKIP Unpas.

Terkait relaksasi penundaan pembayaran dan pemberian uang pulsa Rp 300 ribu, mahasiswa mengakui bahwa itu memang diberikan pihak kampus. Tapi kebijakan itu dinilai tidak solutif. Penundaan pembayaran dianggap hanya berarti menumpuk masalah. Karena itu, mereka mendesak adanya pemotongan biaya kuliah.

"Misalnya, kita tidak bayar di semester genap, tapi di akhir semester saat mau UAS kita tetap harus bayar. Dan bayarannya pasti kumulatif kan. Lebih besar. Kalau ekonomi secara umum menurun, dan orang tua mahasiswa tidak mampu bayar tentu saja itu hanya menumpuk beban mereka di akhir waktu," Sakti menambahkan.