Kecewa Penyaluran BNPT Bermasalah, Gerakan Rakyat Menggugat Kepung Kantor DPRD Kabupaten Tasikmalaya

SuaraJabar.id - Kantor DPRD Kabupaten Tasikmalaya digeruduk dan dikepung sekelompok massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menggugat (Geram), Selasa (8/3/2022).

Ratusan massa yang terdiri dari elemen mahasiswa tersebut mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Tasikmalaya karena kecewa dengan permasalahan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang mereka nilai merugikan keluarga penerima manfaat (KPM).

Aksi tersebut sempat memanas, selain karena saling dorong dengan petugas, massa dari Geram yang kepung DPRD Tasikmalaya juga sempat membakar ban. Beruntung aksi tersebut bisa diredam Korlap Aksi.

Riyan, korlap aksi mengatakan, carut marutnya pengelolaan BPNT di Kabupaten Tasikmalaya sangat memprihatinkan.

Baca Juga: Buka Tiga Loket, 1.500 Penerima BPNT Segedong Antre dengan Tertib dan Patuhi Prokes

“Kami menyebutkan di sini sebagai peristiwa skandal elite lokal dengan oligarkis kampungan,” ungkapnya.

Riyan menyebut para oknum pejabat desa dan e-warong bekerja sama membuat tindakan amoral dengan sistem terstruktur.

“Contoh kasus seperti nominal Rp 600 ribu untuk setiap KPM, dengan memaksa masyarakat yang menerima KPM untuk belanja di e-warung yang sudah melakukan MOU secara ilegal dengan para supplier. Padahal tindakan seperti itu sangat menyalahi teknis pengelolaan Bansos,” ucapnya.

Riyan juga menyoroti penyaluran BPNT dengan cara pemaketan sembako untuk setiap KPM.

“Dengan Rp 600 ribu untuk setiap paket, akan tetapi ketika dihitung paket sembako tersebut tidak sesuai dengan jumlah nominal yang dibayarkan,” lanjutnya.

Baca Juga: Mak Eroh Hanya Bisa Gigit Jari Usai Tak Dapat Bansos Tunai Pengganti BPNT

“Terus, diperparah dengan beras yang tersedia di dalam paket sembako yang berkualitas medium, padahal dalam aturannya beras untuk KPM itu harus berkualitas premium. Akan tetapi harga yang beras medium tersebut sama nominalnya dengan beras premium,” ujarnya.

Karena itu, Riyan menegaskan telah terjadi tindakan penyelewengan kekuasaan dan tindakan korupsi yang tersistematis dan terstruktur.

“Ditambah ancaman oleh para oknum yang bermain dibalik BPNT kepada para KPM. KPM diancam akan dihapus sebagai penerima BPNT, jika tidak membelanjakan bansos ke e-warong,” jelasnya.

Bahkan menurut Riyan, ada keterlibatan oknum yang mengkondisikan dan mengarahkan KPM untuk membelanjakan uangnya ke satu pintu yang sudah dipaket.

“Kami menduga adanya kerugian negara yang dilakukan para oknum yang berkepentingan. Secara melawan hukum menyalahgunakan wewenangnya serta untuk memperkaya diri sendiri, kelompok ataupun korporasi,” pungkasnya.

Sementara itu, belum ada tanggapan dari pihak Pemkab Tasikmalaya terkait tuduhan dari massa aksi.