SuaraJabar.id - Minyak goreng masih sulit dicari usai pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) Rp 14 ribu per liter. Kelangkaan minyak goreng tersebut sangat dirasakan oleh warga di Bandung Barat.
Untuk memenuhi salah satu bahan kebutuhan pokok itu, masyarakat rela antre mendapatkan minyak goreng. Tak tak sedikit yang tidak kebagian meski sudah antre lantaran stoknya minyak gorengnga sudah habis.
Seperti yang dialami Jejen (51), warga Lembang, Kabupaten bandung Barat. Ia yang setiap harinya berjualan makanan otomatis sangat ketergantungan dengan minyak goreng. Sebab jika tidak ada minyak goreng, otomatis tidak bisa berjalan.
"Saya berjualan makanan, maka setiap hari butuh minyak goreng untuk memasak makanan yang dijual kepada konsumen. Sulitnya mendapat minyak membuat jualan saya juga ikut terkendala," ungkap Jejen pada Kamis (10/3/2022).
Ia mengaku lebih sering membeli minyak goreng ke warung dibandingkan me minimarket atau pasar murah meskipun selisih harga lebih mahal. Sebab jika harus memaksakan ke minimarket hanya akan membuang waktu sebab harus antre dan belum tentu kebagian.
"Kalau beli langsung ke pasar, harga mahal tapi lebih cepat dapat, enggak terhambat waktu buat berjualan dibanding antri di toko atau minimarket. Tapi di pasar juga susah dapat minyak kemasan, paling hanya ada minyak curah," ujarnya.
Jika masih kondisi seperti ini, kemungkinan Jejen akan libur berjualan selama bulan Ramadhan tahun ini.
"Lebih baik nanti libur jualan kalau begini terus (susah minyak goreng). Kalau jualan di bulan puasa untungnya enggak seberapa, soalnya saya biasa jualan jajanan anak sekolah," pungkasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI, Diah Nurwitasari meminta pemerintah segera mengatasi kelangkaan minyak goreng. Sebagai negara produsen minyak sawit, Indonesia mestinya tidak sampai mengalami kelangkaan minyak goreng.
"Harusnya bisa diatur, pengusaha-pengusaha sawit kan orang yang berusaha di Indonesia, ya mereka pasti akan nurut dengan bagaimana regulasi pemerintah terhadap penjualan minyak goreng," kata Diah di Lembang.
Dia menuturkan, kelangkaan minyak goreng dipicu beberapa faktor, diduga ada oknum yang berani menimbun, lalu harga minyak sawit dunia sedang naik karena produksinya turun dan lain-lainnya.
Pemerintah meminta minyak goreng dijual dengan harga standar yang ditetapkan. Tetapi pedagang pun terpaksa menjual diatas harga eceran tertinggi (HET) lantaran tetap menginginkan untung.
"Ini yang seharusnya diperhatikan pemerintah, kita terus dorong supaya pemerintah memperbaiki kondisi ini," lanjutnya.
Tag
Berita Terkait
-
Rupiah Ambruk ke Rp17.500, Pedagang Elektronik Pasar Minggu Ungkap Penjualan Telah Anjlok 50 Persen
-
Siap-siap! Dana Rp 31,5 Triliun Bakal Hilang dari Pasar Modal RI
-
Jawab Tantangan Pasar Digital, Shopee Kucurkan Lebih Dari Rp100 Miliar Untuk Perkuat UMKM Lokal
-
Intip Kisi-kisi Rebalancing MSCI
-
Alarm Bahaya dari MSCI: Pasar Modal RI Terancam Kehilangan Taji di Mata Global
Terpopuler
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- Lipstik Merek Apa yang Mengandung SPF? Ini 5 Produk untuk Atasi Bibir Hitam dan Kering
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
6 Fakta Wacana Pajak Kendaraan Dihapus di Jabar: Ganti Sistem Jalan Berbayar ala Dedi Mulyadi
-
Kisah Nenek Ikah di Sukabumi, Selamat dari Dentuman Mencekam Saat Hendak Salat Magrib
-
Tunduk ke Pemprov Jabar, Pemkab Bogor Pastikan Hanya Tambang Legal yang Boleh Beroperasi
-
Pajak Kendaraan Akan Dihapus? Dedi Mulyadi Wacanakan Skema Jalan Berbayar di Jabar
-
Merinding Lihat Karya APFI 2026, Bupati Bogor: Ini Lorong Sejarah Perjalanan Bangsa